Pengurus PKB 'Palak' Pendamping Dana Desa, FITRA Minta KPK Turun Tangan

Jakarta - Pengurus PKB di daerah diketahui 'memalak' pendamping aparatur desa atau yang biasa disebut pendamping dana desa. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta KPK turun tangan.

"Beredarnya dokumen mirip kontrak antara pendamping desa dengan salah satu partai politik yang mengikat dua hal: wajib menjadi kader partai dan potongan gaji 10 % untuk setoran partai sungguh sangat disesalkan. FITRA mengutuk keras perbuatan ini," kata Koordinator Advokasi FITRA Apung Widadi kepada wartawan, Senin (26/10/2015).

Apung mengatakan jika benar ada permintaan setoran dari oknum pengurus partai, berarti ada penyelewengan APBN. Berarti, ada kelompok tertentu yang diuntungkan.

"Sehingga boleh dikatakan ini potensi korupsi untuk kepentingan politik meng-capture dana desa dan pendampingan. Data penelusuran FITRA, untuk pendamping tahun 2015 berjumlah sekitar 16.000 orang dengan total alokasi di APBN-P 2015 mencapai Rp 1,8 triliun," ulas Apung.


FITRA menuntut Menteri Desa Marwan Jafar yang notabene kader PKB menjelaskan soal kabar pemalakan tersebut. Selain itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga diminta memberi penjelasan.

"FITRA menuntut agar: 1. Menteri Desa untuk menjelaskan potensi korupsi politik ini; 2. Ketua Umum PKB agar membuktikan bahwa hal ini tidak benar; 3. KPK untuk turun tangan secara serius menuntaskan dugaan kasus korupsi politik ini," ujarnya.


Sebelumnya diberitakan, oknum pengurus PKB di daerah 'memalak' pendamping aparatur desa atau yang biasa disebut pendamping dana desa. PKB mengonfirmasi ada oknum pengurusnya yang bermain.

"Kami temukan pengurus kecamatan yang lakukan hal ini. Ini bukan instruksi dari pusat, ini penyimpangan!" kata Wasekjen PKB Lukman Edy kepada wartawan, Senin (26/10/2015). (tor/van)