Banjir Serangan Debat Pilpres

Debat kandidat Pilpres 2024 berlangsung panas. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan lebih banyak mengkritisi kebijakan pemerintah. Rival mereka, Prabowo Subianto, juga menjadi sasaran empuk kritik karena masih menjabat Menteri Pertahanan.

Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah hari ini kemungkinan besar akan gagal mencapai target 79 persen pemenuhan minimum essential force (MEF). Capaian MEF hingga hari ini hanya sekitar 65,49 persen. Di sisi lain, anggaran pertahanan saat ini harus dinaikkan hingga 1-2 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) untuk dapat memenuhi postur militer yang ideal. Menurutnya, hal itu dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi dapat dipacu hingga 7 persen.

Politikus PDI Perjuangan itu mengklaim telah mendengar banyak keluhan dari para petinggi militer di beberapa daerah terkait alutsista. Menurut mereka, pengadaannya tak sesuai dengan kebutuhan. Terlebih masih banyak alutsista yang didatangkan dalam kondisi bekas pakai militer negara lain.

"Kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom-up. Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana," ucap Ganjar dalam sesi debat capres Minggu, 7 Januari 2024.

Ke depan, menurut Ganjar, pembangunan sistem pertahanan harus mengacu pada perencanaan yang matang dan tetap. "Maka, dalam perencanaan, kita tidak boleh gonta-ganti," ucapnya.

Selain itu, ia beberapa kali melontarkan gagasan terkait modernisasi alutsista, penguatan sumber daya manusia, dan upaya menghindari korupsi, yang sering kali jadi batu sandungan.

Sedangkan Anies Baswedan berulang kali melontarkan kritiknya atas kinerja Kementerian Pertahanan. Menurutnya, pada 2023 Kemenhan justru menjadi korban peretasan hacker. Nyatanya, pada 3 November 2023, hacker telah meretas situs kemhan.go.id. Di laman tersebut setidaknya terdapat 1,64 terabit dari 2 terabit data. 

Akibat peretasan itu, ada data pribadi dari 667 pengguna dan 37 karyawan yang bocor dan terancam diperjualbelikan. Selain itu, beberapa laman sulit, bahkan tidak dapat, diakses karena peretasan tersebut.

Menurut Anies, Kemenhan tidak memiliki kesiapan yang layak dalam merespons serangan siber. Padahal hari ini kekuatan siber menjadi komponen penting Pertahanan. "Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan berbagai masalah pertahanan. Perlunya membangun struktur pertahanan cyber yang serius," ucap Anies dalam debat tersebut.

Ia mengatakan anggaran yang kecil menjadi salah satu sebab buruknya pertahanan Indonesia. Anggaran pertahanan selayaknya dapat dinaikkan hingga 1,5 persen dari PDB. Selain itu, ia memandang selama ini banyak potensi korupsi dalam pengadaan alutsista. Tindakan koruptif, menurut Anies, harus ditiadakan demi memperkuat pertahanan Indonesia.

"Dan meniadakan praktik-praktik middleman di dalam penyelenggaraan alutsista. (Perlunya) seperti peraturan perundangan yang mengharuskan langsung dengan korporasi yang membuatnya," ucap Anies.

Buruknya kinerja Kemenhan, menurut Anies, juga ditunjang adanya tindakan nepotisme dalam pengadaan alutsista. Ia menuding banyak orang dekat Prabowo, termasuk kader Partai Gerindra, dalam pengadaan alutsista, terutama di PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). 

Selain itu, Kemenhan, kata Anies, dibebani program yang relatif jauh dari tugas pokoknya. Salah satunya program food estate Kemenhan di Kalimantan yang tidak berjalan maksimal. Bahkan, menurut Anies, program tersebut banyak diikuti oleh orang yang memiliki kedekatan dengan Menhan saat ini.

Di sisi lain, Anies mengatakan kesejahteraan Prajurit TNI juga menurun. Ia membandingkan pada di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama rezim ini kenaikan gaji baru terjadi tiga kali.

Adapun Prabowo tampak tak banyak berkutik terhadap kritik yang dilontarkan kedua capres tersebut. Berulang kali ia membantah sembari mengatakan data yang diutarakan capres lain tidak benar. Namun Prabowo justru tidak memiliki data pembanding untuk dipaparkan. Ia berdalih enggan membeberkan data-data karena bagian dari rahasia negara. Padahal semua data yang diutarakan Anies maupun Ganjar merupakan data publik yang dapat diakses secara bebas.

Prabowo justru berdalih kementerian yang ia pimpin tidak maksimal karena adanya COVID-19.

"Saya sudah buat rencana," bantah Prabowo saat dikritik terkait kinerjanya. "Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi, sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi saya tidak banyak bicara di depan umum," ia menjelaskan.

Di sisi lain, sebagai Menhan aktif, tak banyak gagasan dan terobosan baru yang dipaparkan Prabowo. Ia juga tidak menjelaskan secara jelas rencana pembangunan pertahanan Indonesia ke depan jika ia terpilih. Beberapa kali ia menekankan penguatan militer.

Ia meyakini bangsa yang lemah dan tanpa kekuatan militer akan dapat ditindas. Ia juga mencontohkan Gaza sebagai bangsa dan negara yang lemah sehingga dapat ditindas oleh Israel. Berbeda dengan Prabowo, dua capres lain kompak menekankan adanya penjajahan di Palestina dan perlunya dukungan atas kemerdekaan bangsa Palestina.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Rochdi Mohan Nazala mengatakan tak ada satu pun capres yang membahas hubungan sipil dan militer di Indonesia. Padahal, menurut pria yang kerap dipanggil Awang itu, hubungan sipil-militer yang tidak 'clear' menjadi penyebab amburadulnya pengelolaan sistem pertahanan di Indonesia.

Menurutnya, ada mitos yang terus dipelihara sejak Orde Baru bahwa militer itu superpower dan bisa di segala bidang. Dengan keyakinan itu, militer masih banyak dilibatkan dalam urusan publik yang jauh dari urusan pokoknya di bidang pertahanan. Keadaan itu secara langsung berakibat pada sulitnya membentuk militer yang profesional.

Dengan keadaan itu, militer dan Kementerian Pertahanan disibukkan oleh agenda dan program yang jauh dari pemenuhan standar sistem pertahanan modern. Terlebih, menurut Awang, saat ini ada UU ASN, yang memungkinkan peran militer lebih luas dan masuk ke ranah sipil. Termasuk ke depan adanya kemungkinan adanya revisi UU TNI.

"Kalau hubungan sipil-militernya tidak dibenerin, korupsi itu masih tetap ada. Middleman-middleman itu tetap ada. Pak Prabowo bicara tentang (Kemenhan) membangun fakultas-fakultas. Lah, kurang banyak apa fakultas kita di Indonesia?" kata Awang kepada detikX pada Senin, 8 Januari 2024.

"Tapi, karena hubungan sipil-militer itu sampai sekarang itu nggak dibenerin, maka TNI bikin universitas sendiri. Saya nggak tahu kualitasnya seperti apa," ia melanjutkan.

Menurut Awang, Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia untuk membangun pertahanan yang mumpuni, terutama siber. Namun banyak posisi strategis yang membutuhkan kecakapan khusus di bidangnya justru dipaksakan untuk ditempati oleh unsur militer dengan kualifikasi keahlian yang kurang memadai.

Selain itu, menurut Awang, militer yang tidak profesional cenderung melanggengkan perilaku koruptif. Menurutnya, kondisi itu membuka peluang adanya jenderal yang memanfaatkan posisinya untuk berbisnis dan sering terjadi konflik kepentingan. Banyak kekayaan para jenderal yang melampaui pendapatan resminya. Keadaan itu juga memperlebar ketimpangan kesejahteraan dengan para bawahannya.

"Militer profesional itu adalah kita bayangkan bujetnya bersih (pengelolaan anggaran secara profesional). Baru setelah kita bisa mencapai militer profesional, kita bicara bujet yang bersih, terus kemudian alutsista yang kuat, macem-macem, nah itu. Jadi dibalik logikanya," tegasnya.

Peneliti Imparsial Al Araf membenarkan bahwa selama hampir 5 tahun jabatan Prabowo, banyak masalah di sektor pertahanan, terutama terkait pengadaan alutsista bekas yang rawan menimbulkan skandal.

"Karena kalau beli bekas kita nggak tahu berapa harganya. Beda dengan beli baru, jadi kondisinya underspesifikasi. Nah, yang pentingnya itu, pembelian bekas tentu akan rumit perawatannya dan rawan risiko buat kecelakaan," kata Al Araf kepada detikX, Senin 8 Januari 2024.

Selain itu, menurut Araf, dalam debat, Prabowo tidak bisa atau kewalahan menjawab dan menjelaskan terkait utang pengadaan alutsista di Kemenhan. Utang pada zaman Prabowo relatif tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Di sisi lain, banyak target, termasuk MEF, yang tidak tercapai. Menurutnya, hal itu karena Prabowo tidak punya buku putih terkait rencana pertahanan ke depan yang jelas.

"Menarik ketika Pak Anies mengangkat isu tentang pengetahuan broker, pihak ketiga, orang dalam istilahnya (dalam pengadaan alutsista). Itu yang menurut saya sangat penting, keterlibatan pihak ketiga itu menjadi masalah yang serius dan itu juga diperkuat oleh Pak Ganjar," ucapnya.