Rawan Limbung Koalisi Tambun Prabowo

Nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berada di penghujung senjakala atau nyaris tenggelam. Pencetus koalisi itu, Partai Golkar, malah berlabuh dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres Pemilu 2024. Begitu juga PAN. Sekjen PAN Eddy Soeparno menuturkan, sejak 2014, partainya sudah dua kali berkoalisi dengan Partai Gerindra.

“Ini sebuah kerja sama yang kami tinggal ulang lagi. Nggak usah mulai dari nol. Kurang lebih begitu kata-katanya (Pak Zulhas) dalam pertemuan itu,” ungkap Eddy saat berbincang dengan reporter detikX.

Keputusan melabuhkan hati bekerja sama dengan Partai Gerindra dan PKB diakuinya melalui proses yang panjang. Tak hanya saling melakukan kunjungan balasan, ada pertemuan empat mata antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang tidak terpublikasi.

Eddy juga tak menampik bahwa mereka juga sempat mencari peluang di koalisi lainnya, yakni dengan melakukan kunjungan ke DPP PDIP. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat (2/6/2023). Sebelum PDI Perjuangan sempat melakukan kunjungan balasan, PAN telah mengumumkan pilihannya.

“Sampai akhirnya kami mengambil keputusan, eh pada saat mau ambil keputusan, kok temen-temen Partai Golkar juga mengambil keputusan, kebetulan keputusannya sama,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.

Sampai akhirnya kami mengambil keputusan, eh pada saat mau ambil keputusan, kok temen-temen Partai Golkar juga mengambil keputusan, kebetulan keputusannya sama.”

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan salah satu faktor bergabungnya PAN bersama Partai Gerindra dan PKB adalah berada di kubu yang sama sebagai partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Program pembangunan nasional di pemerintahan Presiden Jokowi mesti dilanjutkan. Jangan sampai rezim baru menganulir kebijakan pemerintah sehingga nilai keberlanjutannya terputus,” kata Viva Yoga kepada reporter detikX.

Selaras, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan gagasan koalisi besar bahkan telah disebutkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto setahun silam. Koalisi besar, katanya, memang dibentuk dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 guna menjaga keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.

“Agar capaian-capaian yang telah diperoleh Presiden Jokowi itu untuk ke depannya mendapatkan keberlanjutan kepemimpinannya,” lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebutkan hal itu juga yang menjadi kesepakatan khusus ketika PAN dan Golkar bergabung bersama Gerindra-PKB.

“Kesepakatan khusus-(nya) adalah bagaimana melanjutkan keberhasilan, prestasi, legasi pemerintahan saat ini di periode yang akan datang,” jelas Habiburokhman.

Sedangkan bagi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR masih cukup dinamis dan tidak bisa dipatok pasti sebelum benar-benar jelas capres dan cawapresnya. Kesepakatan baru pun belum dimusyawarahkan, sehingga sementara waktu mengikuti format yang tengah dijalankan oleh KKIR.

“Ketuk pintu, masuk rumah, nah sekarang ini. Nanti akan berbincang tuh sama tuan rumah,” kata Jazilul.

PAN dan Golkar resmi menandatangani kerja sama politik dengan KKIR di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/8/2023). Keduanya menegaskan mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Masing-masing partai memiliki jagoan cawapresnya yang diajukan. PAN mendorong Erick Thohir, sedangkan Golkar mengajukan Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sama seperti sebelumnya, PKB masih terus mendukung Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres maupun penentu cawapres Prabowo pada Pilpres 2024.

Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menanggapi terbentuknya koalisi besar pendukung Prabowo Subianto malah menjadi pemantik semangat perjuangan para pendukung Ganjar Pranowo. Dia menilai partainya cukup tenang menyikapi koalisi besar tersebut lantaran pengalaman ‘dikeroyok’ partai lawan bukanlah pertama kali ini terjadi.

Di sisi lain, menurut Hendrawan, merapatnya Partai Golkar dan PAN ke KKIR bukanlah hal yang mengejutkan. Kesimpulan tersebut ia peroleh karena masing-masing Partai Golkar dan PAN selalu memberikan tanda-tanda atau wait and see.

“Lalu bisa dipersepsikan wait and see ini ada satu faktor yang ditunggu oleh kedua partai ini, (yaitu) arahan atau semacam petunjuk,” kata Hendrawan kepada reporter detikX.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tak gentar dan selalu siap tak terkecuali menghadapi koalisi pengusung Prabowo yang cukup gemuk.

“Apakah Koalisi Perubahan gentar? Kemenangan suatu pertandingan sangatlah tidak ditentukan satu faktor. Tapi lebih bagaimana kemudian calon presiden yang dibawa dan diusung itu mampu melahirkan gagasan-gagasan untuk kepentingan rakyat,” ungkap Ahmad Ali.

Selain itu, menurut Ahmad Ali, perkembangan politik hari ini masih sangat dinamis dan belum ada yang pasti sehingga tak benar jika terburu-buru menyimpulkan sesuatu.

“Memang kemudian bagi NasDem akan mengamati betul pergerakan yang terjadi akhir-akhir ini. Ini masih sangat dinamis. Kita belum bisa mengambil kesimpulan siapa akan ke mana, karena ini masih (terus) bergerak,” tandasnya.

Tak Jamin Kemenangan

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menuturkan bergabungnya PAN dan Partai Golkar mendukung Prabowo tak menjamin kemenangan. Jika melihat Pilpres 2004 maupun 2014, dukungan koalisi gemuk berkorelasi negatif terhadap kemenangan capres-cawapres.

Pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menang dua putaran meski didukung partai-partai kecil kala itu, yakni Demokrat, PBB, dan PKPI. Begitu pula dengan Jokowi pada Pemilu 2014.

“Pemilu 2014 saat itu Jokowi sebenarnya sangat underdog, dianggap pendatang baru di pilpres melawan Prabowo, yang 2009 (pernah) maju. Partai pendukungnya (Jokowi) juga lebih sedikit ketimbang pendukung Prabowo Subianto. Tapi yang menang adalah Jokowi,” ujar dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tersebut.

Selain itu, menurut Adi, mengandalkan banyak partai pengusung untuk meningkatkan peluang kemenangan merupakan logika Orde Baru. Kala itu, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Yang memilih itu hanya anggota Dewan, karena itu kan yang jumlahnya terbatas. Kalau banyak dukungan partai, dia akan memenangi pertarungan politik. Itu kan logika Orde Baru sebenarnya,” terangnya.

Pemilu terkini, yang dipilih langsung oleh rakyat, lebih mengunggulkan persona calon presiden apakah bisa meyakinkan para pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih mereka.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Jakarta Ahmad Khoirul Umam memandang banyaknya partai politik tidak menjamin efektivitas mesin politik koalisi bakal solid. Sebab, apabila agenda kepentingan partai pengusungnya tidak terpenuhi, hal itu bisa menyebabkan keputusan politik elite partai dengan mesin partai di akar rumput tidak berjalan secara konsisten.

“Misalnya, jika Ketum PKB Cak Imin tidak dipilih menjadi cawapres dan yang dipilih adalah Erick Thohir, yang notabene diusung oleh PAN, besar kemungkinan PKB akan bekerja setengah hati,” jelas Umam kepada reporter detikX.

Lebih jauh, apabila PKB ditelikung oleh kawan yang baru saja masuk, ada peluang ‘hijrah koalisi’. Bukan ke Koalisi Perubahan. Sebab, menurut Umam, PKB mungkin tidak siap dengan konsekuensi risiko politiknya.

“Melainkan besar kemungkinan PKB akan bergabung ke PDIP, yang dianggap bisa memberikan perlindungan politik (political protection) untuk menghadapi serangan dan penggembosan yang sering kali dioperasikan oleh the invisible hand,” pungkas Umam.