PKS Ingin Pemilu dengan Sistem Tertutup, Hanya Coblos Gambar Partai

Jakarta - Mahalnya biaya yang ditempuh seorang politisi untuk maju di Pemilu berpotensi menimbulkan perilaku korupsi. Mulai dari pengumpulan dana hingga pasca-terpilih, politisi yang menghimpun biaya tinggi itu rawan melakukan penyimpangan demi mengumpulkan uang.

Melihat hal itu, Musyawarah Nasional PKS ke-4 di Hotel Bumi Wiyata, Jl Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9/2015) menghasilkan pandangan untuk menjadikan politik berbiaya lebih murah.

"Kita berusaha mendorong agar bagaimana sistem politik menjadi low cost. Sehingga dorongan memenuhi high cost dengan sesuatu yang menyimpang bisa kita kurangi," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada wartawan menyampaikan pandangan partainya.

Cara agar politik menjadi 'low cost', yakni dengan menyelenggarakan Pemilu yang hemat biaya. Saat ini pemilu legislatif dijalankan secara proporsional terbuka, yakni pemilih disuruh memilih wakil rakyatnya per orang.

Namun ke depan, PKS ingin pileg dilaksanakan secara proporsional tertutup. Sistem ini tak lagi menyediakan nama-nama wakil rakyat untuk dipilih, melainkan hanya nama partai saja. Siapa yang akan maju mewakili partai menjadi anggota dewan, itu terserah kepada keputusan partai. Yang jelas, pemilih hanya memilih partai, bukan lagi memilih orang.

"Kita ingi sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup," kata Sohibul.

Namun demikian, sistem pileg dengan cara proporsional tertutup masih menyimpang potensi penyimpangan, wujudnya adalah kedekatan seorang calon anggota legislatif dengan pimpinannya. Agar penentuan calon anggota legislatif tak hanya didasarkan pada unsur kedekatan di internal partai, maka sistem proporsional tertutup juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kader yang menjadi calon anggota legislatif.

"Proporsional tertutup harus diikuti dengan sistem kekaderan yang baik. Kalau tidak, maka bisa terjadi penyalahgunaan, misalnya karena dekat dengan Ketua Umum terus menjadi nomor satu," ujar Sohibul.

(dnu/tor)