Ultimatum dari Dalam Koalisi Anies

Ultimatum Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief terhadap Anies Baswedan memantik gesekan di kalangan internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal itu berkaitan dengan anggapan Andi bahwa belum ditentukannya bakal cawapres pendamping Anies membuat elektabilitas tiga partai pengusungnya merosot. Penyebabnya, tak ada efek ekor jas atau coattail effect yang mengalir ke partai pengusung.

Jika sampai Juni tak ada deklarasi pasangan Anies, kata Andi, Partai Demokrat mungkin akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pernyataan itu muncul empat hari setelah Anies bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menguatkan pernyataan Andi. Menurutnya, pengumuman cawapres Anies diperlukan untuk menentukan langkah taktis pemenangan ke depannya.

Saat ini, menurut Herzaky, waktu Pemilu 2024 sudah semakin dekat, yaitu kurang lebih sembilan bulan. Sedangkan masa kampanye hanya 2,5 bulan. Di sisi lain, diperlukan ruang dan waktu yang lebih banyak untuk bisa meraih suara di berbagai wilayah Indonesia.

"Kalau capres dan cawapres sudah ditentukan, kita baru bisa bicara tim pemenangan dan tim relawan," kata Herzaky kepada reporter detikX pekan lalu.

Kalau kita mempercayai hasil survei, Anies saat ini bukan yang terdepan dan elektabilitasnya belum sampai 35 persen."

Apalagi, Herzaky melanjutkan, beberapa survei menunjukkan elektabilitas Anies saat ini masih tergolong rendah. Baik Herzaky, Andi, maupun beberapa pengurus teras Partai Demokrat dengan senada menduga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa mendongkrak elektabilitas Anies.

"Kalau kita mempercayai hasil survei, Anies saat ini bukan yang terdepan dan elektabilitasnya belum sampai 35 persen," katanya. "Ini butuh effort," katanya.

Jika pemilihan presiden diikuti oleh tiga pasangan, berarti dibutuhkan setidaknya 35 persen elektabilitas untuk bisa ke putaran kedua. Ini dengan asumsi salah satu pasangan hanya mendapat suara 30 persen.

Herzaky menampik anggapan bahwa dorongan Partai Demokrat kepada Anies untuk mengumumkan cawapres sebagai sebuah ancaman keluar dari koalisi jika AHY tidak menjadi cawapresnya. Dia mengklaim dorongan itu semata-mata untuk memastikan kemenangan Anies.

"Kami bicara seperti itu karena kami mau menang, bukan mau pindah. Kami akan mengevaluasi langkah-langkahnya kalau tidak segera diumumkan cawapresnya," kata dia. 

Di sisi lain, Herzaky menyinggung bahwa Demokrat telah mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan koalisi lain. Namun dia memastikan AHY tidak memikirkan tawaran-tawaran tersebut dan memilih fokus pada kerja sama di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

“Kami bukan menyusun exit strategy, tetapi kita ingin menang,” ujarnya.

Berdasarkan perjanjian Koalisi Perubahan, delegasi dari masing-masing partai pengusung Anies di Tim Delapan bertugas menjaring kandidat cawapres. Setelah itu, Anies diminta memilih sendiri pasangannya berdasarkan rekomendasi Tim Delapan. Namun baik Herzaky maupun Andi bukanlah bagian dari Tim Delapan. Inilah yang memantik gesekan di lingkup internal koalisi.

Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI Roberth Rouw menilai deklarasi capres untuk pasangan Anies itu keputusan yang seharusnya dibahas pimpinan partai atau Tim Delapan. "Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh kita. Serahkanlah hak-hak itu kepada pimpinan. Kan ada tim kecil yang dibentuk. Melalui tim itulah mereka berkomunikasi," ungkapnya.

Sedangkan Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menganggap pernyataan Andi Arief merupakan sebuah tekanan atau ancaman terhadap Anies Baswedan. Menurutnya, hal tersebut tak elok dilakukan oleh pengurus partai di kalangan internal koalisi pengusung Anies.

"Kita harus jaga kekompakan, melakukan konsolidasi, tidak usah cawe-cawe cawapres. Biarkan Anies. Mandat sudah diserahkan kepada dia," kata Ahmad Ali.

Untuk yang terjadi saat ini, sambung Ahmad Ali, partai pengusung Anies belum kompak mensosialisasikan capresnya. Ia ingin setiap partai kompak dan menunjukkan kerja samanya.

"Sebetulnya gini, penurunan itu juga salah satu faktornya adalah partai koalisi pengusung Anies belum bekerja secara kompak ya. Jadi masih banyak, masih ada partailah sampai hari ini belum memasang atribut Anies," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bukan hal mustahil jika Partai Demokrat menarik dukungan terhadap Anies seandainya AHY tak dipilih sebagai bakal cawapres.

"Saya kira Partai Demokrat sedang mengultimatum Anies Baswedan, kalau bulan ini tidak kunjung diumumkan cawapres pendamping Anies, bukan tidak mungkin Partai Demokrat itu akan mengevaluasi. Evaluasinya itu bisa berupa internal Koalisi Perubahan dan mungkin juga evaluasi soal apakah lanjut atau tidaknya dukungan Partai Demokrat dalam koalisi ini," kata Adi saat dihubungi detikNews, Selasa (6/6/2023).

Sejauh ini Tim Delapan dari Koalisi Perubahan sudah mengerucutkan nama cawapres pendamping Anies menjadi tiga nama. Mereka adalah Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan AHY. 

Berbeda dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem yang bersitegang, PKS siap legawa siapa saja yang akan menjadi cawapres pendamping Anies. Hal itu diungkapkan juru bicara PKS Pipin Sopian kepada reporter detikX. "Yang kami tahu mungkin Kang Aher dan Mas AHY, ya, tentu ada kesediaan. Kita semua serahkan ke Mas Anies. Sekali lagi, bagi PKS, siapa yang berpotensi untuk memenangkan cawapres yang mendukung kemenangan capres akan kita dukung."

Menurut Adi Prayitno, AHY adalah sosok yang paling potensial mendampingi Anies. Beberapa alasannya, AHY merupakan ketum partai yang bisa memutuskan arah kebijakan partai, simbol oposisi yang tepat untuk menawarkan perubahan, dan elektabilitas AHY dalam survei cawapres. 

Adi menjelaskan Anies tidak mungkin memilih Khofifah sebagai wakilnya karena cenderung propemerintah. Sedangkan Aher elektabilitasnya tidak terlalu terasa dan bukan ketum partai. 

"AHY sangat potensial bisa mendongkrak elektabilitas Anies karena Anies juga membutuhkan posisi cawapres yang bisa menambah elektabilitasnya. Di berbagai survei, Anies itu posisinya paling rendah dibandingkan nama-nama lain, seperti Ganjar dan Prabowo," ujarnya. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menganggap pilihan cawapres untuk Anies ini sangat sempit. Bahkan, menurutnya, terkunci untuk AHY.

"Misalkan (Anies) dipasangkan dengan Khofifah cawapresnya, itu juga pihak luar, bukan NasDem, bukan PKS, bukan Demokrat. Jadi lalu di mana letak kaderisasi dari ketua umum?" ujarnya kepada reporter detikX.

Ketua Dewan Pimpinan Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan pembahasan cawapres Anies saat ini memang sudah semakin mengerucut. Nama itu merupakan kesepakatan bersama partai-partai koalisi. Anies akan menyampaikan nama tersebut kepada masing-masing ketua partai. 

"Cawapres sudah kita putuskan di Tim Delapan jadi satu nama," kata Willy kemarin. 

Anggota Tim Delapan dari PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan hal serupa. Namun, seperti Willy, dia enggan menyebut nama yang dimaksud. "Nanti Pak Anies yang akan mengumumkan. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini," katanya.