Berat Mimpi Satu Putaran Prabowo-Gibran

Pasangan capres-cawapres nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, boleh jemawa memperoleh elektabilitas tertinggi dalam sejumlah survei dibandingkan dengan dua pasangan capres-cawapres lainnya. Tak hanya elektabilitas tinggi, selisih angka Prabowo-Gibran dengan dua pesaingnya pun cukup jauh.

Salah satu survei terkini yang dipublikasikan Litbang Kompas mencatat, selisih elektabilitas Prabowo-Gibran dengan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencapai 20 persen. Perinciannya: Prabowo-Gibran 39,3 persen, Anies-Cak Imin 16,7 persen, Ganjar-Mahfud 15,3 persen. Sisanya 28,7 persen belum menentukan pilihan.

Namun hasil survei itu juga menunjukkan mimpi Prabowo-Gibran menang satu putaran dalam Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 masih jauh. Menurut Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, pasangan capres-cawapres harus meraup suara lebih dari 50 persen untuk menang satu putaran.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran, yang merupakan gabungan partai politik besar, diharapkan bakal menjaring banyak pemilih. Namun besarnya suara gabungan partai KIM ternyata belum membuahkan dukungan positif untuk Prabowo-Gibran.

Salah satu isu yang berembus adalah mesin-mesin parpol KIM di tingkat bawah belum ‘panas’, kecuali Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang merupakan asal partai Prabowo. Partai-partai KIM juga belum sepenuhnya kompak bekerja di lapangan untuk mempromosikan Prabowo-Gibran. Baliho-baliho parpol kurang mengenalkan sosok paslon tersebut.

Dimintai konfirmasi mengenai hal itu, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menjawab normatif. “Gerindra kadernya Pak Prabowo, ya, pasti mereka punya tenaga berlebihan, kira-kira gitu. Bukan berarti (partai) yang lain nggak kerja, bukan berarti lemah. Tapi Gerindra yang ngegas pol karena (Prabowo) kadernya sendiri,” katanya saat ditemui detikX di Jakarta beberapa hari lalu.

TKN, menurut Budiman, sudah memerintahkan kepada para calon anggota legislatif (caleg) partai pengusung untuk tidak hanya mengkampanyekan dirinya sendiri, tapi juga Prabowo-Gibran. Selain itu, TKN meminta relawan lebih bekerja maksimal.

Di sisi lain, lanjut dia, Prabowo belum memaksimalkan kampanye karena harus membagi tugas dengan posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo belum leluasa mengunjungi berbagai daerah untuk menggalang suara. Gibran juga masih harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai Wali Kota Solo di sela-sela padatnya jadwal kampanye.

“Kampanye dia kan paling hari Sabtu-Minggu, ya. Nggak terlalu banyak di hari kerja. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini belum sungguh-sungguh total, belum total sama sekali di lapangan,” imbuh Budiman.

Karena itu, Budiman menilai adalah hal yang wajar apabila suara Prabowo-Gibran belum mencapai target satu putaran. Tapi masih ada waktu dua bulan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kampanye. “Pak Prabowo pada Januari-Februari fokus kampanye. Mas Gibran juga lebih banyak keliling juga,” kata Budiman.

Bukan hanya dukungan yang dari koalisi yang gemuk, dana kampanye Prabowo-Gibran terbilang yang paling besar dibanding pasangan capres-cawapres lainnya. Angkanya lebih dari Rp 30 miliar. Namun, nyatanya, jika menilik survei Litbang Kompas, dana sebesar itu belum mampu mendekatkan Prabowo-Gibran pada kemenangan satu putaran.

“Ya karena (dana) kita tidak sebesar yang dibayangkan. (Kita) juga tetap harus menggalang (dukungan) logistik dari berbagai macam pendukung. Kita sendiri, ya, saya nggak ada tuh salary, tapi ya ada rumah untuk kerja gitu, ya. Tapi kemudian kita kerja ini nggak ada fee atau segala macem. Kita, volunterisme,” kilah Budiman.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman membantah dukungan partai koalisi yang kurang optimal. Ia mengatakan kini masing-masing partai tengah melakukan ragam bentuk kampanye ke berbagai daerah. Semua partai dan relawan telah bergerak masif untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

“Kita lihat kemarin di Pacitan, di Blitar, itu kan basisnya Pak SBY, Demokrat itu luar biasa. Kemudian di Kalimantan teman-teman Golkar juga maksimal. Di Jawa Tengah Mas Kaesang turun langsung dengan PSI-nya. Luar biasa juga PAN, di mana Bang Zul bahkan sampai ke Aceh. Kemudian juga Partai Bulan Bintang di kampung-kampung di Jakarta,” tutur Habiburokhman via sambungan telepon.

Habiburokhman optimistis Prabowo-Gibran dapat memenangkan pilpres dalam satu putaran. Sebab, berdasarkan survei internal KIM, elektabilitas Prabowo-Gibran sudah di atas 50 persen. “Jadi di internal kami sudah 51 sekian persen gitu,” kata dia.

Kendati demikian, Habiburokhman mengakui adanya tantangan yang berat untuk menuju satu putaran. Terutama target yang dicapai, yakni 55 persen, untuk berjaga-jaga apabila ada penyusutan suara. Tetapi bukan tidak mungkin satu putaran itu bakal terlaksana. Hal itu dibuktikan dengan tak berpengaruhnya isu negatif yang berembus kepada Prabowo-Gibran.

“Dulu orang bilang, misalnya karena keputusan MKMK, maka akan merosot elektabilitas Pak Prabowo. Faktanya justru malah meroket sampai 14 persen. Meroketnya dari sebelum keputusan MK sampai saat ini mencapai 14 persen. Jadi yang diramalkan oleh banyak orang, ahli, dan sebagainya kadang-kadang kan tidak tepat juga, belum tentu tepat,” terang Habiburokhman.

Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di DPP PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai satu putaran tak mungkin terjadi melihat masih jauhnya elektabilitas Prabowo-Gibran dan ketentuan pemenang pilpres. Apalagi debat pilpres ia anggap telah mendatangkan dampak kerugian bagi Prabowo. “Setelah debat pilpres pertama kemarin itu, kalau kita cek, itu banyak yang kemudian tidak memilih ke 02. Kalau peluang untuk menambah (elektabilitas), itu rasanya nggak,” ujar Masinton.

Setelah debat tersebut, Masinton juga meragukan sosok Prabowo bisa terlihat layaknya penerus Jokowi. Alasannya, selama ini Prabowo tak mencerminkan cara kerja Jokowi yang menyapa turun langsung ke masyarakat. Masinton beranggapan karakter Prabowo lebih terlihat elitis dan berjarak dengan rakyat.

Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid berpendapat sulit rasanya terwujud pemilu satu putaran. Meski demikian, tim Anies-Muhaimin tetap akan mengantisipasi beragam kemungkinan hasil putaran pertama. Sisa waktu kampanye akan digunakan pasangan AMIN untuk merebut 12 persen suara dari undecided voters. “Kami tidak yakin sama sekali akan terjadi satu putaran, kecuali ada kecurangan,” kata Jazilul.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin juga menilai agak berat dan sukar bagi pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran, kecuali memenangkan sisa empat debat untuk menyentuh kelompok kritis yang belum menentukan pilihan. “Kalau misalkan debatnya seimbang, akan dua putaran,” kata Ujang kepada reporter detikX, Sabtu, 16 Desember 2023.

Selaras dengan Ujang, dosen Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, menilai berat bagi Prabowo-Gibran untuk memenangkan satu putaran jika melihat hasil survei yang masih jauh dari lebih dari 50 persen. Sedangkan Prabowo-Gibran sebetulnya telah mendapatkan dukungan partai paling besar sekaligus dukungan terbuka dari Presiden Joko Widodo.

Adi juga menyoroti betapa pentingnya memenangkan debat. Sebab, menurut pengalaman Pilpres 2019, debat bisa mengubah arah konstelasi politik. Adi menerangkan terdapat sekitar 35 persen masyarakat yang menyatakan tertarik dan menonton debat kandidat. Di antara 35 persen tersebut, ada sekitar 7 persen yang sangat mungkin mengubah pilihan politiknya.

“Artinya apa? Debat dalam banyak hal bisa mengubah persepsi, bisa mengubah pendapat, dan bisa mengubah pilihan politik seseorang, terutama kelas menengah ke atas dan kelompok kritis,” ucapnya. Apalagi dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan distribusi konten debat, sangat memungkinkan jumlah masyarakat yang tertarik menonton debat meningkat.

Di sisi lain, bukan cuma soal mengejar elektabilitas lebih dari 50 persen jika ingin menang satu putaran, tapi juga harus meraih minimal 20 persen di separuh provinsi di Indonesia, seperti yang tertulis dalam Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Kalau dapat 20 persen misalnya hanya di 17 provinsi, apalagi di bawah 17, sekalipun 50 plus sekian, itu tidak bisa dianggap menang satu putaran, itu rumitnya,” tandas Adi.