Kian Besar, Kian Rumit

Nyaris tengah malam, pada Selasa, 4 April lalu, beberapa pejabat tinggi Partai Gerindra menggelar rapat dadakan di rumah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan itu digelar untuk membahas wacana pembentukan koalisi besar. Wacana itu muncul seusai pertemuan lima partai politik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor DPP Partai Amanat Nasional dua hari sebelumnya.

“Banyak hal-lah. Rencana pemenangan dan pertemuan dengan partai-partai lagi,” kata sumber detikX yang hadir dalam rapat itu pada Rabu, 5 April 2023.

Prabowo, kata sumber ini, menanggapi serius ‘kode Jokowi’ soal kecocokan penggabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KKIR merupakan koalisi yang dibentuk oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan KIB menyatukan Partai Golongan karya, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sumber detikX mengatakan Menteri Pertahanan yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu meyakini bahwa pembentukan koalisi besar bakal membantunya memenangi kancah Pilpres 2024. Peleburan dua poros koalisi atau lebih ini diyakini pula bisa menambal hilangnya suara Prabowo yang beralih ke Anies Baswedan.

Anies kini resmi disorongkan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan. Koalisi ini terbentuk atas inisiasi Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebelumnya, Partai Gerindra, yang dikomandoi Prabowo, merupakan penyokong utama Anies saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Jadi ya setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi-misi yang sama untuk Indonesia.”

Prabowo, sumber ini melanjutkan, ingin menarik sebagian suara loyalis Jokowi pada 2019 untuk menutupi bolongnya suara pemilih Prabowo yang digondol Anies. “Kami sudah nggak mau lagi nyaris menang. Kami mau menang,” jelas sumber ini kepada reporter detikX melalui sambungan telepon.

Keseriusan Prabowo ditunjukkan dengan mengundang pimpinan tiga partai hadir ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada 5-7 April lalu. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menjadi yang pertama hadir pada Rabu, 5 April 2023.

Hary, seusai persamuhan itu, mengatakan kedatangannya ke rumah Prabowo dalam rangka menjajaki kerja sama politik. Penjajakan itu dimulai dengan perbincangan terkait visi dan misi partai. Hary bilang ada kesamaan cita-cita Partai Gerindra dengan partainya. Karena itu, kata Hary, Perindo pun siap dan merasa tersanjung jika nantinya diajak bergabung dengan koalisi besar.

“Mudah-mudahan ke depan kerja sama politik ini bisa berjalan dengan baik,” kata Hary pekan lalu.

Sehari setelah pertemuan dengan Hary Tanoesoedibjo, Prabowo juga kedatangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Penjajakan kerja sama politik juga menjadi alasan pertemuan tersebut. Disusul kemudian pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Jumat, 7 April 2023.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menyebut kehadirannya ke Kertanegara sekaligus mewakili KIB untuk membicarakan rencana pembangunan negara ke depan. Salah satu yang disinggung dalam rencana pembangunan itu adalah soal koalisi besar.

Zulhas menuturkan siap melakukan penjajakan kepada siapa pun agar cita-cita koalisi besar ini terlaksana. Sebab, menurut Zulhas, negara sebesar Indonesia tidak bisa dibangun hanya oleh satu-dua pihak saja. Koalisi besar alias Koalisi Kebangsaan, kata Zulhas, akan menjadi jalan tengah untuk memajukan Indonesia ke depan.

“Tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi,” terang Zulhas di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Maret lalu.

Kendati demikian, penjajakan terkait pembentukan koalisi besar ini rupanya masih terbentur sejumlah tantangan. Pembicaraan di antara internal KIB dan KKIR belum mencapai titik temu terkait peleburan dua koalisi ini. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid bahkan memandang belum ada urgensi untuk membangun koalisi besar.

Sebab, kata Jazilul, jika melihat peta politik sekarang, koalisi PKB dan Gerindra saja sudah cukup untuk maju Pilpres 2024. Tidak diperlukan lagi membentuk koalisi besar, meski Jazilul mengaku masih terbuka jika partai lain ingin bergabung dengan KKIR.

Sebaliknya, Jazilul justru menganggap pembentukan besar bakal semakin memperumit proses pengambilan keputusan, khususnya terkait nama calon presiden dan wakil presiden yang diusung. “Berdua saja nggak putus-putus, apalagi berlima,” cetus Jazilul saat berbincang dengan reporter detikX pekan lalu.

Sikap defensif terkait pembentukan koalisi besar juga datang dari sejumlah politikus PPP. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy misalnya. Dalam sejumlah wawancara, Romy, biasa Romahurmuziy disapa, mengatakan koalisi besar tidak bakal terbentuk tanpa melibatkan PDI Perjuangan.

Sebelumnya, PDI Perjuangan tidak hadir dalam pertemuan lima partai meski sudah diundang. Spekulasi sempat berkembang atas ketidakhadiran PDI Perjuangan itu. PDI Perjuangan dianggap sengaja ditinggalkan Jokowi lantaran sikap sejumlah kadernya yang disebut sebagai penyebab batal terselenggaranya Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Namun belakangan, PDI Perjuangan malah disebut tertarik bergabung dalam koalisi besar. Pembina Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan mengaku siap menjadi tuan rumah pertemuan koalisi ini. Dengan syarat, calon presiden yang diusung harus dari PDI Perjuangan.

Puan bilang sudah melihat pernyataan Jokowi terkait kecocokan peleburan KIB dan KKIR sebagai koalisi besar. Puan pun menyatakan partainya juga siap bergabung selama itu merupakan pilihan yang terbaik untuk rakyat.

“Jadi ya setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi-misi yang sama untuk Indonesia,” ungkap Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 April 2023.

Kepada reporter detikX, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pun mendukung pernyataan Puan. Menurut Said, partainya cukup terbuka terhadap wacana pembentukan koalisi besar. PDI Perjuangan, kata Said, siap bergabung apabila koalisi besar mau duduk bersama untuk membicarakan cita-cita bangsa Indonesia ke depan.

Koalisi besar, kata Said, diperlukan untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan Jokowi dan menjawab tantangan Indonesia ke depan. Untuk mengejawantahkan visi tersebut, PDI Perjuangan pun terbuka untuk melakukan penjajakan. “Kami serius,” tegas Said.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan memandang pembentukan koalisi besar bukanlah perkara mudah. Sebaliknya, pembentukan koalisi ini malah bisa menjadi bumerang bagi partai-partai yang bakal tergabung di dalamnya.

Benturan kepentingan internal boleh jadi bakal membuat koalisi besar kian rentan digoyang. Apalagi, sampai saat ini juga, partai-partai di KKIR dan KIB, termasuk PDI Perjuangan, masih kukuh dengan calon presiden mereka masing-masing. Misalnya, PKB dengan Cak Imin, Partai Gerindra dengan Prabowo, Golkar dengan Airlangga, dan PDI Perjuangan dengan Puan Maharani.

“Pasti tidak mudah menentukan capres-cawapresnya,” tutur Djayadi saat dihubungi reporter detikX pekan lalu.

Terkait potensi kerentanan friksi ini, Ahmad Muzani memandang usulan capres dan cawapres dari sejumlah partai yang berpotensi tergabung dalam koalisi besar adalah hal yang wajar. Partai Gerindra, kata Muzani, dapat memahami kepentingan berbagai partai yang bakal memperjuangkan mandat capres dari kalangan internal partai masing-masing.

Perbedaan ini, sambung Muzani, bukanlah masalah yang besar dan dapat diselesaikan dengan duduk bersama. Sebab, prinsipnya, menurut Muzani, yang terpenting dalam pembentukan koalisi besar ini adalah agar semua partai yang tergabung nantinya bisa melaksanakan proses demokrasi secara bersama-sama.

“Semakin besar koalisinya, maka rakyat, masyarakat, akan lebih mudah menentukan masa depan pemimpinnya dengan baik,” pungkas Muzani.