Menolak Tenggelam di Pantura Jawa

Sudah lebih dari satu dekade, warga Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan, Jawa tengah, hidup berdampingan dengan banjir rob. Khusnawati, salah satu warga, masih ingat dengan jelas saat banjir besar pertama kali merendam kampung pada 2010. Bahkan, saat berbincang dengan detikX beberapa waktu lalu, Khusnawati dan warga lainnya juga sedang dilanda banjir yang tak kunjung surut selama lebih dari sebulan.

Sejak 2010, tanah di wilayah tersebut mengalami penurunan signifikan. Sejak itu pula, limpasan air laut dan muara sungai sering mampir ke permukiman. Khusnawati memperkirakan tanah di sekitar rumahnya sejak 2010 sudah turun lebih dari 1 meter. Padahal, sebelum rob datang, jarak rumah Khusnawati ke garis pantai masih sekitar 2 kilometer. Di antara itu, terdapat lahan persawahan dan tambak yang luas. Kini lahan sawah dan tambak sudah rata dengan air laut.

“Sudah tidak berfungsi, Mas. Karena sudah terendam air laut, (sawah dan tambak) tidak bisa digunakan,” katanya kepada detikX.

Menurut Khusnawati, ketinggian banjir lazim mencapai 50 sentimeter. Banjir makin menjadi saat hujan turun bersamaan dengan rob atau limpasan air laut. Kondisi itu membuat sebagian warga memilih meninggalkan rumah. Namun banyak yang bertahan karena tidak memiliki pilihan lain, tak memiliki cukup dana untuk hijrah. Sementara itu, pemerintah, meski banjir berlangsung lebih dari sepuluh tahun, hingga kini tidak pernah menawarkan relokasi.

“Kalau sepengetahuan saya, itu kalau relokasi itu belum ada,” kata Khusnawati.

Khusnawati menyadari adanya upaya pemerintah daerah melalui pembangunan tanggul setinggi 2 meter dan pompa air, tetapi banjir tetap datang. Penyebabnya, air sungai tak mampu mengalir ke laut karena elevasi daratan dan permukaan laut yang nyaris sama. Ditambah air laut masih bisa masuk ke daratan dan muara dari sisi lain yang tak kebagian tanggul. Ia juga mafhum jika jumlah pompa air yang berfungsi mengalirkan air di daratan ke laut tidak mencukupi. Lengkap sudah, tanggul tanpa sistem pompa yang memadai, justru memerangkap air di dalam perkampungan warga.

“Airnya membeludak, airnya limpasnya ke kota,” jelasnya.

Kini ia hanya berharap pemerintah segera menambah jumlah pompa air. Tanpa alat tersebut, genangan mustahil hilang dari kampungnya.

“Kalau tidak ada pompa air, banjirnya lama tidak bisa dibuang gitu. Ya itu kalau sudah ada tanggul itu memang harus ada pompa airnya supaya airnya bisa dialirkan ke laut,” katanya.

Nasib serupa dialami Joyo. Sejak lahir, pria berusia 40 tahun ini tinggal di Desa Semonet, Kabupaten Pekalongan. Dulu, rumahnya berjarak sekitar 700 meter dari bibir pantai. Namun, sejak 2010, pantai mulai terkikis dan, seiring dengan tingginya laju penurunan muka tanah, kondisi kian buruk. Limpasan air laut atau banjir rob kerap datang. Menurut Joyo, puncak malapetaka terjadi pada Juni 2020. Abrasi bercampur dengan penurunan tanah membuat Desa Semonet tenggelam.

“Akhirnya di tahun 2020 bulan 6, itu terjadi tsunami kecil (gelombang tinggi). Warga diungsikan semua ke Desa Semut. Saat ini Semonet sudah tenggelam, tidak ada warga, sudah jadi laut,” katanya.

Sebanyak 66 keluarga dengan total 265 jiwa harus meninggalkan desa. Mereka sempat tinggal di pengungsian selama sebulan, lalu kembali, tetapi kondisi Semonet sudah tak lagi layak dihuni. Kini desa tersebut tenggelam, hanya menyisakan beberapa onggok bangunan dan gundukan tanah yang terlihat saat air surut. Itu pun, untuk mencapai lokasi Semonet, diperlukan perahu dengan waktu tempuh sekitar 16 menit.

“Akhirnya warga memilih mencari kontrakan di luar desa. Biasanya sebagian ikut ke saudara gitu,” jelasnya.

Bagaimana Pemerintah Merespons Bencana Tersebut?
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membangun proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) di pesisir utara Jawa. GSW akan dibentangkan dari Banten ke Jawa Timur sepanjang 500 km. Beberapa kota akan dijadikan prioritas utama dalam implementasi proyek tersebut.

"Prioritas kita adalah DKI, Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes. Itu (di kota-kota itu) air sudah mengancam kehidupan rakyat," ungkap Prabowo saat penutupan International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis, 12 Juni 2025.

Prabowo mengakui biaya yang dibutuhkan tak murah. Diperkirakan biaya pembangunan GSW mencapai USD 80 miliar dolar atau Rp 1.298 triliun (kurs Rp 16.229 per dolar AS). Pengerjaannya diperkirakan memakan waktu 15-20 tahun.

Demi membangun tanggul raksasa tersebut, Prabowo membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Badan ini dipimpin oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf. Sebelumnya, ia menjabat Wamen Kelautan dan Perikanan. Didit didampingi dua wakil, yaitu Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Jawaitana. Ketiganya dilantik Prabowo bersamaan di Istana Negara pada Senin, 25 Agustus 2025.

Ditemui terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Rachmat Kaimuddin menjelaskan, selain mahal, proyek ini dinilai sulit dan berisiko tinggi. Untuk itu, pemerintah mengaku akan sangat berhati-hati.

“Di forum ICI, saya ketemu dengan banyak ahli. Mereka mewanti-wanti kami untuk cermat. Kalau sekali bikin salah, bikinnya lima tahun, perbaikinnya 50 tahun,” ucapnya.

Rachmat memastikan pagar laut hanya diperuntukkan bagi daerah pesisir Pantura yang terdampak parah. Sisanya akan dibangun tanggul pantai.

Menurut paparan pemerintah, untuk tanggul laut di Pekalongan, misalnya, pembangunannya diperkirakan memakan biaya Rp 2,67 triliun per kilometer. Sementara untuk tanggul pantai ditaksir mencapai Rp 528 miliar per kilometer.

"Ini mostly tanggul pantai, tapi ada beberapa daerah tanggul laut. Jadi daerah-daerah yang ekstrem kayak Jakarta," ucapanya.

Di sisi lain, Rachmat mengakui proyek ini sangat berisiko, terlebih penurunan tanah di Pantura terbilang tinggi. Dengan itu, jika hanya membangun tanggul, pemerintah hanya menunda bencana tanpa benar-benar mengatasi penyebab utamanya.

"Jadi harapan kita, saya sudah sampaikan juga kepada tim kami, kita nanti jangan hanya harus fokus bangun temboknya atau tanggulnya. Intinya juga harus bareng (mengatasi penyebab penurunan tanah)," ujarnya.

Terbukti Tak Mujarab
Jauh sebelum taklimat Prabowo terkait tanggul pesisir Pantura, Pekalongan telah memiliki beberapa tanggul pesisir. Sayangnya, keberadaan tanggul terbukti tak menjawab persoalan. Menurut Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA di BBWS Pemali Juana, Andi Sofyan, saban tahun ketinggian tanggul terus berkurang seiring dengan laju penurunan muka tanah. Dampaknya, genangan semakin dalam dan meluas, tak sebanding dengan kapasitas pompa air yang tersedia.

Solusi sementara yang ditempuh hanyalah meninggikan tanggul sesuai elevasi air pasang terbaru, tetapi itu pun membutuhkan biaya besar. Tidak mengherankan jika masih ada tanggul yang jebol atau limpas, misalnya di Sengkarang dan Pabean.

“Tanggul itu karena dia kan fondasinya tidak sedalam pompa. Jadi dia mengikuti penurunan. Jadi teman-teman itu biasanya jalan keluarnya yang meninggikan tanggul lagi,” ucap Sofyan kepada detikX beberapa waktu lalu.

Sayangnya, menurut Sofyan, meninggikan tanggul butuh biaya besar. Karena itu, banyak titik tanggul masih jebol atau limpas karena belum mendapat jatah pendanaan.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan saat ini jumlah pompa dinilai tak sebanding dengan volume air yang harus dipompa keluar dari permukiman. Di Kabupaten dan Kota Pekalongan terdapat lima rumah pompa yang beroperasi. Empat di antaranya masih berbahan bakar minyak dengan biaya operasional harian mencapai Rp 2-3 juta per unit. Hanya satu pompa di Mrican yang sudah menggunakan listrik.

“Fenomena sekarang kan tambah ke sini kan (pompa) tambah sering beroperasi, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran,” ujarnya.

Dalam setahun, dibutuhkan sekitar Rp 2 miliar untuk seluruh jaringan pompa di Pekalongan. Idealnya, anggaran itu berkisar hingga Rp 3 miliar, tetapi realisasinya sering terpangkas. Ketika efisiensi anggaran diberlakukan, durasi operasi pompa pun ikut ditekan. Padahal, dalam musim hujan, pompa harus berfungsi hampir 24 jam untuk mengimbangi debit air.

"Memang (anggaran yang dibutuhkan) antara sekitar 2-3 m, cuma memang kita kekurangannya sekitar 1 m,” ungkapnya.

BBWS mengakui telah berulang kali mengajak pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk ikut menanggung biaya. Namun sampai sekarang, realisasi dukungan itu tidak signifikan. Padahal, secara kewenangan, wilayah pesisir Pekalongan berada dalam tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Maksudnya, secara pengelolaan, mereka bisa bantu dari sisi biaya operasional, tapi memang mungkin karena keterbatasan dana dari masing-masing pemerintah daerah itu, sampai saat ini juga belum ada realisasi yang signifikan,” jelas Sofyan.

Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung Heri Andreas, menyebut fenomena ini sebagai buah dari eksploitasi besar-besaran air tanah. Air yang diambil dari dalam tanah menciptakan ruang kosong dan memicu kompaksi, membuat permukaan bumi perlahan turun.

“Penurunan tanah atau land subsidence itu bisa terjadi karena beberapa faktor, tapi faktor yang paling dominannya dari berbagai riset itu adalah eksploitasi air tanah,” jelasnya kepada detikX.

Di Pekalongan, hampir 90 persen penduduknya, termasuk industri dan sektor niaga, masih mengandalkan air tanah. Menurut Heri, banyaknya industri yang pindah dari Jakarta maupun kota lain ke Pekalongan memperparah laju penurunan tanah di wilayah tersebut yang mencapai 20 sentimeter per tahun, angka tertinggi di Pantura.

Sementara itu, tanggul yang kini jadi fokus pemerintah hanya ibarat painkiller. Ia mampu menahan air masuk, tetapi ikut tenggelam seiring tanah yang terus ambles. Alhasil, jika hanya membangun tanggul, tak ubahanya seperti proyek abadi yang tak berkesudahan, bak Sisyphus.

“Obat paling mujarabnya sebenarnya adalah mengendalikan eksploitasi air tanah,” katanya.

Namun solusi itu menghadapi tantangan besar, pasokan air baku alternatif belum tersedia. Sungai-sungai sudah terlalu tercemar, sementara jaringan PDAM terbatas. Menurut Heri, keterbatasan ini membuat pemerintah memilih jalan pintas dengan membangun tanggul. Padahal, kata Heri, pembangunan jaringan perpipaan dan pemulihan kualitas sungai jauh lebih strategis.

Belajar dari Jakarta

Upaya Pemerintah Provinsi Jakarta menekan laju penurunan tanah dengan pendekatan berbasis data dan pengendalian penggunaan air tanah mulai memberi dampak. Fokus utama strategi ini adalah mengurangi eksploitasi air tanah, terutama dari sumur bor dalam yang selama ini menjadi penyumbang terbesar penurunan tanah di wilayah utara.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah (Zobat). Setidaknya ada 9 kawasan Zobat. Di antaranya adalah kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Mega Kuningan, Rasuna Epicentrum, SCBD Sudirman, dan Kuningan. Lalu juga kawasan Medan Merdeka, Asia Afrika, Jakarta Pusat, Menteng, dan Tanah Abang.

Lebih lanjut, menurut Ciko, selama puluhan tahun kawasan pesisir Jakarta bergantung pada air tanah karena keterbatasan pasokan dari PAM. Hal ini menyebabkan laju penurunan tanah mencapai 10-12 sentimeter per tahun. Kini, dengan pengetatan penggunaan air tanah di sektor industri, di beberapa titik laju penurunan tanah melambat menjadi sekitar 7-8 sentimeter, bahkan di jumlah titik hanya 5 sentimeter per tahun.

“Kalau dari yang paling parah itu 7-8 cm. Dulu ada 12 cm, 10-12 cm itu mungkin bicara 5-6 tahun yang lalu. Karena ada upaya tadi. Sekarang kita ingin menjaga 7-5 cm per tahun, dan bertahap mudah-mudahan bisa sampai 0 cm per tahun,” jelas Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai, Dinas Sumber Daya Air Jakarta Ciko Tricanescoro kepada detikX.

Menurut Ciko, kuncinya terletak pada data. DSDA Jakarta dalam tiga tahun terakhir membangun jaringan pemantauan penurunan tanah di berbagai titik. Data ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi titik-titik kritis, sekaligus mendeteksi pelambatan di kawasan tertentu.

Di Pantai Mutiara dan Muara Angke misalnya, laju penurunan tanah diklaim melambat setelah sejumlah industri berpindah atau berhenti menggunakan air tanah. Selain itu, ada sekitar 170 titik di Jakarta yang pada 2024 lalu tercatat mengalami pelambatan penurunan muka tanah dibandingkan 1-3 tahun sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan korelasi antara berkurangnya eksploitasi air tanah dan melambatnya penurunan tanah.