.webp)
"Yang sudah ada, sudah baik, kok malah mau dibubarkan. Kalau ada sesuatu yang nggak cocok, diubah, diperbaiki, bukan dibubarkan," kata Rambe saat dihubungi, Selasa (8/9/2015).
Rambe menuturkan, sekitar 4 bulan yang lalu, Komisi II meninjau IPDN. Ada sejumlah evaluasi Komisi II DPR dari hasil tinjauan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rambe juga mengatakan IPDN membantu putra-putra daerah untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Keberadaan IPDN di sejumlah daerah juga sangat berguna untuk menghasilkan calon-calon pejabat daerah.
"IPDN itu ada di Papua, di Kalbar ada, di Manado ada, di NTB ada, di Jatinangor ada, di Riau ada. Jadi, kalau ada yang kurang diperbaiki, jangan dibubarkan," tutur politikus Golkar ini.
Baca juga: Lagi Hangat, Ahok VS Alumni IPDN
Ahok dengan lantang mengusulkan pembubaran IPDN. Usul itu dia sampaikan ke Presiden Jokowi. Sejumlah argumen juga disampaikan Ahok.
"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9).
Ikatan Keluarga Alumni IPDN mengecam usulan Ahok. Bagi Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) IPDN Arief M Edie, almamaternya itu sudah banyak menghasilkan pejabat daerah dan tak boleh dibubarkan.
"Saya mewakili para alumni IPDN, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN," kata Arief, Senin (7/9) kemarin.
(tor/van)
