.webp)
Ahok berpendapat program tersebut tak masalah sebab sudah dibuat sejak masa kampanye, bukan program baru yang tiba-tiba muncul jelang Pilpres 2014.
"Makanya saya bilang, Bu Endang itu perlu dievaluasi cara kerjanya. Saya kan sudah bilang beberapa kali, dia itu nafsirin seenak jidatnya. Yang komisi-komisi ditahan, ke KONI ditahan, ke Bogor juga ditahan. Padahal (imbauan KPK) itu kan cuma saran," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014).
Ahok siap bertanggungjawab jika ada masalah di kemudian hari. Tetapi, dana-dana hibah tersebut masih tak kunjung cair. Bahkan, belakangan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) juga masih ditahan oleh BPKD.
"Bahkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke BUMD-BUMD juga baru diproses, nggak heran kenapa penyerahan anggaran payah, karena yang hibah saja, yang kecil-kecil enggak bisa nyerap, ditahan-tahan. Makanya saya bilang BPKD kita bermasalah. Masalahnya di mana saya kurang tahu, entah di kepalanya atau bawahannya," imbuh Ahok.
Sebelumnya, Kadisdik Lasro Marbun menyatakan dana KJP masih belum cair hingga bulan Mei. Padahal, dana bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu ini biasanya diberikan per tiga bulan. Dalam APBD 2014, anggaran KJP senilai Rp 832 miliar untuk 619.000 orang anak didik.
Terhambatnya pencairan program unggulan Jokowi – Ahok ini diduga karena terkait pencalonan Gubernur Jokowi sebagai capres dalam Pilpres 2014. Beberapa waktu lalu KPK juga meminta setiap Kepala Daerah untuk tidak mencairkan hibah dan bansos selama masa kampanye karena dikhawatirkan akan diselewengkan untuk kepentingan politis.
(ros/aan)
