Demikian disampaikan Ketua Komisi B Bidang BUMD, Rusli Ahmad, dalam jumpa pers, Minggu (6/12/2013) di gedung DPRD Riau. Menurutnya, DPRD terkejut bila disebut-sebut aset Pemprov Riau berupa lahan di Jalan Diponegoro, Pekanbaru yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Aryaduta telah tergadai Rp 35 miliar di bank swasta nasional.
"Kita akan hearing untuk mempertanyakan semua isu ini. Apa benar aset Pemprov Riau berupa lahan dan bangunan Hotel Aryaduta itu telah tergadai," kata Rusli.
"Sesuai laporan keuangan BUMD itu, tidak ada kredit macet atas piutang Rp 30 miliar itu. Semuanya berjalan lancar," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Masih menurut Rusli, untuk mendapatkan pinjaman tersebut, PT. SPR tidak menjamin aset karena fasilitas pinjaman tersebut diperoleh dengan Personal Garanty (PG) dengan menjamin dewan direksi dan dewan komisisaris.
"Saya kira tidak benar isunya bila PT SPR yang menggadaikan aset Pemprov Riau. Karena sampai saat ini, pihak BUMD itu lancar melunasi hutangnya di Bank Artha Graha," kata Rusli Ahmad.
Karena itu, kata Rusli, pihaknya akan segera hearing termasuk memanggil Pemprov Riau untuk mempertanyakan isu tergadainya aset tersebut. Dewan akan mempertanyakan, kemana hak guna bangunan, serta serifikat tanah tersebut.
"Kita akan mempertanyakan semua itu. Jika memang benar tergadai, lantas siapa yang menggadaikan aset tersebut. Ini aset pemerintah, tidak boleh digadaikan," kata Rusli Ahmad.
Dia juga menyangkan isu yang muncul membawa nama PT SPR. "Jangan BUMD dibuat isu tak bagus, kepercayaan pihak luar itu bisa merosot. Seharusnya menjaga kredibilitas perusahaan daerah agar pihak luar juga bersedia berinvestasi di Riau," kata Rusli.
Secara terpisah, Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus kepada detikcom mengaku kaget mendengar isu aset Pemprov Riau tergadai.
"Saya memang baru tahu ada isu itu. Nantilah saya minta Komisi B untuk segera melakukan hearing terkait hal tersebut," kata Johar.
(cha/try)
