Mimpi Jokowi Ditekel Banteng

Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dan dihantui sanksi dari Federasi Sepakbola Internasional (FIFA). Di balik penghapusan status sebagai kandang itu, terdapat gelombang lantangnya kader PDI Perjuangan menolak Timnas Israel berlaga di negeri ini. 

Ketua Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Hamka Haq menegaskan penolakan terhadap Timnas Israel sudah selaras dengan amanat konstitusi dan prinsip yang diwariskan Sukarno.

“Bukan sikap perorangan, ini sikap partai,” katanya melalui sambungan telepon kepada reporter detikX pekan lalu.

Sikap itu lantas digaungkan dengan laku penolakan kader PDI Perjuangan. Gubernur Bali I Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menpora Zainudin Amali pada 14 Maret lalu. Isinya, ia meminta ada kebijakan melarang Timnas Israel bertanding di Provinsi Bali. Delapan hari setelahnya, penolakan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 

Penolakan kedua kepala daerah tempat diselenggarakan pertandingan Piala Dunia U-20 itu direspons oleh FIFA. Federasi sepakbola itu, pada Sabtu, 25 Maret 2023, membatalkan agenda drawing, pengundian, tim pada babak penyisihan, yang mestinya digelar pada 31 Maret, di Bali. Disusul kemudian FIFA menghapus lagu soundtrack Piala Dunia U-20 2023 dari situs resminya pada Selasa, 28 Maret 2023. 

Menurut Hamka, kader partai PDI Perjuangan yang setia kepada ideologi Bung Karno sudah jelas akan menolak kehadiran Israel bertanding di Indonesia. Meski demikian, sikap penolakan tidak ditunjukkan oleh Joko Widodo (Jokowi), presiden yang diusung PDI Perjuangan.

“Bung Karno itu sejak dulu mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengakui negara Israel sepanjang Israel tidak memberi kemerdekaan kepada Palestina. Itulah yang dipegang oleh PDI Perjuangan sampai sekarang,” ujarnya.

Tak tanggung-tanggung Hamka menyebut Jokowi mengalami ‘kelainan ideologis’ karena sikapnya bertentangan dengan ideologi Bung Karno. Menurutnya, perbedaan sikap Jokowi dengan partainya sendiri tak jadi masalah. Baginya, hubungan Jokowi tak harus selalu harmonis dengan PDI Perjuangan. 

“Karena, kalau harmonis terus, berarti kami mengekor, dong. Padahal kan kami yang mengusung,” terangnya.

Ditikam Partai Sendiri

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menganggap sikap PDI Perjuangan terhadap Timnas Israel patut dicurigai. Sebab, dalih menolak Israel karena mendukung Palestina diluncurkan PDI Perjuangan menjelang Pemilu 2024.

“Tiba-tiba PDIP bersuara paling lantang, lebih lantang dari partai-partai agama, partai-partai Islam, seperti halnya PKS, yang selama ini lebih banyak bersuara ke isu-isu Palestina-Israel,” kata Bawono ketika dihubungi reporter detikX pada Senin (3/4/2023).

Dugaan Bawono, PDI Perjuangan mungkin ingin menghilangkan kesan sebagai partai yang tidak ramah terhadap pemilih muslim. “PDIP itu kan citranya selama ini begitu ya, sebagai partai nasional sekuler cenderung dipersepsikan oleh pemilih muslim tidak berpihak terhadap isu-isu orang-orang Islam, isu-isu strategis umat Islam,” katanya.

Sayangnya, yang tidak diperhitungkan oleh PDI Perjuangan adalah, dengan menunggangi isu ini, justru berisiko terjadinya blunder. Bahkan pengetahuan yang minim terkait FIFA bisa membuat Indonesia kehilangan Piala Dunia U-20. 

“Jadi mereka mencoba bermain, mencari keuntungan elektoral, menunggangi isu ini dengan kalkulasi mereka bahwa piala dunianya sudah pasti akan terselenggara dan tidak akan mungkin dibatalkan oleh FIFA,” ujarnya.

Hasilnya, baik Wayan Koster maupun Ganjar Pranowo tidak berharap dan tak menduga, ternyata FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Ini, kata Bawono, menimbulkan efek domino relasi politik dengan Jokowi menjadi memburuk. 

“(Jokowi) ditikamnya bukan oleh partai oposisi, tapi oleh partainya sendiri, gubernur-gubernur dari partainya sendiri, di mana salah satu gubernur yang adalah orang yang selama ini dia sering endorse sebagai calon penerus dia gitu,” terang Bawono. 

Persiapan menjadi tuan rumah tingkat dunia tersebut membutuhkan usaha dan waktu yang tidak singkat, sejak akhir 2019. Pemerintah bahkan telah menggelontorkan dana Rp 1,4 triliun, salah satunya untuk merevitalisasi lima stadion di sejumlah daerah yang akan digunakan untuk pagelaran Piala Dunia U-20.

Adanya berbagai penolakan dari masyarakat hingga partai politik lantas membuat Jokowi semakin gerah. Sembari menyiapkan siasat untuk mencari jalan tengah dan mengirim Ketua Umum PSSI Erick Thohir melobi FIFA. Jokowi menegaskan keikutsertaan Timnas Israel tak ada hubungannya terhadap konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.

"Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan politik," kata Jokowi pada Selasa (28/3/2023).

Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali sepakat dengan sikap Jokowi. Menurutnya, penolakan itu biasa terjadi di negara demokrasi. Sejauh ini pro-kontra itu masih dalam kendali dan bisa diatasi pemerintah. Baginya, membenturkan sepakbola dengan kepentingan politik akan menghancurkan keduanya. Padahal Timnas Israel lolos menuju Piala Dunia U-20 karena prestasi meraih peringkat ke-2 dalam kompetisi The 2022 UEFA European Under-19 Football Championships.

"Kalau Israel lolos Piala Dunia itu, itu lewat jalur sepakbola, bukan jalur politik. Kita kan suka mencampuradukkan," kata Akmal kepada reporter detikX.

Akmal juga menganggap permintaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar Timnas Israel bertanding di Singapura adalah hal yang tidak mungkin. "Nah, sekarang misalnya, oke, kita co-host, oh, nanti misalnya Israel sampai final, di Singapura dong. Ya, apakah itu dipikirkan?" ujarnya.

Meski begitu, menurut pengamat hukum internasional UGM, Riza Noer Arfani, sikap politik diplomasi dan ajang sepakbola dunia ini sulit dipisahkan. Sebab, secara konstitusional, Indonesia tak mengakui Israel sebagai negara.

“Kalau menjadi tuan rumah itu repot memang. Ada pengibaran bendera, (ada kegiatan) menyanyikan lagu kebangsaan, itu yang tidak bisa ditolerir memang,” kata Riza ketika dihubungi reporter detikX pada Minggu (2/4/2023).

Di sisi lain, melakukan boikot seperti yang dilakukan negara Barat terhadap Rusia juga tidak serta-merta bisa dilakukan oleh Indonesia. Negara yang tergabung dalam asosiasi UEFA mempunyai andil besar dalam sejarah kompetisi sepakbola dunia. Terlebih, mereka yang membangun FIFA.

“Jadi kita nggak bisa mengikuti cara Barat untuk mendikte FIFA. Kita dalam posisi yang berbeda sama sekali. Kita tidak punya kemampuan yang seperti dimiliki oleh Amerika dan kawan-kawan untuk mendikte FIFA,” tuturnya.

Bagi Riza, sudah terlambat untuk memberikan solusi yang mengakali aturan FIFA, seperti bertanding di Singapura misalnya. Indonesia telanjur punya komitmen dengan FIFA melalui kontrak yang ditandatangani beberapa tahun lalu.

Melakukan diplomasi politik secara formal, seperti menggunakan tekanan politik, menurut Riza, belum bisa dilakukan oleh Indonesia. Tetapi menggunakan cara-cara nonformal dengan strategi yang kuat dan disiapkan dari jauh hari sebenarnya berpeluang mengantisipasi pembatalan oleh FIFA di laga internasional sejenis ini.

Pada 2 April 2023, empat hari setelah pengumuman pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, Jokowi menghadiri acara silaturahmi Ramadan yang diselenggarakan PAN. Kala mengisi sambutan, Jokowi mengungkapkan bagaimana pemerintah mempersiapkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 selama tiga tahun lamanya, tetapi harus berakhir dibatalkan oleh FIFA.

"Pusing saya dua minggu ini gara-gara bola. Pusing betul, karena apa pun itu sudah, sulitnya sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu," kata Jokowi sembari geleng-geleng di hadapan lima petinggi partai politik.