.webp)
Ahok bersedia memenuhi panggilan Lulung Cs asalkan semua berjalan sesuai prosedur. Ia berjanji membuka borok oknum-oknum yang bermain di proyek itu dan siap membuktikannya.
Berikut tiga jawaban Ahok:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1, Oknum DPRD Goblok Nuduh Seperti Itu
|
Foto: Rengga Sancaya
|
"Kalau mereka panggil saya maka saya demen banget supaya ketahuan nih oknum-oknum DPRD itu gobloknya minta ampun yang nuduh seperti itu. Jadi saya bisa buktikan. Sama juga saya ribut dengan BPK," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Kasus UPS ini justru Ahok yang mengungkapkan dan melaporkan ke penegak hukum. Ahok yang menemukan adanya anggaran aneh soal UPS. Dia dahulu menuding adanya permainan antara oknum DPRD dan oknum di eksekutif.
2. Sesuai Prosedur, Kita Datang
|
Foto: Ayunda Widyastuti Savitri
|
"Kalau DPRD prosedurnya manggil, sesuai prosedur ya kita harus datang," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Lulung menjadi inisiator pemanggilan Ahok dalam waktu dekat. "Saya akan menjadi inisiator (pemanggilan Gubernur). Ini karena sudah ada dua kasus korupsi yang terjadi di masa Ahok. Kita akan minta penjelasannya," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015).
"Ini sekarang kami akan rapat. Pokoknya secepatnya akan kita panggil," lanjutnya.
Kasus korupsi yang dimaksud Lulung antara lain terjadi saat pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) menggunakan APBD-P 2014. Bareskrim telah menetapkan dua tersangka dari eksekutif, yaitu Alex Usman selaku Kasie Sarpras Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal soleman sebagai Kasi Sarpras Pendidikan Menengah Jakarta Pusat pada 2014 lalu.
Selain kasus UPS, Bareskrim juga saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner di 25 SMAN/SMKN Jakarta Barat. Diduga terjadi mark up dalam harga pembelian printer dan scanner.
3. Pemanggilan Soal UPS Lucu
|
Foto: Rengga Sancaya
|
Ahok menganggap lucu apabila benar pemanggilan tersebut untuk membicarakan UPS. Sebab, menurutnya ini bisa jadi 'bom waktu' bagi dewan. Terlebih setelah dia meminta Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun mencoret anggaran sekitar Rp 3,4 triliun yang sempat muncul dalam susunan APBD-P 2014. "Nah kasus UPS, dalam nota kesepahaman kan sudah saya coret di 2014 awal, Pak Lasro mencoret ada Rp 3,4 triliun atau berapa itu. Lalu ada MoU soal KUA dan PPAS dengan Ketua DPRD saat itu Pak Ferryal. Mana (program Pemprov) yang prioritas?" kata dia.
"Di situ disebutkan apa yang prioritas di DKI sampai harus membuat APBD Perubahan. Disebutkan satu soal lingkungan. Artinya, apa sampah, alat berat dan truk. Lalu transportasi saya nggak mau naikin harga tiket bus, maka kita kasih PSO. Kita bayarin selisih yang harus ditanggung pengelola TransJakarta," sambungnya.
Ahok mempertanyakan mengapa UPS bisa muncul tiba-tiba dalam APBD-P 2014. Padahal, kata Ahok, tidak ada program pendidikan yang diprioritaskan dalam anggaran tahun itu.
"Ada nggak pendidikan? Enggak ada. Jadi sebetulnya APBD-P tiba-tiba muncul dianggap hal yang mendesak atau hal unggulan itu dari mana? Dari mana UPS masuk? DPRD nggak mau mengakui kalau mereka yang masukin karena nggak ada e-budgeting," terang Ahok.
"Makanya saya tunggu APBD 2015. Terbukti kan akhirnya di 2015 ada KUA dan PPAS juga, ada nggak nyebutin UPS? Enggak ada. Pemerintah DKI anggarkan UPS? Enggak juga. Tapi DPRD menuduh APBD saya yang bodong, punya mereka yang asli versi DPRD ada UPS? Ada ternyata," lanjutnya.
Halaman 4 dari 4
