Tobat Nasuha Jadi KPPS

Azis merasa sekujur tubuhnya linu selepas bangun tidur pada Kamis, 15 Februari 2024. Rasanya, kata lelaki berusia 40 tahun itu, seperti habis ditumbuk-tumbuk alu gendar. Seharian itu, Azis nyaris tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa kecuali beristirahat. Dia berupaya memulihkan tenaga dan pikirannya setelah mengalami kelelahan parah akibat bekerja sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Capai banget, saya bilang, saya kapoklah yang kayak begini,” keluh anggota KPPS Babelan, Bekasi, Jawa Barat, ini kepada detikX pekan lalu.

Sebagai mantan wartawan majalah, Azis merasa kerja menjadi petugas KPPS jauh lebih melelahkan ketimbang menulis puluhan berita majalah bulanan dengan sistem kebut semalam. Kalau menulis majalah, sambung Azis, masih banyak jeda istirahat untuk sekadar mendinginkan otak. Sedangkan anggota KPPS hanya diberi jatah istirahat dua kali, yakni saat makan siang dan selepas azan Magrib. Sisanya, dipaksa terus fokus memantau proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Proses penghitungan suara membutuhkan waktu yang cukup panjang. Di tempat Azis, fase penghitungan suara dimulai sejak pukul 14.00 sampai 05.00 WIB keesokan harinya. Yang paling menguras waktu menghitung surat suara untuk calon anggota legislatif, baik DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Sebab, banyak daftar nama caleg yang harus diperiksa.

“Kemudian kami kan harus benar-benar fokus, nggak boleh ada salah sedikit pun. Kalau salah sedikit, kacau,” tutur pria yang kini bekerja sebagai penulis lepas tersebut.

Kesalahan penghitungan sempat terjadi di TPS tempat Azis bertugas. Ada selisih satu suara dalam hasil penghitungan suara DPR RI. Itu membuat para saksi mengajukan protes dan meminta proses penghitungan diulang. Walhasil, lembar suara yang sudah dikembalikan ke dalam kotak harus dibongkar dan dihitung ulang. Ini, kata Azis, sangat melelahkan lantaran waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mata yang sudah mengantuk dan pikiran yang lelah dipaksa kembali fokus menilik surat suara.

Selepas proses penghitungan suara, petugas KPPS masih harus mencari tempat fotokopi untuk mencetak salinan formulir C1 plano untuk diberikan kepada saksi dan pengawas pemilu. Butuh setidaknya 50 lembar salinan hasil C1 plano yang diberikan kepada saksi dan Panwaslu. Sebanyak 50 lembar salinan itu juga harus ditandatangani oleh semua petugas KPPS. Jika semua urusan itu sudah selesai, barulah kotak suara bisa diantar kembali ke kantor kelurahan setempat.

“Dan itu posisi di kelurahan itu pun antre banyak orang,” jelas Azis. “Selesai-selesai sampai rumah itu baru jam 6-an pagilah.”

Pada hari sebelum pencoblosan, Azis juga sudah harus bekerja mengambil logistik dan menyiapkan TPS. Pekerjaan itu dimulai sejak pukul 14.00 WIB hingga 24.00 WIB. Mulai mengambil logistik di kelurahan, membangun tenda, serta menyiapkan meja, kursi, papan, hingga kotak suara di TPS. Sialnya, ketika semua logistik TPS sudah beres, Babelan dilanda hujan deras semalaman. TPS tempat Azis bertugas kebanjiran.

Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Azis dan teman-temannya sesama petugas KPPS diminta memindahkan logistik tersebut ke sebuah taman kanak-kanak terdekat. Tugas berat mengangkut meja, kursi, hingga papan harus dilakoni Azis lagi. Itu bagi Azis sangat menyiksa dan melelahkan. Azis merasa upah Rp 1,1 juta yang diterima sebagai anggota KPPS sama sekali tidak layak lantaran kerja yang superberat ini.

“Karena kalau orang bilang kerja KPPS cuma seharian, itu salah. Kerjanya itu dua hari dua malam,” ungkap bapak dua anak tersebut.

Pengalaman melelahkan sebagai anggota KPPS ini juga dirasakan Ratna—bukan nama sebenarnya. Lulusan Sastra Rusia Universitas Indonesia ini jatuh sakit setelah bertugas sebagai anggota KPPS di Kutabumi, Kabupaten Tangerang. Sudah sepekan Ratna merasakan demam. Imun tubuhnya seperti tergerus dan dia terus merasa lelah. Aktivitasnya sebagai anak magang di salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia jadi terganggu.

Kini Ratna mengaku sudah ‘tobat nasuha’ sebagai anggota KPPS. Dia bilang bekerja sebagai anggota KPPS tidak ubahnya dengan kerja rodi. Petugas KPPS dipaksa terus fokus dan teliti kendati rasa lelah sudah sampai ke ubun-ubun. Nyaris 1x24 jam mata harus terus terjaga untuk memantau proses penghitungan suara. Lebih menyiksanya lagi, kata perempuan berusia 20 tahun itu, aktivitas terberat KPPS justru dilakukan pada waktu ketika orang-orang sudah tertidur lelap. Malam jadi siang. Siang jadi malam.

“Risikonya terlalu gede cuma buat (upah) Rp 1,1 juta,” terang Ratna saat dihubungi via telepon pekan lalu. “Karena bahkan KPPS di salah satu TPS yang masih satu kelurahan sama aku juga sampai ada yang meninggal.”

Bagi Ratna, menjadi KPPS sama sekali bukan pengalaman yang menyenangkan. Sebab, harus mengerjakan hal-hal yang sebetulnya tidak efektif dan efisien. Misal saja mengantarkan surat undangan pencoblosan kepada daftar pemilih tetap (DPT). Aktivitas ini, menurut Ratna, hanya membuang-buang waktu. Nama-nama DPT sudah ada dalam situs web resmi KPU dan masyarakat bisa melakukan pengecekan mandiri untuk tahu di mana mereka harus mencoblos.

Butuh waktu tiga hari bagi Ratna dan rekan-rekannya sesama KPPS untuk bisa mengantarkan surat undangan pencoblosan tersebut kepada orang yang tepat. Problemnya, beberapa alamat DPT ini tidak sesuai dengan data yang dimiliki KPU. Ini menyebabkan Ratna harus mendata ulang nama dan alamat warga yang mendapatkan undangan tersebut. 

“Kenapa nggak online aja semua, jadi tinggal mereka cek sendiri, terus nanti pas sampai TPS tinggal scan(pindai) atau apa gitu,” ungkap Ratna sedikit kesal.

Kekesalan atas pekerjaan yang tidak efektif ini juga dirasakan anggota KPPS lain, Linda—bukan nama sebenarnya. Ketidakefektifan yang paling membuat Linda kesal adalah ketika harus menandatangani berpuluh-puluh lembar salinan C1 plano. Menurut Linda, penandatanganan lembar salinan C1 plano sama sekali tidak memiliki faedah kecuali hanya menambah kerja petugas KPPS.

Jika, kata perempuan berusia 20 tahun itu, tujuannya adalah memastikan keabsahan salinan tersebut, kesaksian dari masyarakat, saksi, dan Panwaslu yang hadir di TPS saja sudah cukup. Sebab, proses penghitungan suara bisa disaksikan oleh semua orang, sehingga tidak dibutuhkan lagi tanda tangan basah hanya untuk memastikan kebenaran dokumennya. Toh, orang-orang yang menerima salinan C1 plano itu juga sama-sama hadir di TPS.

“Tanda tangan basah itu juga yang bikin lama. Terus, kalau ada yang salah-salah, kan mesti ulang lagi,” jelas mahasiswi jurusan hubungan internasional salah satu universitas di Jakarta ini pada Ahad, 25 Februari lalu.

Karena itu, Linda mengaku sudah tidak mau lagi menjadi anggota KPPS. Linda emoh diperas lagi tenaganya hanya untuk mengerjakan hal-hal yang tidak efektif. Ditambah lagi, dia juga harus menjaga fokus nyaris seharian agar tetap bisa melaksanakan kewajiban menyelesaikan penghitungan suara. Risikonya, menurut Linda, terlalu besar untuk kesehatan. 

“Banyak teman-teman aku yang sakit. Ada yang sampai gejala tifus,” pungkas Linda.