Seteru Tak Kunjung Padam PKB Vs PBNU

Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bak api dalam sekam. Belakangan, kondisi itu kian membara setelah PBNU membentuk tim khusus yang dituding bertujuan mengambil alih partai kalangan nahdliyin tersebut. Namun PBNU menolak disebut berusaha mengintervensi rumah tangga PKB. PBNU berdalih hanya meluruskan sejarah dan memulihkan hubungannya dengan PKB.

Di sisi lain, PBNU justru menuding PKB-lah yang sering kali ikut campur urusan internalnya. PKB juga dinilai memutus hubungan dan tak lagi melakukan konsultasi atau sowan ke jajaran struktural PBNU untuk urusan-urusan penting, seperti menentukan dukungan dalam pilpres.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menuding, sebelum pilpres, kalangan PKB telah menggulirkan isu muktamar luar biasa (MLB). Elite PKB disebut berusaha mengganti secara paksa pimpinan PBNU.

"Sebelum pilpres (digulirkan isu MLB), ada datanya, oleh beberapa tokoh PKB. Mereka mau MLB, kita semua tahu, kita sudah siap semua, cabang-cabang siap kalau memang ada. Jadi kenapa mereka jadi ngurusin NU?" kata Gus Ipul kepada detikX pada Minggu, 4 Agustus 2024.

Gus Ipul dan jajarannya juga merasa dilecehkan saat elite PKB ikut berkomentar dan protes atas pemecatan Marzuqi atau Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur. Bagi PBNU, pemecatan itu dilakukan karena yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dipecat.

"PKB itu mencampuri urusan NU itu banyak sekali, misalnya soal pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar itu sampai dibicarakan di harlah PKB kemarin. Jadi itu kan keputusan organisasi itu, kok dilecehkan begitu saja di forum resminya," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, PBNU juga mempersoalkan proses pengambilan keputusan pencalonan presiden oleh PKB pada pilpres lalu. PBNU menginginkan, dalam proses itu, PKB melakukan konsultasi secara langsung. Hal itu dianggap wajar karena partai tersebut didirikan oleh struktural PBNU dan basis konstituennya adalah kalangan nahdliyin. Namun akhirnya PKB mengambil sikap politik tanpa melibatkan PBNU.

Sudah menjadi rahasia umum jika sebagian besar jajaran PBNU lebih condong ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Sedangkan PKB mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurut Gus Ipul, perbedaan dukungan itu wajar saja. Namun, menurutnya, karena tidak adanya koordinasi dengan PBNU, PKB terbukti kalah dalam pilpres.

"Itu loh, lihat pesan dari TPS-TPS itu, pemilih PKB tidak memilih pasangan yang didukung oleh PKB, itu pesan dari TPS itu. Jadi harus disadari dari awal kan. Soalnya, di pilpres itu kenapa nggak minta nasihat kepada Ketua Umum (PBNU) sebagai mitra, sebagai pihak yang mendirikan PKB? Kan ada hubungan aspiratif. Yang memilih kan banyak orang NU," ucap mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.

Di sisi lain, beredar isu pembentukan tim khusus oleh PBNU merupakan 'pesanan' dari pihak tertentu guna memberi tekanan politik kepada PKB. Hal itu berkaitan dengan persiapan kontestasi pilkada serentak. Selain itu, terkait dengan posisi PKB, yang sampai hari ini belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan.

"Bebas orang mau menafsirkan. Kami fokus pada isu utamanya. Kalau bahwa ini dukung ini, dukung itu, ya itu kan (biasa). Saya dukung kosong dua, yang lain dukung kosong satu, ya boleh saja," ucap Gus Ipul.

"Pesannya dari TPS itu mengharapkan PKB itu koalisinya dengan Pak Prabowo. Loh, buktinya apa? Pendukung yang mungkin di situ PKB tapi pilpres dia dukung pasangan nomor dua, itu pesan TPS," tambahnya.

Menurut Gus Ipul, PBNU memang mendorong PKB untuk menerima hasil pilpres dan bergabung untuk menyokong pemerintahan ke depan.

"Ya, makanya itu memang diminta berkoalisi, memang diminta dan saya suarakan itu. Jadi udah-lah…, segera terima hasil pilpres. Udah-lah… segera ini kita sampaikan memang perkara mau terima ya silakan, nggak mau terima ya silakan saja. Kalau toh akhirnya gabung, berarti kan omongan saya bener," ucapnya.

Walaupun sudah terbentuk tim khusus, PBNU belum tahu rencana taktis ke depan terkait hubungan dan keberadaan PKB. Menurut Gus Ipul, pihaknya masih menunggu hasil rekomendasi dari tim yang dibentuk. PBNU menerima banyak usulan dan opsi alternatif terkait bentuk hubungan NU-PKB yang dianggap ideal, misalnya menjadikan PKB sebagai badan otonom NU. Namun hal itu masih jauh. Untuk saat ini, PBNU masih berfokus memanggil dan meminta kesaksian kepada sejumlah pihak.

Saat dihubungi detikX terkait hal ini, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya belum merespons. Namun, secara terpisah, dia menganalogikan hubungan PBNU-PKB tersebut bagai pabrikan mobil yang perlu menarik produknya karena mempunyai kesalahan sistem. Hal itu diungkapkan Gus Yahya seusai pelantikan pengurus PWNU Jawa Tengah di aula Unissula Semarang.

"Kemarin kan ada Toyota memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem mobilnya. Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," kata Gus Yahya, yang kemudian meninggalkan lokasi, seperti dikutip detikJateng pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Sebelumnya, Gus Yahya membentuk tim untuk mendalami dan mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB. Dia menunjuk dua orang sebagai tim utama, yaitu Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.

Belakangan, PBNU membentuk tim pendukung yang berisi sembilan orang. Mereka adalah Rais Syuriyah PBNU Muhammad Cholil Nafis. Kemudian sebagai anggota Ihsan Abdullah, Umarsyah, Miftah Faqih, Ahmad Fahrurozi, Ulil Abshar Abdalla, Suleman Tanjung, Imran Rosyadi Hamid, dan Najib Azca.

Pada Rabu, 31 Juli lalu, PBNU memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy. Pemanggilan Lukman Edy oleh tim khusus PBNU bertujuan menggali informasi mengenai hubungan PBNU dengan PKB yang memanas belakangan ini. Namun pernyataan Lukman Edy memperuncing suasana.

Lukman Edy menjelaskan mengenai perubahan AD/ART PKB setelah Muktamar PKB di Bali pada 2019. Lukman menilai terjadi perubahan di struktur PKB yang menghilangkan sejumlah peran Dewan Syuro.

"Akibat hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini, kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di ketua umum," kata Lukman Edy.

"Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum itu punya kewenangan yang luar biasa. Bukan hanya menentukan kebijakan-kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW, bisa memberhentikan DPC, tanpa musyawarah, tanpa ada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang," jelasnya.

Lukman juga menjelaskan kepada khusus PBNU mengenai keuangan PKB yang tidak transparan dan akuntabel. Menurutnya, tak pernah ada audit yang bisa dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Menurut Lukman, persoalan itu adalah hal yang substansial di lingkup internal PKB.

"Tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres. Sampai sekarang dana pilkada, itu tidak transparan dan tidak akuntabel," katanya.

Pada Senin, 5 Agustus 2024, PBNU juga memanggil Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Namun yang bersangkutan menolaknya.

PKB Menuding Ada Upaya Ambil Alih Partai
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq membantah tudingan Lukman Edy. Menurutnya, tidak ada peran Dewan Syuro yang digembosi. Bahkan, dalam muktamar terakhir, terpilihnya kembali Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum juga berasal dari usulan para kiai di Dewan Syuro. Usulan itu dilakukan murni karena Cak Imin dipandang layak dan mampu mengkonsolidasikan cita-cita politik kalangan nahdliyin.

Pada era Muhaimin dan sampai pemilihan legislatif terakhir, perolehan suara PKB terbukti naik signifikan. Selama beberapa periode calon presiden yang diusung PKB juga selalu berhasil melenggang ke Istana, menjadi pejabat di lingkungan eksekutif. Sejumlah pihak menilai hal itu sebagai prestasi kepemimpinan Cak Imin.

"Kalau ada yang mengatakan bahwa kami kehilangan, akan kehilangan dukungan, justru hari ini kami mendapatkan dukungan yang lebih riil karena, di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin, terbukti PKB mendapatkan suara signifikan 16 juta dan itu menyeluruh secara nasional," kata Maman kepada detikX pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Maman juga mengingatkan hubungan PKB dengan PBNU adalah aspiratif, kultural, dan historis. Namun keduanya tidak memiliki hubungan struktural. PBNU dengan PKB memiliki tugas yang berbeda. PBNU bertugas memelihara nilai-nilai keumatan, sedangkan PKB berkiprah dalam politik.

Sebagai bagian dari Dewan Syuro PKB, Maman berupaya mematahkan keterangan yang disebarkan oleh Lukman Edy. Berbagai peran keulamaan yang disandang, selama ini menjadi acuan dari kerja-kerja Cak Imin. 

"Capaian PKB 16 juta lebih dengan 68 kursi ini menjadi hal yang perlu menjadi catatan bahwa ini semua adalah dukungan para kiai, dukungan dari tokoh-tokoh yang lain. Yang pasti kami ingin semua tahu bahwa PKB di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin sangat solid dan terus membuat program-program yang sistematis, masif ke tingkatan yang lebih bawah dari mulai DPP, DPW, DPC sampai ke tingkat desa dan RT/RW itu untuk," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai upaya merebut PKB oleh PBNU adalah upaya melawan hukum dan konstitusi. Ia menganggap tim yang dibentuk oleh PBNU merupakan tim abal-abal yang keberadaannya melawan aturan yang berlaku. Pihaknya mengaku solid untuk melawan segala intervensi dari luar partai.

"Ya menunjukkan (PBNU) tidak paham konstitusi dan aturan organisasi. Kan PBNU punya otonominya sendiri, PKB punya otonominya sendiri, beda kolam. Kalau PKB kan menjalankan amanat UU terkait dengan parpol, UU Nomor 2 Tahun 2011. Kalau PBNU kan UU Ormas, jadi nggak bisa dicampur aduk begitu," kata Jazilul kepada detikX pada Rabu, 31 Juli 2024.

Pihaknya juga tidak menampik adanya alasan politik di balik pembentukan tim khusus yang diutus Gus Yahya tersebut. Sebab, sampai hari ini PKB belum menentukan pilihan untuk menjadi oposisi atau penyokong pemerintah.

"Nah, spekulasi-spekulasi seperti itu muncul. Yang jelas, bagi PKB, prestasi di Pileg 2024 itu harus dijaga karena itu mandat masyarakat, mandat rakyat, suara rakyat yang diberikan kepada PKB. Nah, itu harus diartikulasikan menjadi kekuatan yang menopang percepatan kesejahteraan rakyat. Mau di dalam atau di luar pemerintah, itu kan soal cara," ujarnya.

Gus Jazil juga menegaskan PKB tidak akan meladeni dialog dengan PBNU jika berkaitan dengan pengambilalihan partai. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal.

"Tergantung topiknya apa yang mau dibicarakan. Kalau bicara soal pengambilalihan (partai), masak kami buka (dialog), gimana caranya," tegas Jazil.

Seharusnya, terang Jazilul, PBNU mengutamakan visi keulamaan. Menurutnya menyerobot hak orang itu menyalahi konstitusi, dia menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang jauh dari sikap ulama.

"Menurut kami langkah-langkah kisruh seperti ini itu nggak masuk akal, di tengah konsolidasi PKB, di tengah pkb melaksanakan mandat kepercayaan masyarakat untuk menjadi alat politkk ahlussunah waljamaah yang berdaya, yang berjaya, yang prestasi, yang maslahat untuk umat begitu," tegasnya.

Sedangkan terkait PBNU yang meradang soal Pansus Angket Haji di DPR, menurut Jazilul, itu bukan urusan pribadi. Melaikan mandat konstitusi sebagai hak DPR. 

"Haji ini adalah fasilitas layanan umat. Semua harus dapat dipertanggungjawabkan, kebijakan apa pun. Apalagi terkait dengan ibadah, mestinya PBNU mendukung dong. PBNU kan ngurusi umat, memberikan penjelasan-penjelasan dong kalau dirasa ada sesuatu berdasarkan data-adata, bukti-bukti yang di situ menjelaskan keputusan yang ada benar," terangnya.

Terkait tim khusus yang dibentuk Gus Yahya untuk mendalami masalah PBNU dengan PKB, Jazilul menegaskan pihaknya menolaknya. Menurutnya hal tersebut melawan aturan. Partai politik menurutnya bagian dari penopang demokrasi yang harusnya dilindungi kemandiriannya tanpa intervensi.

"Itu tim abal-abal yang tidak memiliki dasar konstitusi. Bahkan melawan aturan. Itu tentu publik akan melihat, pemerintah juga akan melihat. Yang jelas tim itu menyalahi keadaulatan dan kemandirian sebuah partai," ujarnya.

Beberapa pernyataan Gus Ipul, kata Jazilul, cenderung ngawur. Salah satunya terkait upaya merebut PKB. 

"Gus Ipul mengeluarkan pernyataan mau ambil alih PKB. Itu kan ngawur, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi ormas, itu satu. Kedua juga menyeleweng dari khittoh NU 1926. Kalau penyerobotan, secara etika itu juga tidak beradap," ujarnya.

Menurut anggota DPR dari dapil Jawa Timur X ini, Gus Ipul berusaha menggeser isu karena telah keliru membuat pernyataan mau mengambil alih PKB. Hal itu terkait tudingan ada orang-orang PKB yang mendesak MLB PBNU. 

"Itu tuduhan bohong itu. Kayak gini gini itu kan fitnah nanti di bawah itu. Diterima sebagai fitnah berita-berita begini. Kapan PKB mau MLB NU. Ini beda lagi alasannya tiap hari. Ini yang disebut mencla-mencle. Masak iya organisasi ulama pemimpinnya mencla-mencle, kan nggak sesuai tuh," tuturnya.

Jazilul berharap agar PBNU menghormati UU Partai Politik. Begitu juga dengan PKB yang menghormati UU Ormas. Dengan begitu tak perlu saling ikut campur urusan internal. 

"Yang namanya organisasi ulama, kejujuran, konsistensi, tata krama itu penting, itu utama. Mungkin (Gus Yahya dan Gus Ipul) tidak pernah ini yah nggak baca lagi Qonun Asasi-nya NU, nggak baca lagi Ihya (kitab Ihya Ulumuddin), nggak baca lagi kitab-kitab yang menunjukkan tata krama sebagai pemimpin. Ya bahasa singkatnya seperti yang dibilang Cak Imin: anda hormat, kami segan," jelasnya.

detikX telah berupaya meminta keterangan kepada Cak Imin. Namun dia hanya merespons, belum bisa menerima permintaan wawancara detikX dengan alasan masih sibuk keliling Jawa Barat. Namun, pada kesempatan lain, melalui akun Twitter atau X miliknya, Cak Imin berang terhadap pernyataan Gus Yahya soal analogi hubungan PBNU ke PKB bagai pabrik mobil yang perlu menarik produknya karena mempunyai kesalahan sistem.

“Omongan Yahya dan Saiful gak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU? Melanggar khittoh yang ditegaskan mereka sendiri. Mempolitisir NU gak laku kok lanjut mempolitisir PKB, emang siapa lu. Anda sopan kami segan, kalo gak sopan jangan ajak-ajak kite,” cuit Cak Imin pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Sementara itu, DPP PKB melaporkan Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini dilakukan atas dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong. Lukman Edy tercatat sebagai wakil komisaris utama perusahaan BUMN Hutama Karya. Ia juga terdaftar sebagai Ketua Dewan Pembina Seknas Bersama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Di pihak lain, Cak Imin, yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua DPR, dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pelapor adalah mantan caleg PPP dan kini Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto. Tudingannya, Cak Imin dianggap menyalahgunakan wewenang dengan mengajak istrinya, Rustini Murtadho, terlibat dalam Tim Pengawas Haji 2024. Cak Imin merupakan Ketua Tim Pengawas Haji Tahun 2024 dari DPR. Di sidang paripurna DPR, Cak Imin memimpin rapat persetujuan Pansus Haji untuk mendalami kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik Gus Yahya.