Bagi-bagi Jatah Menteri Era Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bebas menentukan jumlah kementerian, entah 40 hingga tak terbatas. Partai Golkar menjadi yang paling agresif mengusulkan nama calon menteri. Partai yang belakangan mengganti ketua umumnya secara mendadak itu kini memiliki kader dengan jumlah terbanyak yang didapuk sebagai menteri. Setidaknya ada lima petinggi Golkar yang menjadi menteri pada era Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jumlahnya bisa lebih dari lima,” kata seorang elite Partai Golkar kepada detikX. Namun, ia juga menegaskan, jumlah yang diusulkan ke Prabowo tak sampai sepuluh.

Beberapa nama kader Golkar yang diusulkan, kata sumber ini, adalah Bahlil Lahadalia, Meutya Hafid, Nusron Wahid, dan Dito Ariotedjo. Di luar itu, ada juga nama-nama lain yang disebut masuk dalam usulan Golkar, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Maman Abdurrahman, dan Airlangga Hartarto.

Golkar, kata sumber ini, menjadi yang paling agresif lantaran juga membawa kepentingan Presiden Joko Widodo. Golkar meminta tambahan enam kursi dari total yang sudah disepakati. Beberapa untuk kadernya sendiri. Beberapa lainnya untuk menampung orang titipan Jokowi.

Pak Prabowo saya yakin menghargai kompetensi Partai Golkar karena beliau tahu betul jeroan Partai Golkar seperti apa.”

Selain melalui Golkar, Jokowi juga, disebut sumber ini, menitipkan nama calon menteri melalui Partai Solidaritas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni diminta Jokowi untuk diplot sebagai Menteri Kehutanan.

“Raja Juli itu sudah pasti menteri itu, 90 persen karena titipan Pak Jokowi. Buat urusan apa? Urusan kehutanan, kan duit banyak banget tuh udah di hutan,” jelas sumber ini.

detikX berupaya menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengonfirmasi kabar tersebut. Namun, sampai artikel in diterbitkan, Ari belum menjawab telepon maupun pesan singkat kami.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji tidak membantah ataupun membenarkan saat dimintai konfirmasi soal nama-nama calon menteri tersebut. Dia juga tidak membantah ataupun menolak terkait beberapa nama yang dititipkan Jokowi ke partainya.

Sarmuji hanya membenarkan bahwa Golkar sudah mengusulkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo. Namun, terkait jumlahnya, Sarmuji masih enggan membeberkan. Golkar, kata Sarmuji, hanya menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk kursi kabinet kepada presiden terpilih.

“Pak Prabowo saya yakin menghargai kompetensi Partai Golkar karena beliau tahu betul jeroan Partai Golkar seperti apa,” tutur Sarmuji saat ditemui detikX di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Sementara itu, PAN juga disebut bermanuver secara halus dengan membuat pernyataan ke publik supaya mereka bisa mendapatkan jatah paling tidak lima kursi menteri. Nantinya, tiga posisi menteri PAN akan diberikan untuk kader partai. Dua lainnya untuk menampung titipan para pengusaha.

Tiga nama kader PAN yang hampir dipastikan menjadi menteri Prabowo adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas, Sekjen Eddy Soeparno, dan Waketum PAN Yandri Susanto. Zulhas dikabarkan bakal kembali ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan atau Menteri Koordinator Perekonomian. Lalu Yandri sebagai Menteri Desa. Namun Eddy dan dua nama titipan pengusaha belum diketahui diusulkan sebagai menteri apa.

Eddy Soeparno menolak diwawancarai saat ditanya soal potensi namanya ditunjuk sebagai menteri di kabinet Prabowo. Begitu juga dengan Yandri.

Sedangkan Zulhas sempat mengakui dia bakal diprioritaskan untuk kembali menjadi Mendag. Tetapi, saat ditemui reporter detikcom di kantor Kementerian Perdagangan pada Jumat, 4 Oktober lalu, Zulhas mengaku tetap menyerahkan keputusan soal posisi menteri untuk kader partainya kepada Prabowo.

“Hak presiden siapa menjadi menteri, siapa jadi apa. Saya ini kan mantan Ketua MPR, paham aturan ya,” terang Zulhas.

Sementara itu, Partai Demokrat disebut hanya meminta agar Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk sebagai menteri koordinator. Karena itu, kata sumber ini, sejak awal Partai Demokrat memang diberi keleluasaan untuk memilih posisi menteri sendiri.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra tidak menampik soal nama AHY yang dikabarkan bakal menjadi menko pada era Prabowo. Dia juga mengamini Ketua Umum Partai Demokrat ini merupakan nama yang diprioritaskan untuk mengisi jabatan menteri di kabinet Prabowo.

Selain AHY, sejumlah nama juga sudah diusulkan kalau-kalau ditunjuk sebagai menteri ataupun wakil menteri. Namun Zaky belum mau menyebut siapa saja nama yang diusulkan tersebut.

“Semua dalam proses penggodokan dan, begitu pada waktunya, akan disampaikan ke publik,” tutur Zaky kepada detikX melalui sambungan telepon pekan lalu.

Pada era Prabowo, jumlah menteri akan tak terbatas. Berbeda dengan sebelumnya, pada era Jokowi, nomenklatur menteri hanya dibatasi 34. Plus tambahan empat kursi setara menteri. 

Lebih dari tiga sumber detikX menyebutkan Prabowo akan memecah sejumlah kementerian agar bisa menampung beberapa nama kompeten yang diusulkan partai. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bakal dipecah menjadi tiga kementerian. Masing-masing bakal berdiri sendiri, yaitu Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal dipecah dua menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.

Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan yang semula berada di bawah Kemenkumham juga bakal ditarik menjadi kementerian sendiri. Orang dekat Prabowo mengatakan imigrasi dan pemasyarakatan digabung menjadi kementerian sendiri untuk tambal-sulam anggaran yang selama ini bengkak di Ditjen Pemasyarakatan.

“Kenapa imigrasi disatukan dengan pemasyarakatan? Imigrasi itu PNBP-nya banyak. Pemasyarakatan itu duitnya sedikit,” ungkap sumber ini.

Sumber ini mengatakan, untuk memuluskan proses pemecahan dan penambahan kementerian tersebut, Prabowo sudah meminta langsung kepada Jokowi agar menempatkan orang-orang kepercayaannya di kementerian-kementerian strategis. Termasuk di Kementerian Keuangan dan Kemenkumham.

Jokowi pada Agustus lalu sudah menunjuk kader Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham baru menggantikan Yasonna Laoly. Lalu Thomas Djiwandono, yang juga kader Partai Gerindra, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Untuk pembagian eselon di kementerian baru lainnya, Prabowo disebut mempercayakannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Itu mengapa nama Azwar Anas juga dikabarkan bakal kembali ditunjuk sebagai menteri pada era Prabowo. Namun seorang sumber di KIM Plus mengatakan keputusan Azwar bergabung atau tidak masih tergantung pada sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seusai pertemuan dengan Prabowo, yang dikabarkan bakal terjadi pekan ini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak menampik soal kabar pemecahan kementerian dan jumlah kursi kabinet Prabowo tersebut. Dia menyatakan pemecahan dan penambahan kursi menteri dimungkinkan lantaran sudah sesuai dengan nomenklatur Undang-Undang Kementerian Negara yang baru disahkan.

DPR RI sudah mengesahkan RUU Kementerian Negara pada 19 September 2024. Pasal 15 dalam beleid ini mengubah batasan kementerian dari semula 34 menjadi tidak terbatas sesuai kebutuhan presiden.

“Tapi seperti apa, tunggu saja nanti diumumkan,” jelas Habiburokhman melalui telepon.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang rencana Prabowo menambah kementerian menjadi 40 lebih justru akan melahirkan masalah baru, terutama soal beban APBN dan birokrasi.

Penambahan kementerian, kata Adi, otomatis akan menambah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengoperasian kementerian baru. Di samping itu, penambahan kementerian dikhawatirkan bakal membuat proses birokrasi yang semula sudah berjalan dalam satu pintu menjadi terpecah dan semakin berbelit.

“Apa pun, menurut saya, negara kita sudah maju, sudah transformasi, dunia makin modern, dan mestinya semakin mempermudah segala urusan, bukan justru menumpuk masalah-masalah. Jangan sampai penambahan menteri ini membebani anggaran, membebani negara, dan mempersulit proses birokrasi yang ingin semakin cepat,” pungkas Adi.