Janji Menteri di Istana Bogor

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu disebut tak lepas dari urusan politik. Terutama terkait isu reshuffle kabinet dan persiapan Pemilu 2024. Kabarnya, ada tawaran kursi menteri kepada Demokrat.

Sumber detikX yang mengetahui isi pembicaraan tersebut menuturkan ada semacam tawaran kepada Partai Demokrat untuk mengisi kursi menteri yang sebelumnya diduduki kader Partai NasDem. Pos-pos kementerian yang ditawarkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Pertanian. Selain itu, disebut ada pembicaraan mengenai Pilpres 2024 dan bahasan terkait ‘nasib’ anak Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Namun sumber tersebut enggan memerinci dua hal terakhir tersebut.

"Tawaran menteri memang ada. Nah, menteri tuh bukan Menpora ya. Ya itu katanya antara Mentan itu, sama KLH itu," ucapnya kepada reporter detikX.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak membantah kabar tersebut. Menurutnya, pertemuan itu memang membahas persoalan politik terkini.

"Banyaklah diskusi di dalamnya mengenai situasi politik terkini. Suasana politik terkini," kata Herzaky kepada reporter detikX.

Dalam pertemuan kedua tokoh itu, dihasilkan kesepakatan politik. Salah satunya terkait keberlangsungan pemilu yang berjalan damai dan demokratis. Selain itu, ada pembicaraan tentang keberlanjutan program-program pemerintah.

"Apakah misalnya ada isu reshuffle, kalau reshuffle itu ranahnya Bapak Presiden. Apakah menurut beliau dalam setahun terakhir perlu ada akselerasi lagi, perlu ada peningkatan kinerja dan dianggap menteri saat ini ada yang dianggap kurang optimal sehingga diperlukan pergantian," paparnya.

Menurut Herzaky, pertemuan langsung kedua tokoh itu merupakan yang pertama dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Sebelum itu, pertemuan keduanya seharusnya diagendakan saat peresmian museum SBY-Ani. Namun saat itu Jokowi berhalangan hadir.

"Pertemuan kali ini Pak Jokowi waktunya pas gitu dan kebetulan Pak SBY juga sedang ada lagi di Jakarta. Pertemuan ini kemudian diadakan," ujarnya.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menuturkan, pertemuan SBY dengan Jokowi itu rembukan antarpemimpin bangsa. Pembicaraannya seputar politik kebangsaan dan kenegaraan, bukan politik praktis.

“Kemudian juga Pak Jokowi dan Pak SBY, sebagaimana disampaikan Pak SBY, menegaskan tentang pentingnya komitmen politik kebangsaan dan kenegaraan ini dalam rangka menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ya. UU 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Kamhar kepada reporter detikX.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pertemuan itu bermula dari komunikasi Mensesneg Pratikno dengan SBY melalui sambungan telepon. Istana meyakini agenda itu dirasa perlu karena kedua belah pihak yang saling membutuhkan, baik dalam konteks kenegaraan maupun politik.

Tatap muka dua tokoh itu, kata Ngabalin, merupakan bagian dari agenda Presiden menjelang Pemilu 2024. Pihak Istana membenarkan ada agenda khusus bagi Presiden untuk bertemu dengan para ‘pemain kunci’ di kancah perpolitikan nasional. Menurut Ngabalin, hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang sejuk dan damai.

Ngabalin tak menampik jika pertemuan yang digelar sore hari di Istana Bogor itu juga dalam rangka membicarakan agenda politik terkini. Menurutnya wajar, terlebih SBY merupakan sosok kunci di Partai Demokrat.

"Kalau cerita politik, ya pasti, pastilah bicara politik," kata Ngabalin kepada reporter detikX.

Tatap muka SBY dengan Jokowi disebut berlangsung santai ditemani hidangan makanan khas Jawa. Adapun terkait isu reshuffle kabinet dan tawaran kursi menteri bagi Partai Demokrat, Ngabalin tak membantahnya. Meski demikian, sampai saat ini, belum diputuskan apakah Demokrat akan masuk ke pemerintahan atau tidak.

"Apakah kemungkinan Demokrat bisa masuk dalam jajaran pemerintah atau tidak, itu belum tahu, kita belum tahu. Tapi bahwa Presiden membangun komunikasi dengan Pak SBY, itu iya, itu sudah pasti," ucapnya.

SBY ‘Mengetuk Pintu’ Istana
Sebelumnya, bertempat di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menyambut tamunya, Presiden RI ke-6 SBY. Pertemuan kedua tokoh itu disebut membicarakan hal yang melampaui Pemilu 2024.

Mulanya beredar kabar pertemuan itu akan diagendakan sekitar pukul 16.00 WIB. Sekitar pukul 16.42 WIB, barier oranye di depan Istana Bogor dibuka sebagian. Saat itu, pantauan di lokasi menunjukkan para petugas yang sebelumnya berada di dalam sempat keluar dan terlihat berkoordinasi. Tidak berselang lama, barier ditutup kembali, petugas pun masuk ke dalam.

Pada pukul 16.52 WIB, terlihat mobil hitam berpelat F-414-RI melewati pintu tersebut. Ada pengawalan satu mobil polisi yang menyalakan sirene. Tidak lama, dari kejauhan, terpantau ada mobil hitam masuk ke dalam area Istana. Meski demikian, pelat kendaraan tersebut tidak terlihat lagi ketika hendak parkir.

Untuk diketahui, mobil F-414-RI biasa ditumpangi SBY dalam beberapa kegiatan. Mobil ini juga ditumpangi SBY saat hadir ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9).

Seusai pertemuan, Jokowi mengantar SBY ke mobil. Dari salah satu pintu masuk Istana Bogor, tepatnya di Jalan Juanda (depan kantor Wali Kota Bogor), SBY terlihat keluar dari Istana pada pukul 17.44 WIB. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung hampir satu jam.

Dalam rentang waktu tersebut, ada tiga orang terlihat keluar dari Istana Bogor. Ketiganya memakai baju batik lengan panjang. Dua dari tiga orang itu adalah SBY dan Jokowi. SBY tampak berada di posisi tengah. Mereka tampak ngobrol saat keluar dari Istana sampai SBY memasuki mobil.

Dijumpai secara terpisah, kepada awak media, Jokowi mengatakan pertemuan itu merupakan silaturahmi. "Hari Senin, ya? Senin sore. Bertemu hampir satu jam. Ya silaturahmi, berbincang-bincang," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Jokowi juga sempat mengatakan ada pembahasan terkait Pemilu 2024. Namun dia tidak membeberkan detail apa yang dibahas.

"Terutama mengenai 2024, yang dibicarakan apa? Rahasia," ujarnya.

PDI Perjuangan Meradang
Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di DPP PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Selain itu, ia menekankan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan jika kursi menteri diserahkan ke parpol di luar koalisi pemerintahan. Toh, menurutnya, saat ini istilah koalisi pemerintahan juga sudah kabur dan tidak jelas.

"Dengan sistem begini, kan jadi nggak jelas juga. Maksudnya partai-partai yang dalam pemerintahan (pasangan capres-cawapres yang didukung pada Pemilu 2024) calonnya beda-beda. Udah nggak jelas ini semuanya," ucapnya kepada reporter detikX.

Di sisi lain, menurut Masinton, pergantian menteri dengan sosok baru dari luar koalisi dinilai tidak efektif. Terlebih hanya tinggal menyisakan satu tahun masa pemerintahan. Agar program dapat berjalan, ia menganjurkan agar para wakil menteri diangkat menjadi menteri tanpa mengambil sosok baru di luar kementerian.

"Ya iyalah (tidak efektif), posisi menteri ada wakil-wakilnya. Kalau mau, suruhlah (wakil menteri) lanjutin. Yang udah tahu lebih awal tuh (program-program kementerian). Menteri Pertanian ada wakil menterinya. Kenapa nggak dinaikin aja gitu ya, lebih efektif. Ya… suruh aja lanjutin, kan karena lebih paham situasi internalnya," ucapnya.

Pernyataan Masinton ini senada dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, reshuffle di dinamika politik yang kian hangat saat ini kurang kondusif. Namun pergantian posisi menteri itu bisa dilakukan dengan sejumlah catatan, salah satunya terkait adanya keterlibatan persoalan hukum.

"Isu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif. Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan, tapi reshuffle dapat dilakukan atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Dalam kesempatan yang berbeda, Hasto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal bertemu dengan para ketua umum partai politik koalisi terlebih dahulu sebelum reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

"Sebelum reshuffle, akan dilakukan komunikasi politik dengan para ketua umum partai yang mengusung beliau, khususnya PDI Perjuangan," kata Hasto di gedung High End, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku mendengar sekilas kabar tawaran kursi kepada Demokrat. "Kabar itu selentingan saya dengar. Namun apakah itu sesuatu yang pasti, tentu Pak Jokowi dan Pak SBY yang persis mengetahuinya," kata Said kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini berpesan agar Partai Demokrat tetap menjaga kekompakan di dalam kabinet apabila reshuffle itu benar dilakukan. Dia berharap menteri dari Partai Demokrat nantinya membawa kesuksesan pada pemerintahan Jokowi di ujung masa jabatannya.

"Kami juga berharap, kalaupun Partai Demokrat masuk ke dalam kabinet, tetap menjaga kekompakan di dalam kabinet, tidak ada kegaduhan, apalagi kekecewaan dari kawan-kawan koalisi dari partai-partai yang selama ini bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju," kata Said.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan sudah lama Partai Demokrat diisukan masuk koalisi pemerintahan ketika ada isu reshuffle kabinet. Publik juga bisa menebak bahwa kursi menteri sangat menggiurkan bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang gagal menjadi bakal cawapres Pilpres 2024.

Pertemuan Jokowi dan SBY itu, ujar Adi, sebagai salah satu pertunjukan politik. Menurutnya, Jokowi ingin menunjukkan sekali lagi mampu menjinakkan lawan-lawan politiknya.

"Bahwa ini bagian bagaimana Jokowi menjinakkan lawan-lawan politik, yaitu dengan cara merangkul dan menjadikan mereka menjadi kawan," kata dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tersebut kepada reporter detikX.

Adi mengingatkan, belum lama ini, SBY menuding adanya intervensi kekuasaan yang ingin mengatur pemilu berlangsung dengan dua poros. Demokrat bahkan sangat agresif mengkritik Jokowi selama pemerintahannya. Dengan itu, Jokowi ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia mampu menjinakkan kelompok-kelompok oposisi yang selama ini galak dan menyalak dari luar.

"Bahwa oposisi itu ini hanya persoalan tidak mendapatkan kekuasaan. Bukan sebuah pilihan politik. Oposisi ini satu kemungkinan, karena nggak ditawari selama ini. Jadi Jokowi ingin tunjukkan kepada orang-orang bahwa kelompok-kelompok yang selama ini galak ternyata bisa ditaklukkan hanya dengan secuil kekuasaan," ujarnya.

Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Prabowo. Menurut Ujang, Jokowi terkesan merestui langkah tersebut. Namun ia menilai tawaran menteri dari Jokowi tidak cuma-cuma. 

Dengan itu, lanjut Ujang, ada barter politik. Jokowi mendorong agar SBY berkenan mendukung anak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo. Namun skenario itu dapat berjalan jika gugatan batas usia cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Jokowi menawarkan Gibran sebagai cawapres. Di saat yang sama, Demokrat diajak masuk ke koalisi. Ketika ada reshuffle, misalkan Menpora, gitu ya, atau kita tidak tahu, apakah Mentan atau KLHK," kata Ujang kepada reporter detikX.

Di sisi lain, menurut Ujang, ini menjadi kesempatan emas bagi Partai Demokrat, yang sudah satu dekade berada di luar pemerintahan. Termasuk kesempatan berharga juga bagi AHY setelah pupus harapan menjadi wapres, kini terbit tawaran menteri bagi partainya. Bagi AHY, kesempatan itu dapat digunakan untuk menambah portofolio karena selama ini ia sering disebut miskin pengalaman di politik pemerintahan.