Gerakan Bersih 4.0, Akankah Terjadi di Indonesia?

Jakarta - Puluhan ribu rakyat Malaysia yang menamai dirinya Gerakan Bersih 4.0 sejak Sabtu (29/8) kemarin turun ke jalan menuntut turunnya Perdana Menteri Najib dari kursi pemerintahan. Gerakan Bersih 4.0 ini juga bertujuan meminta hak demokrasi Malaysia yang dianggap para demonstran telah hilang dari negeri jiran tersebut.

Ada empat tuntutan yang disampaikan rakyat malaysia dalam Gerakan Bersih 4.0 yakni Pemilu yang bersih, pemerintah yang bersih, menyelamatkan ekonomi Malaysia, dan hak membantah (berpendapat).

Hal yang sama sebenarnya pernah terjadi di Indonesia, di era keruntuhan orde baru, pada 1998, melalui gerakan revolusi yang diprakarsai mahasiswa seluruh Indonesia. Gerakan yang berhasil melengserkan Soeharto dari kursi Presiden yang telah diduduki selama 32 tahun itu pun juga melahirkan era reformasi yang saat ini tengah dirasakan rakyat Indonesia.

Gerakan Bersih sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2007. Saat itu puluhan ribu orang berkumpul di Dataran Merdeka, menuntut beberapa hal atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, namun saat itu tuntutan mereka ditolak oleh pemerintah, salah satu alasannya karena pemerintah menganggap Gerakan Bersih hanya meniru gerakan revolusi negara lain sehingga dikhawatirkan akan berakibat buruk terhadap perkembangan demokrasi Malaysia.

Walaupun begitu, Gerakan Bersih tetap berlanjut hingga tahun 2011 dengan Gerakan Bersih 2.0, tahun 2012 dengan Gerakan Bersih 3.0 dan yang saat ini sedang dilaksanakan, Gerakan Bersih 4.0 tahun 2015. Di tahun 2015, mereka memiliki 4 tuntutan, yaitu  Pemilu yang Bersih, Pemerintah yang Bersih Penyelamatan ekonomi Malaysia, serta Hak membantah (berpendapat).

Akanlah hal yang sama terjadi di Indonesia? Tentu saja situasi di Malaysia dengan di Indonesia berbeda cukup jauh. Di era reformasi ini Indonesia menjadi negara demokratis, warga negara bebas menyatakan pendapatnya, kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi juga terjamin.

Selain itu pemerintah Indonesia juga serius dalam pemberantasan korupsi, bahkan sampai punya lembaga khusus yakni KPK yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Yang paling penting Presiden sama sekali tidak berurusan dengan kasus korupsi. Ekonomi memang sedang jadi persoalan namun pemerintah meyakinkan fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk dapat melewati krisis global saat ini. Tulisan ini meralat tulisan sebelumnya. (rni/rvk)