Rabu 29 Juli 2015, 16:02 WIB
Tim Monitor Kemendagri Akan Pantau 11 Daerah dengan Calon Tunggal di Pilkada
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -
Sebanyak 11 daerah hanya memiliki calon pasangan tunggal dan 1 daerah belum ada kandidat untuk Pilkada serentak. Tim monitoring Kementerian Dalam Negeri pun akan fokus memantau daerah-daerah tersebut.
"12 daerah ini yang harus kita fokuskan. Tapi KPU lakukan sosialisasi lagi dan akan membuka pendaftaran lagi," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Rabu (28/7/2015).
Tim monitoring untuk mencegah adanya konflik dalam Pilkada tersebut memang berada di bawah koordinas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Dengan melibatkan intelijen, tim akan melakukan deteksi dini sebagai early warning system di jajaran Kemendagri.
"Untuk pemantauan dan deteksinya, kira-kira apa yang akan dilakukan, apa yg kira-kira mereka lalukan. Kita bekerja sama dengan unsur intelijen. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat dan baik," kata Soedarmo.
Adapun 11 wilayah yang hanya memiliki 1 pasangan calon adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Timur Tengah Utara (Provinsi NTT). Kemudian juga Kabupaten Serang (Banten), Kota Surabaya, Kabupaten Asahan) Sumatera Utara), Kabupaten Pacitan, Kota Mataram, serta Kota Samarinda.
Sementara itu satu daerah yang sejauh ini belum ada calon kepala daerah yang mendaftar adalah Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara). Sayangnya Soedarmo belum menemukan penyebab mengapa hal tersebut terjadi.
"Ini saya juga masih mengumpulkan keterangan kenapa bisa kaya gitu. Saya belum bisa jawab persis, soalnya baru kemarin ditutup. Sedang kita koordinasi dengan teman-teman dii lapangan. Akan kita sampaikan ke pimpinan," tutur mantan anggota BIN tersebut.
Untuk solusi terkait permasalahan ini, Soedarmo mengatakan kebijakan bukan merupakan domain tugasnya. Namun dalam kacamatanya, jika pada gelombang pendaftaran berikutnya kondisi masih sama, solusinya adalah menerapkan aturan yang ada.
"Untuk permasalahan calon tunggal ini kita jadikan fokus. Untuk langkah harus gimananya, saya kira kembalai ke aturan yang dipakai," tutur Soedarmo.
Ditjen Politik dan Pemerintahan umum dalam Pilkada serentak ini bertugas untuk melakukan pengamanan. Hanya saja terkait anggaran pengamanan, Soedarmo belum bisa merinci dengan jelas.
"Soal biaya kan sudah ada di program-program. Kita memang selau berpedoman kepada tupoksi. Anggaran sudah kita siapkan sebelum pilkada dilaksanakan tapi belum bisa dipastikan. Yang jelas kita mengikuti nggaran dasar dan tidak akan keluar dari pagu," tutupnya.
(elz/faj)
"12 daerah ini yang harus kita fokuskan. Tapi KPU lakukan sosialisasi lagi dan akan membuka pendaftaran lagi," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Rabu (28/7/2015).
Tim monitoring untuk mencegah adanya konflik dalam Pilkada tersebut memang berada di bawah koordinas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Dengan melibatkan intelijen, tim akan melakukan deteksi dini sebagai early warning system di jajaran Kemendagri.
Adapun 11 wilayah yang hanya memiliki 1 pasangan calon adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Timur Tengah Utara (Provinsi NTT). Kemudian juga Kabupaten Serang (Banten), Kota Surabaya, Kabupaten Asahan) Sumatera Utara), Kabupaten Pacitan, Kota Mataram, serta Kota Samarinda.
Sementara itu satu daerah yang sejauh ini belum ada calon kepala daerah yang mendaftar adalah Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara). Sayangnya Soedarmo belum menemukan penyebab mengapa hal tersebut terjadi.
"Ini saya juga masih mengumpulkan keterangan kenapa bisa kaya gitu. Saya belum bisa jawab persis, soalnya baru kemarin ditutup. Sedang kita koordinasi dengan teman-teman dii lapangan. Akan kita sampaikan ke pimpinan," tutur mantan anggota BIN tersebut.
Untuk solusi terkait permasalahan ini, Soedarmo mengatakan kebijakan bukan merupakan domain tugasnya. Namun dalam kacamatanya, jika pada gelombang pendaftaran berikutnya kondisi masih sama, solusinya adalah menerapkan aturan yang ada.
"Untuk permasalahan calon tunggal ini kita jadikan fokus. Untuk langkah harus gimananya, saya kira kembalai ke aturan yang dipakai," tutur Soedarmo.
Ditjen Politik dan Pemerintahan umum dalam Pilkada serentak ini bertugas untuk melakukan pengamanan. Hanya saja terkait anggaran pengamanan, Soedarmo belum bisa merinci dengan jelas.
"Soal biaya kan sudah ada di program-program. Kita memang selau berpedoman kepada tupoksi. Anggaran sudah kita siapkan sebelum pilkada dilaksanakan tapi belum bisa dipastikan. Yang jelas kita mengikuti nggaran dasar dan tidak akan keluar dari pagu," tutupnya.
(elz/faj)
