Ini Anggaran-anggaran Fantastis yang Diajukan DPRD dalam APBD 2016

Jakarta - Tak hanya menganggarkan kunjungan kerja (kunker) 4 kali ke luar negeri dan 12 kali ke Bali, rupanya masih ada sejumlah kegiatan DPRD lain dengan jumlah fantastis. Dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2016 masing-masing unsur DPRD bahkan terdapat sejumlah usulan dengan nilai miliaran rupiah.

Dalam data yang detikcom salin yang diperoleh dari kesekretariatan DPRD DKI, Kamis (8/10/2015) anggaran Bagian Persidangan untuk usulan pelaksanaan reses DPRD yang diajukan besarannya mencapai Rp 38.342.541.200. Jumlah itu diberikan untuk reses sebanyak 3 kali.

Biaya Rp 38 miliar tersebut di luar alokasi perjalanan kunker ke Bali sebanyak 12 kali yang memakan biaya sekitar Rp 14 miliar. Kemudian anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta (Balegda) juga menggangarkan Rp 2.308.053.000 untuk perjalanan dinas ke luar kota seperti NTB satu kali, Banten dua kali, Jawa Barat dua kali dan Lampung satu kali.

Anggota DPRD juga mengajukan anggaran untuk kunjungan kerja ke sejumlah negara sister city senilai Rp 1.120.379.600. Dengan rincian perjalanan dinas ke China satu kali, ke Jepang satu kali, ke Korea Selatan satu kali dan ke Amerika Serikat satu kali.

DPRD juga menganggarkan Rp 948.300.000 untuk penerimaan tamu dari dalam dan luar negeri. Kegiatan tersebut ditulis insidentil apabila ada tamu-tamu dari sister city yang dijamu oleh DPRD.

Selain itu, biaya untuk penyediaan konsumsi rapat dan kebutuhan rumah tangga dewan serta sekretariat dewan juga angkanya cukup besar, yakni Rp 6.979.772.140. Selanjutnya, pengadaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional sekretariat dewan besarannya mencapai Rp 2.067.095.970.

Ada 33 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda dua yang digunakan dewan untuk melakukan kunjungan-kunjungan wilayah. Ada pula usulan tambahan yang belum terinput dalam e-planning untuk pengadaan komputer note book sebesar Rp 1.643.620.000.

Kemudian medical check up bagi pimpinan dan anggota dewan yang diajukan sebesar Rp 932.800.000. Meski angka-angka tersebut cukup fantastis, namun Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi menyatakan masih bisa berubah dan disesuaikan dengan kegiatan pemerintah.

"Itu masih usulan, masih dibahas disetiap komisi yang ada di DPRD DKI Jakarta," ujar Yuliadi di komplek Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10). (aws/hri)