Menlu: Menteri Penghubung Antarnegara untuk Cegah Bottlenecking

Jakarta - Presiden Jokowi menunjuk 12 menteri dan kepala lembaga untuk menjadi penghubung antar-negara. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan penugasan tersebut tak tumpang tindih dengan tugasnya dan agar sumbatan masalah (the bottlenecking) dalam bidang investasi dapat diselesaikan.

"Kita koordinir, kuncinya adalah koordinasi. Dan Presiden selalu berbicara penyelesaian the bottlenecking," tutur Retno di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).

(Baca juga: Jokowi Tugaskan Menteri-menteri Jadi Penghubung Antarnegara, Ini Susunannya)

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan 6 jilid paket kebijakan ekonomi. Jokowi ingin paket tersebut dapat berefek maksimal, tidak terjadi bottlenecking.

Para menteri tersebut memang tetap berkoordinasi di bawah Menlu dalam kaitan menjadi penghubung antar-negara. Mereka akan fokus menarik investasi dari negara tujuan yang telah ditentukan.

"Makanya, Presiden meminta agar ada satu menteri yang bertangung jawab agar investasi itu bisa berjalan. Bentuk tim kuat untuk melakukan kerja sama insentif," kata Menlu.

Dia kemudian menggambarkan alur koordinasi yang dimaksud. Apabila sebuah negara ingin berinvestasi ke Indonesia maka akan dikoordinasikan antara Menlu, BKPM, dan menteri penghubung antar-negara.

"Misalnya ada investor negara X yang mau kerja sama, misalnya Timur Tengah di bidang energi. Kita akan komunikasi antara saya, menteri penghubung, dan BKPM. Kita bicarakan, koordinasi jalan," kata Retno.

(Baca juga: Jokowi Beri Tugas ke Menteri Jadi Penghubung dengan Negara Sahabat, Cegah Calo?)

Saat ini pun Presiden Jokowi memanggil semua menteri penghubung tersebut ke Istana. Belum diketahui apa yang dibicarakan Jokowi kepada para menteri itu.

Menteri-menteri yang ditunjuk Presiden antara lain:

1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah;

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang;

3. Menteri BUMN Rini Soemarno untuk RRT;

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia.

5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia;

6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India;

7. Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura;

8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia;

9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan;

10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hongkong;

11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan; dan

12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia. (bpn/slm)