Ini Kata Bupati Kobar Soal Pangkalan Bun yang Dilirik Jadi Ibu Kota Negara

Pangkalan Bun - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago mewacanakan memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Sampit atau Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Bupati Kobar Ujang Iskandar pun menilai Adrinof memiliki alasan kuat atas wacana tersebut.

"Saya terkejut juga Pak Adrinof bilang begitu. Saya rasa beliau menyampaikan itu tidak asal. Pertimbangan dia, Pangkalan Bun kan datarannya tinggi flat jadi kalau dibangun biayanya lebih murah," ungkap Ujang di Pangkalan Bun, Kamis (16/4/2015).

Meski masih harus mendapat 'polesan' agar layak untuk dijadikan Ibu Kota Negara, wilayah Kobar yang cukup luas dinilai Ujang sudah bisa memenuhi syarat. Terutama karena di daerahnya populasi warga belum begitu banyak.

"Luasnya Kobar 20 ribu kilometer persegi. Populasi kami baru 2,5 juta orang. (Wacana pemindahan Ibukota Negara) Itu dapat mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Kalimantan yang paling dekat Jawa itu kan ya di Pangkalan Bun sini, cuma 65 menit dari Jakarta," kata Ujang.

"Kami punya laut, ada bandara yang bisa didarati Boeing. Pesawat Kepresidenan juga bisa landing kemarin waktu Pak Jokowi datang ke sini," sambungnya.

Apalagi, kata Ujang, Jokowi akan membangun Pelabuhan Samudera di Kobar dan kini sudah pada tahap pembebasan lahan. Di pelabuhan itu nantinya juga akan dibuat kawasan industri sehingga dapat menunjang perekonomian.

"Kami juga akan buat bandara baru. Tahun ini Amdal akan selesai, kami sediakan 2.500 hektar. Runway-nya 3.000 meter. Kami yakin Bandara ini bisa back up Bandara Soekarno-Hatta ke depannya, 10-15 tahun lagi lah. Implikasinya bisa luar biasa bagi Kalteng," tutur politisi Gerindra itu.

Pangkalan Bun sendiri merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Nama Pangkalan Bun menjadi perhatian dunia nasional hingga internasional sejak dijadikan Posko gabungan Operasi SAR jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Di Pangkalan Bun juga terdapat Kerajaan bernama Kesultanan Kutaringin.

Sebelumnya, Adrinof menyatakan konsep Presiden Soekarno untuk memindahkan Ibu Kota RI ke Palangkaraya perlu dikaji ulang. Pasalnya, Palangkaraya sudah tidak layak menjadi calon Ibu Kota negara karena daya dukung lahan yang sudah tidak cukup.

"Palangkaraya memang luas tapi lahan layak huni kecil. Di sini rawan banjir kalau salah kelola. Mau cari tempat lain, bisa Sampit atau Pangkalan Bun atau provinsi lain. Memang paling ideal di Kalimantan karena dia lebih dekat ke Jawa," ucap Adrinof di Palangkaraya, Senin (30/3), seperti dikutip dari detikFinance.

(ear/vid)