Saat Ahok Bicara Syarat Calon Independen yang Ringan dan 'Mahar' Politik

Jakarta - Isu uang mahar selalu muncul menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah. Partai politik disebut meminta 'uang mahar' kepada kandidat kepala daerah yang ingin diusung.

Saat isu itu muncul, parpol selalu berkilah tak pernah meminta uang mahar. Kalau pun ada uang ke partai itu adalah ongkos politik sebagai biaya kampanye.

Apapun namanya, uang mahar atau ongkos politik kini peluang itu coba ditutup oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya Selasa kemarin, MK mempermudah syarat calon independen.

MK mengubah Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur syarat calon independen. Persentase syarat dukungan fotokopi KTP tak lagi berdasarkan jumlah penduduk, melainkan atas dasar jumlah pemilih tetap di Pilkada.

Syarat calon independen pun lebih ringan. Sebagai ilustrasi, di Pilkada Jakarta sebelum pasal itu diubah seorang calon independen harus mengumpulkan fotokopi KTP sebanyak 7,5 persen dari total jumlah penduduk yakni sekitar 10 juta atau 750 ribu.

Dengan adanya putusan MK, maka calon independen di Jakarta hanya mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 7,5 persen dari total pemilih tetap yakni 7 juta jiwa atau sekitar 525 ribu.

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dipastikan maju pilgub DKI 2017 menyambut baik putusan tersebut. Apalagi dia sudah menyatakan akan maju dari jalur independen.

"Bagi saya terima kasih putusan MK seperti itu. Artinya, di seluruh Indonesia bukan hanya Jakarta akan banyak kesempatan untuk orang menjadi calon independen," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Menurut Ahok dengan putusan MK itu peluang orang baik dan jujur yang tak memiliki partai namun mendapat dukungan rakyat untuk menjadi kepala daerah makin terbuka. "Kan kasihan orang yang jujur, baik, yang mau dipilih oleh rakyat tapi nggak punya partai," kata dia.

Selain itu, kata Ahok, syarat calon independen yang ringan juga menjadi koreksi bagi partai politik. Partai politik tak lagi menjadi 'kendaraan utama' menuju kursi kepala daerah. "Ini (Keputusan MK) juga akan mengoreksi parpol kalau ada yang populer dia terpaksa harus mencalonkan," papar Ahok.

Parpol pun tak lagi bisa meminta 'uang mahar' kepada calon kepala daerah. Ahok meyakinkan bahwa tanpa 'uang mahar' seorang calon kepala daerah pun bisa menang.

"Kami sudah buktikan dulu di Jakarta, PDIP dan Gerindra mencalonkan kami tanpa uang mahar. Tapi kan banyak isu mengatakan banyak parpol meminta uang mahar,"  kata Ahok.

(erd/tor)