DetikNews
Rabu 12 Juli 2017, 09:47 WIB

Dilarang Bupati, Ojek Online di Banyumas akan Ditertibkan

Arbi Anugrah - detikNews
Dilarang Bupati, Ojek Online di Banyumas akan Ditertibkan Foto: Go-Jek
Banyumas - Bupati Banyumas telah mengeluarkan surat edaran (SE) larangan ojek online beroperasi di wilayahnya. Namun operator ojek online tetap beroperasi, bahkan sudah memperkenalkan diri secara terbuka dengan melakukan sosialisasi sejak pekan lalu.

SE Bupati itu sudah resmi berlaku sejak 10 Juli lalu. Namun dari pantauan detikcom di Kota Purwokerto, kendaraan ojek online masih beroperasi. Para pengemudinya masih berseliweran, lengkap dengan atributnya. Banyak warga yang memanfaatkan jasa ojek online tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Sugeng Hardoyo, mengatakan SE tersebut merupakan antisipasi bersifat sementara sambil menunggu ketentuan selanjutnya terkait ojek online di daerah Banyumas.

"Dirjen Perhubungan Darat membuat surat kepada kepala daerah agar pengaturan pengelolaan masalah ojek online diatur pemerintah daerah masing-masing. Karena bupati punya kewenangan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban di daerah maka ini diputuskan untuk dilarang sementara," kata Sugeng kepada detikcom, Rabu (12/7/2017).

Keberadaan ojek online, lanjut dia, akan banyak merugikan berbagai pihak. Karena itu diperlukan langkah antisipasi agar tidak terjadi benturan seperti di berbagai daerah lain sehingga perlu dibuatkan pelarangan sementara.

"Mungkin diawal tidak terasa, tapi nanti suatu saat mereka akan merasakan. Karena ini bisa menimbulkan kecemburuan dan sebagainya. Bupati berencana mengumpulkan para ojek konvensional dalam rangka menjaga ketertiban wilayah. Intinya kita perlu mengkaji dan perlu pembahasan," jelasnya.

Meskipun salah satu operator ojek online sudah melakukan sosialisasi terbuka sejak 5 Juli lalu di Banyumas, namun Pemkab setempat tetap menyebutnya sebagai ilegal. Operasional itu melanggar larangan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat.

Karena dinilai ilegal maka Pemkab akan melakukan penertiban kepada pengojek online dengan cara melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan secara persuasif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, termasuk menghindari gesekan dengan ojek pangkalan.

"Walaupun ada larangan tapi kita tidak bisa memberi sanksi, jadi nanti sifatnya pembinaan saja karena memang belum ada dasar hukum yang sesuai untuk angkutan umum roda dua berbasis online. Ojek online yang tetap beroperasi akan kita dekati, mudah-mudahan ada kesadaran bagi semua," lanjutnya.
(arb/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed