Senin 02 November 2015, 19:00 WIB
Ketua Dewan Pers Ingatkan Polri Jangan Sampai Hate Speech Menyasar Media
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -
Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengaku tak sepakat dengan Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech. Menurut Bagir, surat edaran tersebut justru membangkitkan pasal karet yang dulu telah ada pada zaman Belanda.
"Dulu pelajaran hukum Belanda ada pasal sebarkan kebecian. Pasal-pasal itu sangat kolonial dan yang paling korban adalah pers," kata Bagir usai acara Silaturahim Pers Nasional dan Kick Off Hari Pers Nasional di gedung TVRI, Jl Pemuda, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2015).
Menurut Bagir, kala itu pers sering terjerat pasal tersebut. Pers kerap dianggap menghasut. Oleh karenanya, pada saat itu, pasal kebencian tersebut dihapuskan.
"Saya prihatin dengan surat edaran agar berhati-hati (berbicara). Surat edaran tentu ada anak kalimat. (Nanti) kalau sebarkan kebencian ada tindakannya," ucap Bagir.
Menurut Bagir, jika ada pihak-pihak yang merasa dijelekkan dan tidak terima, seharusnya membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sebab di masa demokrasi seperti saat ini, pembatasan ucapan dianggapnya tidak adil.
"Lebih baik tidak. Jangan hidup-hidupkan yang dulu ada pada zaman Belanda. Itu akan jadi pasal karet," kata Bagir.
"Gunakan mekanisme lain. Kalau media sosial, gunakan model lain. Tidak perlu ukurannya kebencian," sarannya.
(khf/dra)
"Dulu pelajaran hukum Belanda ada pasal sebarkan kebecian. Pasal-pasal itu sangat kolonial dan yang paling korban adalah pers," kata Bagir usai acara Silaturahim Pers Nasional dan Kick Off Hari Pers Nasional di gedung TVRI, Jl Pemuda, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2015).
Menurut Bagir, kala itu pers sering terjerat pasal tersebut. Pers kerap dianggap menghasut. Oleh karenanya, pada saat itu, pasal kebencian tersebut dihapuskan.
"Saya prihatin dengan surat edaran agar berhati-hati (berbicara). Surat edaran tentu ada anak kalimat. (Nanti) kalau sebarkan kebencian ada tindakannya," ucap Bagir.
Menurut Bagir, jika ada pihak-pihak yang merasa dijelekkan dan tidak terima, seharusnya membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sebab di masa demokrasi seperti saat ini, pembatasan ucapan dianggapnya tidak adil.
"Lebih baik tidak. Jangan hidup-hidupkan yang dulu ada pada zaman Belanda. Itu akan jadi pasal karet," kata Bagir.
"Gunakan mekanisme lain. Kalau media sosial, gunakan model lain. Tidak perlu ukurannya kebencian," sarannya.
(khf/dra)
