Pontang-panting Utang & Kerja untuk Biaya Kuliah

Di negeri ini pendidikan dijual mahal. Untuk menebus biayanya, sebagian pelajar sampai terjerat lingkaran setan utang pinjol dan rentenir, makan nasi dengan lauk bubuk penyedap rasa, hingga badan remuk karena harus bekerja paruh waktu. Salah satu yang mengalaminya ialah Mia—bukan nama sebenarnya.

Kini Mia berada pada tahun akhir masa perkuliahannya, ia sedang menyelesaikan skripsi dan menyambung hidup dengan bekerja di restoran. Perempuan asal Tangerang itu merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

“Gajiku sebulan Rp 750 ribu, kalau lembur bisa Rp 900 ribu. Kerjanya bisa dari pukul delapan pagi sampai tiga sore. Kalau sif sore pukul setengah tiga sore sampai setengah sepuluh malam,” kata Mia kepada detikX.

Gaji kerja paruh waktu itu habis untuk kebutuhan makan, transportasi, serta biaya indekos. Sedangkan untuk melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), Mia mengandalkan berbagai pihak, yaitu kedua orang tuanya yang telah bercerai, kakaknya yang merupakan saudara satu-satunya, serta menggunakan pinjaman online.

Mia tak mengetahui bagaimana penentuan besaran UKT yang diberikan kepadanya. Saat resmi diterima di jalur mandiri tahun 2021 silam, Mia memperoleh UKT sebesar Rp 4.235.000, merupakan UKT golongan VII, kedua tertinggi di UNY pada tahun tersebut.

Ayah Mia dulunya sempat menjadi Tenaga Kerja Indonesia, yang menurut Mia mampu membiayai perkuliahannya kelak, seperti ketika ayahnya membiayai perkuliahan kakaknya. Sayang nasib berkata lain. Ketika pandemi COVID-19, ayahnya dipulangkan, bertepatan dengan Mia yang memiliki tanggungan pembayaran kuliah.

“Ya akhirnya awal-awal tetap dibantu Papa, terus Mama dan Papa tiriku, dan kakakku. Tetapi aku juga minta keringan kampus dalam bentuk mencicil tiga kali. Aku nggak berani minta pengurangan UKT karena selain nggak tahu bisa minta itu juga takut malah nanti nggak di-acc opsi pembayaran mencicilnya,” tutur Mia.

Mia juga harus menyetor uang pangkal saat itu sebesar Rp 5 juta karena masuk melalui jalur mandiri. Sama dengan UKT ia meminta kelonggaran dengan mencicilnya selama dua kali.

Bantuan membayar UKT dari pihak keluarga semakin lama semakin berkurang. Ayahnya sudah tidak bekerja dan kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri. Ibunya seorang ibu rumah tangga yang bergantung dengan suami barunya. Dan kakaknya, mulai memiliki banyak kebutuhan yang tak bisa selalu Mia andalkan.

Sejak pandemi mulai surut, kegiatan perkuliahan mulai kembali normal, Mia harus mulai bekerja untuk menghidupi dirinya di kota perantauan. Namun meski sudah bekerja setiap hari, Mia sukar menyisihkan uang untuk membayar UKT-nya.

“Akhirnya waktu-waktu yang cukup sulit bagiku saat itu ketika harus meminjam pinjaman online. Aku pinjam Rp 4 juta rupiah, tapi ditambah bunga yang besar menjadi Rp 6 juta rupiah,” ungkap Mia.

Pada masa itu, Mia harus teliti membagi uang hasil jerih payahnya untuk tiga kebutuhan: makan, indekos, dan mencicil utang. Badan remuk seusai bekerja. Tak ada waktu untuk melakukan kegiatan normal seperti nongkrong bersama teman. Setidaknya harapan tentang masa depan yang baik terus Mia pupuk dalam benaknya.

Serupa dengan Mia, Fitri—bukan nama sebenarnya—juga pernah mengalami masa yang begitu sulit di perantauan untuk menjalani kuliah di Universitas Sebelas Maret. Fitri merupakan anak sulung dari tiga bersaudara.

Fitri dulunya tak lolos beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Menurut analisis pribadinya dikarenakan seolah memiliki tanah yang luas di Sragen dari laporan pajak yang ia setorkan. Padahal kenyatannya, ibunya menumpang di rumah neneknya. Terlebih tanah dan rumah tersebut bukan hak ibunya melainkan neneknya. Fitri sudah berusaha mencantumkan fakta tersebut.

Ayah Fitri bekerja serabutan, seringnya menjadi pedagang kaki lima dan menghasilkan nafkah sekitar Rp 1,5 juta per bulannya. Dengan latar keluarganya yang terbilang miskin, memperoleh KIP-K akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hidupnya. Selain uang kuliah nol, ia juga bisa mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan.

Setidaknya itu sangat cukup untuk menjalani kehidupan di Solo, yang memang terkenal sebagai kota dengan biaya hidup yang murah. Itulah yang menjadi pertimbangan besar Fitri memilih UNS. Bagi anak dari keluarga miskin seperti Fitri, menurutnya harapan bisa setipis kertas. Apabila salah mengambil keputusan, pintu untuk bisa berkuliah krusial tertutup rapat.

Fitri merasakan betul bekerja tanpa menyandang gelar sarjana. Ia merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang ia percaya siap bekerja. Ia sempat menjajal berbagai jenis pekerjaan selama setahun setelah lulus dari SMK dan sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut tes masuk kuliah.

“Kenyataannya aku susah dapat kerja. Padahal di sekolah aku sering ranking dan nilaiku bagus. Alasannya karena aku perempuan, badanku terlalu kurus, aku kurang tinggi. Bekerja di bagian administrasi dan perkantoran tak bisa kutembus karena tak memiliki gelar sarjana,” kata Fitri.

Bekerja di peternakan hingga dibohongi perihal gaji, juga di pabrik tekstil, serta di konter pulsa, pernah Fitri coba. Namun ia merasa masa depan yang indah terlalu jauh untuk terlihat.

Meski mendapat UKT yang cukup rendah, yaitu Rp 1 juta rupiah, bagi Fitri yang benar-benar tak bisa mengandalkan siapa pun merupakan tanggungan yang cukup berat. Belum menyoal kos dan makan sehari-hari.

Pada masa awal kuliah hingga akhir, Fitri menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu. Menghemat makan hingga benar-benar pernah tak memiliki uang sepeser pun.

“Masa yang paling kelam bagiku, makan hanya dengan nasi berlauk Royco (penyedap rasa buatan). Dan aku tak mampu beli pembalut. Aku harus menunggu esok hari untuk bantuan keuangan datang,” ujar Fitri.

Mendengar kabar terkini banyak kampus negeri yang menaikkan UKT mereka membuat Fitri berujar: kalau masuk kampus di masa sekarang, ia tak yakin ada kesempatan bisa berkuliah kalau-kalau mendapat UKT yang tinggi.

Sebab hal tersebut benar-benar dialami oleh beberapa mahasiswa baru 2024 di perguruan tinggi negeri di Jawa. Ihsan—bukan nama sebenarnya—merupakan salah satu mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang mengalami kesulitan untuk membayar UKT baru yang dipatok kampusnya.

Ia harus membayar UKT sebesar Rp 5,5 juta rupiah. Padahal ayahnya merupakan pekerja kasar yang penghasilannya hanya Rp 1,5 juta rupiah dan menanggung biaya hidup empat anggota keluarga. Kata Ihsan, ia tidak bisa masuk UKT golongan terendah yaitu I dan II karena tak memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

Padahal dulu guru SMA-nya menyarankan Ihsan untuk masuk Unsoed karena selain terkenal kampus yang murah, biaya hidup di Purwakarta juga murah. Setidaknya bayangan mengusahakan keuangannya sendiri masih bisa Ihsan capai. Namun, kenyataan yang harus dihadapi berbeda.

“Ketika nominal UKT tersebut keluar sebenarnya saya terpikir untuk mengundurkan diri. Karena kembali lagi melihat kondisi ekonomi keluarga saya yang bisa dibilang pas-pasan. Tapi orang tua saya memilih untuk tetap memperjuangkan kuliah saya dengan cara meminjam ke rentenir,” ungkap Ihsan.

Sama dengan Ihsan, Lia—bukan nama sebenarnya merupakan mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Ia merupakan calon penerima KIP-K yang nantinya baru diumumkan lolos tidaknya pada Oktober nanti.

Sembari menunggu pengumuman tersebut, Lia malah dibebani UKT tinggi oleh kampus. Lia harus membayar UKT sebesar Rp 6,3 juta rupiah. Padahal ia pemegang kartu PKH. Pikirnya kalaupun harus membayar dahulu, nominal sebesar itu tidak masuk akal dibebankan ke mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

“Jika tidak membayar maka hangus, tapi saya mau melanjutkan kuliah. Sementara terpaksa menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penting lainnya. Tetapi saya berjaga-jaga untuk terus mencari beasiswa lainnya,” tutur Lia.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai naiknya biaya kuliah yang semakin mahal, berdampak pada putusnya akses pendidikan tinggi masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses kehidupan yang lebih baik.

Ironi menurutnya jika pendidikan tinggi nantinya hanya bisa diakses oleh mereka yang punya uang. Padahal Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045.

“Nanti yang kesulitan negara sendiri karena bonus demografi jadinya bukan Indonesia Emas, tapi jadinya Indonesia Cemas. Pendidikan jadi elitis padahal harusnya inklusif. Kaum rentan harusnya (dikondisikan) bisa tetap belajar dengan tenang,” pungkas Cecep.