Spotlight

Geliat Santri Tangani Krisis Sampah Yogyakarta

Macetnya rantai angkutan sampah dan tidak mampunya pemerintah DIY mengelola sampah mendorong masyarakat sipil bekerja sendiri. Warga desa dan komunitas santri berjibaku mengelola sampah secara mandiri.

Foto : Para santri sedang bekerja di Pengelola Sampah Mandiri Asri Pondok Pesantren An-Nur. (Dok. PSM Asri An-Nur)

Selasa, 14 November 2023

Siang itu terik sekali, saat saya tiba di area persawahan yang terletak di tepian Kota Bantul, Yogyakarta. Di sana terdapat sebuah bangunan yang berdiri mencolok di pinggir sawah, sedikit terpisah dari deretan permukiman warga. Di halamannya, tampak beberapa orang sedang sibuk membereskan sampah dan merakit alat bantu pengolah sisa makanan.

Salah satu dari mereka, Anis Sulkhan Fadlil, menyambut kedatangan saya pada Kamis (9/11/2023) itu. Dia memperkenalkan diri sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sampah Mandiri (PSM) Asri Pondok Pesantren An-Nur.

Tanpa basa-basi, Anis langsung mengajak saya berkeliling menunjukkan beberapa proses pengolahan sampah. Di sana, sampah organik akan diolah menjadi pakan maggot. Sedangkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis akan dijual. Adapun residu yang tidak dapat diolah dimusnahkan menggunakan alat insinerator yang dibuat sendiri oleh Anis dan rekan-rekannya.

Para santri sedang bekerja di Pengelola Sampah Mandiri Asri Pondok Pesantren An-Nur.
Foto: Dok. PSM Asri An-Nur

PSM Asri dibangun mulanya dari kegelisahan warga Pondok Pesantren An-Nur atas permasalahan sampah yang melanda seantero Yogyakarta. Ditutupnya secara berulang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan membuat warga pesantren kelimpungan.

Saat ini kami masih fokus ke sampah organik karena itu yang paling banyak. Kalau sampah anorganik tidak akan busuk. Tapi, kalau organik, kan cepat busuk, jadi harus segera ditangani."

Walhasil, pengangkutan sampah oleh pemerintah sempat berhenti maupun beroperasi secara tidak maksimal. Sampah-sampah di sekitar An-Nur pun menggunung. Maklum, di An-Nur setidaknya terdapat lebih dari 2.800 santri yang menghasilkan sekitar 16 ton sampah tiap bulan. Mayoritas adalah sampah organik sisa pangan.

Normalnya, truk pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup setempat hilir mudik mengambil sampah di An-Nur sebanyak tiga kali dalam seminggu. Sampah-sampah itu ditampung di tempat penampungan sementara yang terletak agak jauh dari bangunan ponpes utama.

"Kami mulai mikir, ini harus segera diakhiri penderitaan ini (tumpukan sampah di mana-mana dan tidak terangkut)," ucapnya kepada reporter detikX.

Kegelisahan Anis dan rekan-rekannya di An-Nur lambat laun memperoleh jawaban. Pemerintah Desa Panggungharjo, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, dan Universitas NU Yogyakarta menggelar Program Pesantren Ekonomi Madani Atasi Sampah (Pesantren Emas). Di program itu, An-Nur turut diundang dan memperoleh berbagai pelatihan terkait pengolahan sampah dan ekonomi sirkular.

Dari sana, Anis dan para santri membangun bank-bank sampah sederhana di tiap asrama. Harapannya, sampah dapat dipilah dan dikumpulkan dengan baik. Dari tempat itu, sampah akan diangkut ke tempat pengolahan akhir milik pondok. Sampah organik berupa sisa makanan akan diumpankan ke maggot

Larva lalat yang mengkonsumsi bahan-bahan organik itu dapat dipanen secara rutin. Hasilnya dijual kepada para pengepul untuk dijadikan pakan ternak. Nilai jualnya akan meningkat jika maggot dikeringkan untuk dijadikan pakan ikan.

Sampah anorganik juga disortir dan dijual. Residu sisanya dikremasi menggunakan sistem pembakaran tertutup yang relatif sangat minim asap dan residu.

"Saat ini kami masih fokus ke sampah organik karena itu yang paling banyak. Kalau sampah anorganik tidak akan busuk. Tapi, kalau organik, kan cepat busuk, jadi harus segera ditangani," tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya akan terus belajar untuk dapat mengolah sisa-sisa residu dan hasil pembakaran yang belum memiliki nilai ekonomis untuk saat ini. Ia yakin, ke depan, semua sampah di An-Nur akan dapat diolah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomis.

Saat ini, PSM Asri mampu mengolah setidaknya 400-600 kilogram sampah per hari. Upaya ini berhasil meniadakan biaya yang biasanya digunakan untuk membayar pengangkutan sampah oleh DLH sebesar Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta.

Pengelolaan sampah itu dikerjakan langsung oleh para santri. Saat saya berkunjung, tampak beberapa santri sedang menyusun perangkat sederhana pengeringan sampah. Tidak hanya memilah sampah, mereka juga harus mengelola ternak maggot serta menjaga alat pembakaran. Untuk itu, mereka harus berjibaku dengan panas dan bau yang tak sedap.

"Makanya kami sering bercanda, yang bertugas di insinerator ini disebut ahli neraka, karena panas sekali," ujarnya.

Tak cuma-cuma, mereka yang bekerja di PSM Asri juga mendapatkan upah. Hal itu karena, dari penjualan maggot saja, mereka dapat meraup uang hingga jutaan rupiah. Dalam satu bulan, maggot itu dapat dipanen dua kali. Sisa-sisa kotoran dan bekas ternak maggot juga digunakan sebagai media tanam serta pupuk.

Di sisi lain, menurut Anis, segala upaya yang dilakukan An-Nur sampai hari ini tak mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Selama ini mereka justru banyak dibantu oleh berbagai komunitas sipil. Bahkan ia mengatakan, telah 'bercerai' dengan DLH setempat.

"Sudah, kami sudah cerai. Per September lalu kami sudah kirim surat ke DLH bahwa kami tidak perlu diangkut lagi sampahnya. Karena sampah di sini habis kami kelola secara mandiri," ucapnya.

Warga sekitar pondok pesantren, terang Anis, justru mulai tertarik untuk bergabung dengan sistem pengolahan milik An-Nur. Beberapa warga yang sudah bergabung melakukan pemilahan sampah dan menyerahkannya ke PSM Asri untuk diolah.

Proses pengolahan sampah organik untuk dijadikan pakan bagi maggot yang sedang dibiakkan.
Foto: dok. PSM Asri An-Nur

An-Nur tak sendiri. Beberapa santri di Asrama Putri Al-Munawir, Krapyak, juga melakukan upaya mandiri serupa. Asrama R2 yang ditempati oleh lebih dari 200 santriwati itu menghasilkan sampah sekitar lebih dari 1 ton tiap bulan. Krisis sampah di DIY membuat mereka harus memutar otak menangani tumpukan sampah. Atas bantuan program Pesantren Emas, beberapa santri ditunjuk sebagai koordinator untuk mengikuti serangkaian pelatihan pengolahan sampah.

Meski begitu, tak seperti An-Nur, yang memiliki cukup lahan untuk membangun sistem pengolahan mandiri, Al Munawir punya lahan tersebut. Beberapa asrama dibangun secara berdempetan. Karena itu, para santri hanya berfokus pada pemilahan sampah. Sedangkan pengolahan sampah dibantu oleh pengolahan sampah terpadu yang dimiliki oleh Desa Panggungharjo.

"Kalau di tempat kami ya sampai ke tahap pemilahan itu. Karena kami ya keterbatasan lahan dan karena kami kan santrinya sambil kuliah," ucap Fifah selaku koordinator pengelolaan sampah di Al-Munawir saat berbincang dengan reporter detikX.

Perkara memilah sampah, kata Fifah, ternyata tak sederhana. Butuh tenaga ekstra baginya mengajak rekan-rekannya disiplin memilah sampah. Terlebih ia mengaku hanya santri biasa yang tidak memiliki banyak wewenang struktural di pondok pesantren. Ia sempat mendapat penolakan di asrama lain, tetapi saat ini upaya pemilahan sampah itu tetap berjalan di asramanya. Dengan memilah sampah tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan sampah diharapkan dapat ditekan.

Saat saya datang, beberapa sampah anorganik, seperti plastik dan kertas, ditumpuk rapi di depan asrama. Tak tercium bau menyengat karena sampah-sampah itu telah dipilah. Menurut Fifah, ia dan rekan-rekan asramanya sempat menjual beberapa jenis sampah hingga satu truk kecil. Walaupun menghasilkan uang tak seberapa, upaya itu berhasil menjaga lingkungan tetap bersih di saat rantai pengangkutan sampah yang dikelola pemerintah masih lumpuh sementara.

Direktur BUMDes Pengung Lestari Panggungharjo, Ahmad Arief Rohman, membenarkan krisis sampah di DIY mendorong pihak desa mencetuskan program Pesantren Emas. Kebetulan di sekitar Panggungharjo terdapat banyak komunitas santri dan pondok pesantren. 

Dengan pelatihan dan pendampingan, Pesantren Emas diharapkan mampu memastikan sampah yang ada dapat ditekan jumlahnya dan dikelola dengan baik tanpa bergantung pada pemerintah daerah serta keberadaan TPA Piyungan. Upaya itu diklaim sangat membantu terutama saat TPA Piyungan belum bisa beroperasi maksimal.

"Selama ini kami menampung sampah dari tiga hingga empat pondok pesantren di sekitar sini," kata Arief kepada reporter detikX.

Arief berujar sampah yang masuk ke desanya tidak sekadar ditumpuk, tetapi diolah secara maksimal. Sampah-sampah itu dikelola oleh Kelompok Usaha Pengolahan Sampah (Kupas) Panggungharjo. Dalam sehari, ada 3-4 ton sampah yang masuk ke Kupas, dari Desa Panggungharjo dan sekitarnya.

Di Kupas, sampah dipilah menjadi empat jenis yang memiliki nilai jual, yaitu berbagai jenis plastik (dari botol hingga kemasan saset), kaca, logam, dan kertas. Dari keempat jenis itu, dalam sebulan Panggungharjo dapat memperoleh pemasukan Rp 30-40 juta. Adapun sampah organik dijual ke industri maggot dan ada juga yang dijadikan media tanam maupun kompos.

"Hanya residu berupa sisa bangunan dan kain yang belum bisa kami olah. Selain itu yang jadi residu, residu kecil yang tersisa, termasuk plastik, bisa kami lebur untuk dijadikan paving block atau bahan bangunan alternatif," ujarnya.

Project Officer Pesantren Emas Aris Kusumo Diantoro mengatakan program tersebut berangkat dari keprihatinan terkait kondisi TPA Piyungan yang sudah berulang kali kelebihan beban. Dimulai sekitar awal tahun ini, Pesantren Emas diikuti oleh perwakilan dari 10 pondok pesantren yang mayoritas berasal dari DIY. Selanjutnya pelatihan yang digelar Pesantren Emas diikuti 20 perwakilan ponpes di DIY.

Pos bank sampah khusus botol plastik di kompleks Pondok Pesantren An-Nur.
Foto: dok. PSM Asri An-Nur

Para perwakilan dari ponpes tersebut memperoleh berbagai pelatihan pembekalan terkait pengolahan sampah selama enam bulan. Pada periode itu, para santri juga diikutkan dalam magang pengolahan sampah di fasilitas Kupas Panggungharjo. Setelah itu, mereka diminta merancang sistem atau konsep pengolahan sampah yang paling sesuai yang dapat diaplikasikan di ponpes masing-masing.

Setelah disusun, konsep-konsep itu akan dipresentasikan di hadapan pengurus pondok pesantren untuk kemudian diterapkan. Saat ini, secara berkala, tim Pesantren Emas akan melakukan kontrol dan evaluasi atas jalannya sistem pengolahan tersebut.

Salah satu kunci utama penanganan sampah di ponpes, terang Aris, adalah adanya kebijakan tegas dari pengelola. Kesadaran dari para santri untuk mengolah sampah harus didukung oleh para petinggi ponpes. Tanpa itu, proses manajemen sampah di lingkungan ponpes tidak akan maksimal. Ia mencontohkan, salah satu ponpes yang paling cepat menerapkan pengolahan sampah terpadu adalah An-Nur di Bantul. Di ponpes tersebut, para pengurusnya aktif melakukan terobosan dan inisiatif.

"Kami latih mereka, bagaimana mengolah sampah di pondok pesantren, kemudian kami undang juga para pengasuhnya. Kenapa para pengasuh ini kami undang? Karena ada faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan pengelolaan sampah pondok pesantren, yaitu faktor kebijakan," terang dosen UNU Yogyakarta tersebut.

Sampah memang menjadi persoalan rumit hampir di tiap daerah. Pengelolaan sampah juga tak kunjung menemui titik terang di tingkat nasional. Jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai angka 21,1 juta ton. Rinciannya, 65,71 persen (13,9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29 persen (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik. Data tersebut dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, hasil input dari 202 kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun pemerintah di berbagai daerah seharusnya tak membiarkan atau hanya melihat dari kejauhan ketika kelompok masyarakat sipil berjibaku melawan krisis sampah. Berdasarkan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. 

Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat, akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. Kompensasi yang dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain.


Naskah ini merupakan bagian dari program beasiswa peliputan "Penanganan Sampah Plastik dengan Konsep Ekonomi Sirkular” yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Unilever Indonesia.


Reporter: Ahmad Thovan Sugandi
Penulis: Ahmad Thovan Sugandi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE