Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Tengah, Wika Bintang mengatakan, PHK terjadi di beberapa provinsi dan ternyata Jawa Tengah salah satunya. Bahkan jumlahnya cukup banyak.
"Jawa Tengah salah satunya. Tersebar di beberapa daerah," kata Wika di gedung Gubernur Jateng, Senin (6/7/2015).
Adapun kondisinya yaitu antara lain 660 sudah di-PHK penuh, diputus kontrak 151 orang, dirumahkan 46 orang.
"Yang masih proses PHK sebanyak 234 orang. Untuk yang dirumahkan, masih mediasi," tegasnya.
Meski demikian menurut Wika, hak-hak karyawan yang di-PHK tetap dipenuhi sehingga tidak ada masalah. Sejumlah solusi pun diusahakan salah satunya dengan mengalihkan ke pabrik Garmen di Boyolali yang butuh 20 ribu tenaga kerja dan baru terpenuhi 10 ribu orang.
"Alternatif lain diberi pelatihan di balai kerja untuk alih profesi agar mandiri," terangnya.
Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, perusahaan yang mem-PHK karyawannya tetap harus memberikan Tunjangan Hari Raya (THR).
"Sudah disampaikan, mereka (perusahaan) membayar semua pesangon mereka (karyawan yang di-PHK)," kata Ganjar.
Politisi PDIP itu menegaskan PHK tersebut tidak terjadi serempak, selain itu latar belakangnya adalah kenaikan harga BBM dan nilai tukar dolar saat ini.
"Akan kita pantau terus," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jateng juga akan membuka posko pengaduan PHK. Posko tersebut akan ditangani Disnakertrans Jateng.
"Kita fokus ke posko pengaduan THR dulu," pungkasnya. (alg/rul)
