Spotlight

Gerilya Duetkan Prabowo-Jokowi pada Pilpres 2024

Ada gerakan bawah tanah dari sejumlah kader Partai Gerindra dan PDI Perjuangan untuk menduetkan Prabowo-Jokowi pada Pilpres 2024. Prabowo disebut setuju atas usulan ini. Judicial review terkait pasal yang menghalangi wacana ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Rabu, 21 September 2022

Dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra pada Jumat, 8 Agustus lalu, Ghea Giasty Italiane bergerilya menemui beberapa orang dekat Prabowo Subianto. Kepada mereka, Ghea menyampaikan usulannya untuk menduetkan Menteri Pertahanan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024. Prabowo sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai wakilnya. Orang-orang dekat Prabowo yang juga petinggi Partai Gerindra, Ghea mengklaim, merespons positif usulan tersebut.

“Kalau dari pihak Pak Prabowo sih, selagi itu baik dan memang itu keinginan masyarakat, beliau sih oke-oke saja,” tutur Ghea kepada reporter detikX melalui sambungan telepon pada Senin, 19 September 2022.

“Saya belum bisa sebut nama. Yang pasti perwakilan beliau,” kata Ghea saat ditanya siapa orang dekat Prabowo yang dia ajak bicara.

Ghea merupakan kader muda Gerindra sekaligus inisiator gerakan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi. Sebuah organisasi yang diinisiasi oleh segelintir kader Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gerakan ini dideklarasikan pada Sabtu, 15 Januari lalu, di Jet Ski Cafe, Penjaringan, Jakarta Utara, serta telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada April 2022.

Momen Jokowi bersama Prabowo bagi-bagi BLT BBM, Kamis (15/9/2022). 
Foto : Muchlis/Biro Pers Sekretariat Presiden


Seperti perintah Pak Jokowi untuk ojo kesusu. Kami memandang wacana Jokowi sebagai wapres Prabowo itu maknanya wapres Prabowo itu adalah sosok yang di-endorse atau direkomendasikan Pak Jokowi.”

Anak-anak Banteng dan Garuda ini bergerak ‘di bawah tanah’ untuk melobi beberapa orang dekat Prabowo dan Jokowi. Pendekatan dilakukan dalam beberapa kesempatan. Bukan hanya dalam Rapimnas Gerindra, tetapi juga saat acara musyawarah rakyat (musra) relawan Pro Jokowi (Projo) di Bandung pada Ahad, 28 Agustus 2022.

Dalam acara tersebut, Ghea mengklaim sudah berbicara dengan orang dekat Jokowi terkait gagasan menduetkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan Prabowo.

“Untuk orang Istana, baik dari pihak Pak Jokowi, baik dari pihak Pak Prabowo, mereka sudah tahu ada gerakan masyarakat seperti ini,” jelas Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi ini.

Untuk memuluskan rencana ini, Sekber Prabowo-Jokowi berencana mengajukan judicial review Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Beleid ini, pada intinya, melarang presiden atau wakil presiden dua periode—baik berturut-turut maupun tidak—kembali mencalonkan diri pada jabatan yang sama.

Diktum itu dianggap bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa presiden dan wakil presiden boleh dipilih sekali lagi untuk jabatan yang sama setelah masa jabatannya berakhir. Kedua pasal ini dinilai masih ambigu karena seolah-olah tidak ada tafsir letterlijk yang melarang atau membolehkan presiden atau wakil presiden dua periode untuk mencalonkan diri lagi pada jabatan berbeda. Misalnya mantan wakil presiden mencalonkan diri sebagai presiden atau sebaliknya.

“Jadi tujuan kami ya meminta kepastian hukum saja,” kata Ghea.

Dukungan Jokowi Tiga Periode Juga Dipertebal

Gagasan dari kader-kader muda PDI Perjuangan dan Gerindra ini mendapatkan sambutan positif dari barisan pendukung Jokowi. Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengaku bakal membuka peluang membahas wacana ini dalam musra Projo yang digelar di 34 provinsi se-Indonesia. Dalam acara ini, kata Budi, segala kemungkinan untuk Pemilu 2024 bakal dibahas, termasuk soal Jokowi tiga periode.

“Semuanya dibuka. Demokrasi kan boleh, namanya wacana, kan,” kata Budi kepada reporter detikX melalui sambungan telepon pada Kamis, 15 September 2022.

Budi berdalih bahwa soal Pilpres 2024 adalah sepenuhnya hak rakyat. Jika rakyat menghendaki Jokowi menjadi wakil presiden, itu sah-sah saja selama masih diizinkan oleh konstitusi. Namun Budi mengaku tidak ingin terlalu terburu-buru untuk mendukung atau tidak wacana ini.

“Seperti perintah Pak Jokowi untuk ojo kesusu. Kami memandang wacana Jokowi sebagai wapres Prabowo itu maknanya wapres Prabowo itu adalah sosok yang di-endorse atau direkomendasikan Pak Jokowi,” tegas Budi.

Barisan pendukung Jokowi lainnya, Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, juga memberikan pandangan senada. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi Dono Prasetyo mengatakan, pada prinsipnya, Seknas Jokowi hanya bisa berpegang teguh pada konstitusi. Selama konstitusi mengizinkan, kata Dono, wacana ini biarkan saja terus berkembang dan tidak dapat dilarang.

Keputusan apakah nantinya akan mendukung Jokowi maju sebagai cawapres, kata Dono, Seknas Jokowi masih akan melihat siapa pasangannya terlebih dahulu. Meski sudah santer kabar bahwa Jokowi bakal diduetkan dengan Prabowo, pihaknya memilih terlebih dahulu menunggu sikap Jokowi terkait wacana ini.

“Kita lihat juga konstelasinya seperti apa. Kita tidak bisa sekarang ini mendukung atau tidak mendukung,” kata Dono kepada reporter detikX pekan lalu.

Masih Terbuka Berbagai Kemungkinan

Hingga saat ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya—koalisi Gerindra dan PKB—masih belum secara tegas mendeklarasikan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka usung. Namun Prabowo diyakini bakal menjadi calon kuat presiden yang diusung koalisi ini.

Dalam Rapimnas Gerindra pada Agustus lalu, Prabowo sudah menyatakan kesiapannya maju sebagai presiden. Namun sikap ini bukan merupakan keputusan koalisi. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan siapa calon presiden dan wakil presiden nantinya diputuskan oleh dua ketua umum partai, yaitu Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

Dasco enggan menjawab secara gamblang apakah masih terbuka peluang Jokowi masuk sebagai pendamping Prabowo pada 2024. “Kami pokoknya sudah bersepakat dengan PKB. Soal capres-cawapres itu kewenangan mereka berdua,” tutur Dasco kepada reporter detikX melalui pesan suara WhatsApp pada Selasa, 19 September 2022.

Sikap Dasco ini berbeda dengan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Hasanuddin mengatakan koalisi partainya dengan Partai Gerindra adalah koalisi yang sangat terbuka dengan segala kemungkinan, termasuk soal siapa capres dan cawapres. Koalisi ini, kata Hasanuddin, juga masih membuka peluang untuk partai lain ikut bergabung.

Santer terdengar kabar bahwa PDI Perjuangan juga akan bergabung dengan koalisi ini. Dalam waktu dekat, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dikabarkan bakal bertemu dengan Muhaimin Iskandar untuk menjajaki kerja sama pada Pilpres 2024. Sebelumnya, Puan Maharani bertemu dengan Prabowo langsung di Hambalang pada Ahad, 4 September lalu.

Ini, kata Hasanuddin, menyiratkan fakta bahwa tidak ada harga mati bagi koalisi Gerindra-PKB. Semua masih bisa dibicarakan selama demi kebaikan bangsa, termasuk juga soal kemungkinan Jokowi atau Puan bergabung dalam koalisi.

“Siapa pun mau jadi capres atau cawapres di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, pasti akan dibicarakan oleh Pak Muhaimin dan Pak Prabowo. Fakta itu, mau Mbak Puan atau siapa lagi mau gabung, atau katakanlah Pak Jokowi, ya pasti harus bicara dengan Pak Muhaimin dan Pak Prabowo,” jelas Hasanuddin kepada reporter detikX.

Lampu hijau juga datang dari partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alas Bambang Pacul mengatakan Jokowi dipersilakan jika ingin maju sebagai cawapres pada 2024. Syaratnya, harus ada partai yang mengusungnya maju sebagai cawapres. Keputusan itu, kata Bambang, dikembalikan lagi kepada Jokowi sendiri.

Meski begitu, soal apakah nantinya PDI Perjuangan akan mengusung Jokowi untuk maju sebagai cawapres pada 2024, Bambang enggan berkomentar. Seluruh kader PDI Perjuangan, kata Bambang, menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan capres dan cawapres kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan elite PDIP Puan Maharani makan bersama saat bertemu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9/2022).
Foto : Doc. Istimewa

“Kalau PDI Perjuangan, Adinda sekalian, sekali lagi saya ulangi, soal capres dan cawapres menjadi kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Bambang kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Menanggapi munculnya wacana ini, Jokowi memilih tidak terlalu ambil pusing. Mantan Wali Kota Solo ini justru menanyakan siapa orang yang menyebarkan isu ini.

“Kalau dari saya, saya terangkan, kalau nggak dari saya, saya ndak mau nerangin. Itu saja,” kata Jokowi.


Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto
Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE