.webp)
Ketegangan Ahok dan KPK mengemuka ketika dibatalkannya Ahok sebagai pembicara di Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) yang digelar KPK di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis 10 Desember 2015. Pembatalan ini disampaikan KPK lewat email atas petunjuk salah satu pimpinan KPK.
Ahok pun menjadi bertanya-tanya. Ia menduga pembatalan undangan itu terkait dengan kasus RS Sumber Waras. Ahok lalu terang-terangan mengungkapkan ada oknum KPK yang ingin mengkriminalisasinya. Ahok juga menyebut pimpinan KPK kini terbelah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lain Ahok, lain pula cerita KPK. KPK mengklarifikasi Ahok batal menjadi pembicara karena ada perubahan agenda. Namun demikian, KPK tetap mengundang Ahok di peringatan HAKI. Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji bahkan menjamin lembaga yang dipimpinnya tidak akan mengkriminalisasi Ahok.
Begini kisahnya:
1. Ahok Batal Jadi Pembicara
|
Foto: Ari Saputra
|
"Sudah dibatalkan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Ahok menerima surat pemberitahuan pembatalan pada hari ini melalui surat elektronik (email). Tapi Ahok mengaku tidak tahu penyebab pembatalan.
"Saya enggak tahu. Tiba-tiba mereka email ke saya, bilang acara yang untuk memperingati hari antikorupsi dunia dibatalin, oleh permintaan Pimpinan KPK. Pimpinan KPK yang mana, gue (saya) juga enggak tahu siapa, enggak jelas," tutur Ahok.
Ahok menilai surat tersebut tidak resmi lantaran hanya sekadar email saja. Namun demikian, Ahok menyatakan itu merupakan surat pembatalan.
"Ya sudah lah. Batal diundang, ya sudah lah," ucapnya.
Namun, Ahok memastikan yang membatalkan undangan tersebut bukan Plt pimpinan KPK Johan Budi.
2. Ahok Duga Oknum KPK Ingin Kriminalisasinya
|
Foto: Ari Saputra
|
"Mungkin ada oknum-oknum di KPK yang ingin mengkriminalkan saya soal Sumber Waras," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Ahok mempertanyakan alasan dirinya tak jadi diundang sebagai pembicara. Padahal, kata Ahok, Pemprov DKI jadi pionir kebijakan pejabat hingga eselon IV harus membuat Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
"DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang memaksakan pejabat sampai ke eselon IV harus melaporkan LHKPN. Enggak ada (provinsi) lain yang lakukan, maka pengalaman inilah yang saya diundang untuk ceritakan," tutur Ahok.
"Saya juga sudah diperiksa LHKPN-nya dari tahun 1999. Nah, tiba-tiba, kasarnya tanda kutip, saya tidak boleh tampil," sambungnya.
Ahok membandingkan undangan yang diterimanya dengan yang diterima Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pembicara dan tak dibatalkan. Ahok menduga oknum di KPK hanya mencari-cari alasan membatalkan dirinya tampil di peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Bandung.
"Bilangnya acara untuk membagikan pengalaman LHKPN ini dibatalkan, padahal Sudirman Said semua enggak dibatalkan," ujar Ahok.
Surat pembatalan Ahok menjadi pembicara hanya disampaikan lewat email. Email tersebut mengatakan pembatalan Ahok jadi pembicara atas petunjuk salah satu pimpinan KPK.
3. Pimpinan KPK Terbelah
|
Foto: Ari Saputra
|
"Saya yakin di KPK masih ada orang jujur, orang punya hati nurani. Pimpinannya juga pasti terbelah juga," ujar Ahok saat ditanya soal kasus lahan RS Sumber Waras di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Menurut Ahok, pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras sudah melalui proses yang benar mulai dari proses pembelian dengan harga NJOP sampai dengan mekanisme tahapan bahasan rencana pembelian dalam KUA-PPAS.
Atas dasar itu, Ahok menjadi bertanya-tanya di mana kerugian negara yang ditimbulkannya akibat membeli sebagian lahan RS Sumber Waras. Ahok yakin KPK bisa menilai secara objektif dan tidak mengada-ngada. "Kamu kira KPK gampang mau jadiin orang tersangka kalau enggak ada buktinya? Enggak gampang loh. Kalau kamu lakukan alias nekat, rusak kamu," terangnya.
Ahok juga mengaku siap jika dipanggil sebagai saksi untuk memberi keterangan oleh penyidik KPK. "Enggak masalah kalau gitu, mau jadi saksi saya pasti datang," tutup Ahok.
4. Minta Maaf
|
Foto: Ari Saputra
|
"Pak Ahok tadi telepon saya, memberitahukan tidak bisa datang ke Bandung. Intinya kira-kira 'Mohon maaf Pak Jo, saya nggak jadi ke Bandung karena mau ngurus soal anggaran ke DPRD. Soalnya, ada anggaran muncul lagi Rp 700 miliar'," kata Johan menirukan perkataan Ahok, Kamis (10/12/2015).
Johan memaklumi alasan Ahok tidak bisa hadir untuk menerima penghargaan Pemprov DKI Jakarta dengan pengendalian gratifikasi terbaik. Menurut Johan, Ahok tengah mengurusi hal yang lebih besar dan berkaitan dengan kepentingan rakyat.
"Saya memahami dan penting itu soal anggaran soalnya itu urusan rakyat. Rp 700 miliar itu tidak kecil," tegas Johan.
5. Miskomunikasi
|
Foto: agung pambudhy
|
"Jadi ada mis komunikasi, beliau tetap diharapkan hadir. Ahok tetap diundang sebagai kapasitas gubernur yang rencana akan menerima penghargaan karena Pemprov DKI berhasil menjalankan unit pengelolaan gratifikasi dengan baik," kata Indriyanto.
Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriyati menjelaskan, pihaknya memang telah melayangkan dua surat undangan ke Ahok. Pertama undangan sebagai pembicara dan yang kedua undangan untuk menerima penghargaan mewakili Pemprov DKI.
"Kami melayangkan dua undangan kepada Pak Ahok, yang pertama sebagai pembicara di hari anti korupsi dan menghadiri peringatan hari anti korupsi," tutur Yuyuk.
6. KPK Tak Kenal 'Kriminalisasi'
|
Foto: Ari Saputra
|
"Di KPK kami tidak mengenal istilah 'kriminalisasi' untuk penanganan kasus," kata Indriyanto, Jumat (11/12/2015).
Ahok sebelumnya menuding KPK sengaja membatalkan agenda dirinya yang akan menjadi pembicara sistem pengendalian gratifikasi di peringatan Hari Antikorupsi Internasional karena ada oknum yang ingin melakukan kriminalisasi. Indriyanto menegaskan pembatalan sesi Ahok sebagai pembicara tak ada kaitannya dengan kasus RS Sumber Waras, tapi memang karena ada perubahan jadwal.
"Sudah kami klarifikasi tentang pembatalan narsum, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kriminalisasi apapun," jelas guru besar ilmu hukum pidana itu.
"Bahkan kami minta Ahok untuk mewakili Pemprov DKI yang akan menerima penghargaan atas pengendalian gratifikasi terbaik," imbuhnya.
Halaman 2 dari 7
