Kegiatan itu digelar di Taman Film Bandung, Minggu (27/9/2019). Para penyandang difabel mendeklarasikan Gerakan Difabel Antikorupsi (Gradasi). Gerakan ini diharapkan jadi salah satu langkah mencegah korupsi.
"Harapan kami, deklarasi Gradasi ini sebagai upaya untuk turut serta mengurangi korupsi. Selain itu, teman-teman difabel di Bandung juga paham soal bahaya korupsi serta seperti apa menanggulanginya. Diharapkan masyarakat luas juga tersentuh untuk melawan korupsi," ucap Ketua Pelaksana Deklarasi Gradasi, Dadan Rusmawan alias Yana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami turun tangan dan terus menyuarakan lawan korupsi. Nantinya, komunitas difabel melakukan sosialisasi ke lingkungan masyarakat. Tentu harapan kami, imbasnya yaitu hal-hal kecil mengindikasikan perbuatan korupsi bisa berkurang. Sehingga Bandung serta Indonesia bersih dari korupsi," kata Yana.
Sementra Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko, mengapresiasi keterlibatan komunitas difabel di Bandung yang menggelindingkan gerakan antikorupsi. "Peran komunitas sangat membantu untuk pemberantasan korupsi. Seperti di Malaysia dan Hongkong, korupsi bisa sukses diberantas dengan melibatkan komunitas," kata Sujanarko di tempat sama.
Dia yakin gerakan antikorupsi yang diusung difabel dapat direspons masyarakat. "Pada prinsipnya, masyarakat mencintai difabel. Mereka pasti diperhatikan. Sehingga Gradasi ini semakin besar didengar masyarakat luas," ucapnya.
Berkaitan peringatan HAKI, KPK mengajak komunitas dan warga untuk ikut berpartisipasi dalam proses kegiatan dalam membangun gerakan antikorupsi. KPK menginginkan semangat memberantas korupsi yang digaungkan komunitas difabel di Bandung ini diikuti daerah lainnya di Indonesia.
"Saya berharap Gradasi tak hanya lokal, tapi nasional. Teman-teman difabel ini ke depannya ikut promosikan nilai-nilai antikorupsi," ujar Sujanarko.
Kota Bandung terpilih menjadi tuan rumah peringatan nasional Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang belangsung pada 10-11 Desember 2015 mendatang. Bandung terpilih karena dianggap punya nilai lebih dalam keterlibatan publik, ketersediaan infrastruktur dan perbaikan kinerja pencegahan korupsi.
(bbn/miq)