Soal Peristiwa '65, Menhan: Kalau Dulu Tak Ada Pemberontakan Tak Ada Masalah HAM

Jakarta - Peristiwa '65 tengah menghangat, menyusul langkah pegiat HAM dan aktivis menggelar pengadilan di Den Haag, Belanda. Para aktivis ini menuntut agar pemerintah RI meminta maaf atas pembantaian yang terjadi pada '65.

Apa kata Menhan Ryamizard?

"Begini ya, 65 itu yang duluan siapa? Kita tidak usah menyalah-nyalahkan. Kalau dulu, kalau dulu tidak ada pemberontakan tidak akan ada masalah ini, tidak akan ada masalah HAM," jelas Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

"Jadi yang duluan memulai ya yang melanggar HAM. Kan jelas begitu saja," tambahnya.

Menurut dia juga, tidak perlu para aktivis menggelar pengadilan di Belanda.

"Belanda juga banyak yang melakukan pelanggaram HAM. Kita tidak perlu mengunngkit-ungkit itu mundur, kita harus jalan ke depan. Itu pelajaran, tidak boleh lagi begitu. Kedepan apa yang harus dilakukan, jangan sampai dijajah lagi," urai dia.

"Apa yang republik ini mau itu, negara lain tak boleh ikut campur itu kan berdaulat, tapi kalau kita ikut-ikut itu tidak berdaulat. Itu termasuk dijajah dengan gaya baru," tutup dia. (khf/dra)