Waspada Pinjol Masuk Kampus

Kini uang kuliah tunggal (UKT) bisa dibayar dengan berutang ke pinjaman online. Sebab, ada banyak kampus yang bekerja sama dengan jasa pinjaman online PT Inclusive Finance Group (Danacita) sejak Agustus 2023. Langkah yang menuai kontroversi ini salah satunya dilakukan Institute Teknologi Bandung.

“ITB bekerja sama dengan banyak lembaga yang memberikan manfaat untuk sivitas ITB, di antaranya mitra bank (ada 11 bank) dan ada bank yang memberikan pinjaman dengan bunga nol persen kepada mahasiswa. Di antara banyak lembaga, Danacita adalah lembaga keuangan bukan bank/fintech yang khusus memberi pinjaman dalam bidang pendidikan,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto kepada detikX.

Opsi ini memungkinkan mahasiswa mengajukan pinjol ke platform yang kepemilikan saham tertingginya perusahaan di Singapura itu. Dana para debitur ditransfer secara langsung ke ITB atas nama mahasiswa terkait. Didampingi pihak Danacita, Naomi mengklaim pengenalan skema pembayaran UKT ini sudah dilakukan sivitas ITB.

Terkini, ada sepuluh orang mahasiswa ITB yang menggunakan skema pembayaran UKT dengan pinjol tersebut. Tiga di antaranya merupakan mahasiswa program sarjana, sisanya adalah mahasiswa program pascasarjana.

Kerja sama ini sempat menuai protes dari sejumlah mahasiswa ITB. Sebab, ini dikhawatirkan menutup ruang diskusi penurunan UKT karena ada pilihan untuk meminjam dengan bunga yang memberatkan. Namun, hingga saat ini, Naomi menuturkan kerja sama dengan platform pinjaman siber ini akan terus berlanjut selama masih memberikan manfaat.

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhammad Abduh, dalam konferensi pers, menegaskan kerja sama ini tidak bertujuan mengambil keuntungan untuk kampus.

“Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki permasalahan keuangan. Tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB. Pemasukan untuk ITB ketika mahasiswa itu membayar,” tegas Abduh pada Kamis (1/2/2024).

Universitas Negeri Gadjah Mada juga turut bekerja sama dengan Danacita untuk menyediakan skema pembayaran UKT melalui pinjaman online. Kerja sama ini bahkan terjalin sejak Agustus 2022. Kendati demikian, di UGM, kerja sama dengan Danacita hanya diberlakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan kerja sama tersebut datang dari Danacita untuk memudahkan pembayaran UKT, terutama bagi mereka yang mahasiswa program pascasarjana yang memang sudah bekerja. Andi menyebut kini terdapat 33 mahasiswa program pascasarjana yang menggunakan skema tersebut.

“Untuk Danacita itu tidak serta-merta orang bisa pakai gitu. Karena harus ada approval dari tingkat fakultas. Dan ketika itu disetujui oleh Danacita, dananya tidak tertransfer ke pribadi, tapi ditransfer langsung ke rekening fakultas,” ungkap Sandi.

Sandi menuturkan kemampuan mahasiswa tersebut bisa membayar pinjaman online dinilai dari data yang diterima pihak kampus dan Danacita. Ketika ada kemampuan membayar yang mendukung, opsi tersebut baru bisa digunakan oleh mahasiswa terkait.

“Kalau S1 sebenarnya kita cukup yakin dengan mekanisme yang ada bahwa itu tidak akan sampai pada titik untuk menggunakan feature dari lembaga jasa keuangan itu kalau S1. Kalau S2, kan apalagi yang mereka sudah kerja ya, mereka kan bisa ngitung, apalagi ini orang ekonomi,” kata Sandi kepada detikX.

Selain dijamin aman oleh Otoritas Jasa Keuangan, Sandi menambahkan, faktor utama UGM bekerja sama dengan Danacita adalah memberikan opsi yang seluas-luasnya kepada peserta didik terbantu memenuhi pembayaran UKT sepanjang tak memberatkan. Di sisi lain, Danacita menawarkan ragam pembayaran UKT yang lebih ringkas dan tidak harus mengantre.

“Yang paling utama itu. Kalau yang lainnya, ya kita (kampus) kerja sama. Mereka kan juga sering membantu kami dalam event-event tertentu. Contoh acara dies, ada acara mereka sponsor. Itu kan timbal balik. Mereka mendapatkan akses ke kami, kami juga dapat bantuan dari mereka. Kalau dari kegiatan-kegiatan, bahkan CSR-CSR-nya itu kan cukup banyak membantu UGM gitu,” jelas Sandi.

Menurut Sandi, selama tak ada larangan bekerja sama dengan penyedia jasa pinjaman online untuk pembayaran UKT, selama itu kemungkinan kampus bekerja sama dengan lembaga terkait bisa dilakukan. Kontrak kerja sama UGM dengan Danacita berlangsung selama lima tahun sampai 2027.

Menilik laman resmi Danacita, terdapat 82 universitas hingga sekolah tinggi yang menggunakan skema pembayaran UKT melalui pinjaman online. Adapun biaya bulanan platform yang dibebankan kepada konsumen sebesar 1,75 persen.

Misalnya, jika seseorang mengajukan pinjaman Rp 10 juta, estimasi total pengembalian ke platform dalam jangka waktu enam bulan sebesar Rp 11.260.002. Sedangkan jika jangka waktunya setahun, total pengembaliannya Rp 12.400.008. Dana yang didapat dikurangi sebesar 3 persen untuk Danacita. 

Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sardjito mengatakan OJK telah memanggil Danacita terkait dengan pemberitaan yang beredar. Hasilnya, sejauh ini belum ada pelanggaran yang ditemukan.

Terkait dengan skema pembayaran UKT melalui pinjaman online, Sardjito menuturkan OJK tidak memiliki wewenang mengatur hal tersebut karena kaitannya dengan kebijakan kampus. Namun Sardjito menambahkan, sebagai pribadi yang pernah menjadi mahasiswa dulunya, penting bagi pihak kampus untuk mencari opsi yang paling baik bagi mahasiswanya.

“Apabila mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tentunya yang niat sekolah tapi nggak punya uang, tentu harus dicarikan model atau mode-mode pembayaran UKT yang paling baik untuk mahasiswa. Dan ini tugasnya universitas untuk mencarikan, untuk mencari yang terbaik, jadi tidak hanya mikir yang penting kampus terbayar ini UKT-nya, terserah nanti mahasiswa mau bagaimana dengan pihak pemberi pinjaman,” kata Sardjito kepada detikX.

Pengamat kebijakan pendidikan sekaligus Ketua Prodi Magister dan Doktor Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menyayangkan fenomena kerja sama pinjol dengan pihak universitas. Sebab, menurutnya, universitaslah yang harus mencari jalan keluar bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT, bukan dengan diserahkan ke pinjol.

“Orang bisa pinjam (online) sendiri ya kalau mau. Jadi bukan solusi, bahkan kalau pinjol itu bunganya berlipat-lipat dan menjerat dalam mahasiswa, ya ini akan memprihatinkan, ya kasihan mahasiswa kecuali kalau pinjolnya tanpa bunga, itu bagus,” ucap Cecep.

Menurutnya, universitas yang bekerja sama dengan pinjol terlalu pragmatis dan kurang kreatif dalam mencari jalan keluar mengelola keuangan. Apabila ini dibiarkan dan berlanjut, dikhawatirkan pihak kampus akan semakin lepas tangan.

Senada, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, menilai skema pembayaran UKT menggunakan pinjol ini akan menjerat mahasiswa jika dinormalisasi. Sebab, tingginya bunga pinjaman online tidak berbanding lurus dengan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia.

“Kita tahu memang bunga pinjol ini ya itu kan tinggi. Karena skema bunga tinggi, sementara kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tidak sampai mengikuti angka bunga yang terus tinggi, maka terjadilah gagal bayar,” kata Ubaid kepada detikX.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud-Ristek, Prof Nizam, tidak menanggapi secara spesifik terkait dengan adanya fenomena kerja sama kampus dengan penyedia pinjaman online. Ia mengakui negara belum mampu mendanai penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTN. Oleh sebab itu, pendanaan dilakukan gotong-royong bersama masyarakat.

Namun kini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Keuangan sedang mengkaji skema pinjaman tanpa bunga untuk mahasiswa. Ia memberikan contoh praktik student loan yang dipandang cukup berhasil adalah skema income contingent loan yang diterapkan di Australia dan beberapa negara lainnya. Prinsipnya, mahasiswa membayar kembali pinjamannya setelah bekerja dan berpenghasilan di atas suatu batas tertentu.

“Saat ini skema pinjaman murah bagi mahasiswa dengan sistem pengembalian yang lebih baik tersebut sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, semoga dapat segera terimplementasikan,” pungkasnya.