Pemprov DKI: Lahan Sumber Waras Dulunya Merupakan Tanah Hibah

Nur Khafifah - detikNews
Rabu, 12 Agu 2015 01:14 WIB
Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta - Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan melanjutkan rapat dengan eksekutif terkait hasil laporan keuangan Pemprov DKI 2014. Pemprov DKI menjabatkan bagaimana mendapatkan lahan RS Sumber Waras untuk membangun rumah sakit jantung dan kanker.

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menjelaskan pembebasan lahan di bawah 5 hektar tidak harus melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T) berdasarkan PP no 40 Tahun 2014. Negosiasi pembelian bisa dilakukan antara pemilik tanah dengan Pemprov melalui SKPD dibantu oleh lurah, camat, dan wali kota.

"Kalau lahan itu dimiliki oleh satu orang langsung bisa negosiasi atau lebih singkat lagi bisa langsung melalui notaris. Tapi, biasanya dirapatkan dulu paling tidak bertanya apakah tanah ini sengekata atau bermasalah," kata Heru di Jakarta, Selasa (11/8/2015) malam.

Heru menyebut pihak RS Sumber Waras tadinya tidak ingin menjual pada Pemprov DKI. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakinkan tidak akan mengubah peruntukan lahan itu dari rumah sakit ke komersil.

Lalu pihak RS Sumber Waras pun meminta bertemu dengan Ahok. Akhirnya mantan Bupati Belitung Timur itu setuju membeli 1 lahan di RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.

"1 Zona Sumber Waras itu ada 2 sertifikat. 1 bermasalah, 1 kita beli. 2 sertifikat itu bagian dari 1 zona yang ada di Jalan Kiai Tapa," kata Heru.

Dalam evaluasi BPK, hal tersebut masuk dalam pembahasan. BPK menganggap nilai jual lahan yang dibeli Pemprov ada di zona Jalan Tomang, bukan Jalan Kiai Tapa. Hal itu pun dibantah Heru.

"Yang namanya zona walaupun dibelah 5 atau 6 kalau menjadi satu zona ya zona (NJOP) Rp 20 juta itu. Walaupun sudah dibeli atau dikasih jalan bukan ke Kiai Tapa atau Tomang tetap saja itu bukan berarti Tomang, tetap menjadi zona yang sudah ditetapkan (Kiai Tapa). Dari tahun 1994 zona itu tidak pernah diubah, memang zona Kiai Tapa. Begitu dibeli pemda, dibelah, bukan berarti itu jadi ke Tomang ya enggak dong," papar Heru.

"Hal itu juga sudah disampaikan kepada auditor BPK. Seluruh data baik permasalahan zona maupun NJOP yang ditetapkan di zona itu sudah diserahkan. Hanya saja, BPK tampaknya tidak mengindahkan data yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta. BPK ngecek langsung ke lapangan katanya. Katanya sebaiknya harganya ikut Tomang tapi kan kita menurut data-data itu zona Kiai Tapa. Harusnya data yang kita kasih dikaji," sambung Heru.

Perbedaan persepsi itu akhirnya berujung pada evaluasi di LHK DKI tahun anggaran 2014. Heru menyebut Pemprov DKI terbuka saja kalau diaudit oleh akuntan publik.

"Tapi harus 5 besar internasional atau DJKN (Direktorat Jenderal Keuangan Negara) silakan saja," ucapnya.

Sebelumnya Kadis Kesehatan Kusmedi mengatakan ada 2 sertifikat pada tanah tersebut. Heru mengatakan bahwa lahan itu dulunya merupakan satu lahan hibah.

"Lahan RS Sumber Waras dulu satu lahan hibah. Lalu sertifikatnya dibagi 2. NJOP berdasarkan zonasi. Jadi memang zonasinya ya Rp 20 juta. Karena ada di zona yang sama, maka kedua bidang tanah NJOP-nya sama," kata Heru.

"Nah tentang SPPT-PBB kenapa bisa cuma 1 padahal ada 2 surat. Itu karena historis tanah yang dulu 1 lahan hibah. Secara umum bisa aja 10 bidang tanah tapi SPPT PBB-nya cuma 1. Contohnya, komplek perumahan yang belum balik nama. SPPT-PBB pasti atas nama developer. Selama developer belum lapor pecah SPPT PBB ya tagihannya akan cuma 1. Itulah kenapa di Dirjen Pajak dan Dinas Pajak DKI, data SPPT PBB Sumber Waras cuma 1. Karena memang belum lapor pecah SPPT PBB," papar Heru.

(dhn/dhn)