.webp)
"Itu namanya permintaan nyeleneh, tidak perlu dikabulkan," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Kamis (25/6/2015).
Menurut Hendri proporsi menteri dari parpol di kabinet tidak boleh terlalu banyak. Justru menteri dari kalangan profesional yang perlu ditambah untuk memacu kinerja pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang juga diketuai Hendri sebelumnya memang menunjukkan reshuffle kabinet dianggap sebagai agenda yang cukup mendesak. Namun demikian Presiden Jokowi diharapkan melakukan reshuffle kabinet dengan dasar laporan kinerja menteri dan evaluasi yang objektif.
Presiden Jokowi memang sudah mengantongi laporan kinerja 6 bulan para menteri Kabinet Kerja. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menyebut Presiden Jokowi tengah mempelajarinya.
Sebelumnya diberitakan PDIP mendukung penuh reshuffle kabinet yang akan dilakukan presiden Jokowi. Namun PDIP meminta tambahan lima menteri dengan pertimbangan proporsionalitas kursi di DPR.
"Mestinya berdasarkan azas proporsionalitas tersebut, PDIP mendapatkan 12 kursi. Namun, jumlah 12 menteri tersebut saya rasa terlalu banyak. Ketika didesak rekan-rekan wartawan lagi jadi PDIP ingin mengharapkan berapa kursi lagi yang diinginkan, lalu saya menjawab karena saya menyukai angka 5 karena sesuai dengan jumlah sila dalam Pancasila, maka saya mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan penambahan jumlah kader PDIP yang akan membantu beliau di kabinet sebanyak 5 orang lagi," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah kepada detikcom, Kamis (25/6/2015).
Apakah permintaan nyeleneh PDIP akan dikabulkan Presiden Jokowi?
(van/try)
