Investigasi

Geger Ismail Bolong di Trunojoyo

Dua pejabat tinggi Polri memastikan pernyataan pertama Ismail Bolong soal dugaan mafia tambang Kaltim 100 persen benar. Ismail Bolong disebut dibekingi oleh perwira tinggi polisi dari geng Sumatera Utara.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 14 November 2022

Sabtu, 5 November 2022, pukul 16.44 WIB, reporter detikX menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Nomor ini sudah tidak aktif saat dihubungi. WhatsApp-nya terakhir kali dibuka pada pukul 16.46 WIB pada hari yang sama. Saat dicari melalui aplikasi pendeteksi nomor ponsel Get Contact, nama pemiliknya tidak terdeteksi.

Pesan singkat yang dikirim nomor misterius ini menyinggung informasi sensitif terkait dugaan adanya mafia tambang ilegal di tubuh Polri. Pesan yang masuk itu berisi tautan berita tentang mafia tambang, diagram nama-nama perwira tinggi Polri yang diduga menjadi beking kegiatan tambang ilegal, dan video kesaksian mantan anggota Polri Ismail Bolong saat diperiksa Divisi Propam Polri.

Ismail Bolong adalah mantan anggota Polri berpangkat aiptu yang pernah bertugas di Polres Samarinda. Dalam kesaksiannya, Ismail mengaku sebagai pengepul batu bara ilegal di wilayah Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Ismail Bolong mengaku melaksanakan kegiatan ilegal itu sejak Januari 2020 hingga November 2021. Kegiatan ilegal ini, kata Ismail, telah dikoordinasikan dengan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dengan memberikan uang Rp 2 miliar per bulan selama September-November 2021. Nama Agus dituding juga dalam diagram mafia tambang yang diterima tim detikX.

Potret Ismail Bolong.
Foto : Tangkapan layar video klarifikasi Ismail Bolong.

“Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau,” kata Ismail dalam video tersebut.

Ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran, dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batu bara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat polsek, polres, Polda Kaltim, dan Bareskrim Polri.”

Sehari setelahnya, video itu muncul dan ramai di media sosial. Tim detikX berupaya mengkonfirmasi dugaan adanya beking mafia tambang di Trunojoyo ini kepada dua pejabat Polri. Rupanya dua sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu membenarkan semua pernyataan Ismail Bolong.

“Itu dari pernyataan IB yang pertama itu 100 persen benar itu,” kata sumber detikX, seorang perwira menengah Polri, saat dimintai konfirmasi terkait video tersebut pekan lalu.

Sumber ini mengatakan pengungkapan kasus mafia tambang yang diduga dibekingi perwira tinggi Polri ini bermula sejak terbongkarnya jaringan tambang ilegal di Kalimantan Timur pada awal Januari lalu. Kala itu tim Subdit IV Dittipidter dan Ditreskrimsus Polda Kaltim berhasil mengamankan total 12.300 ton metrik batu bara yang dicuri dari lahan izin usaha pertambangan milik PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) di Samarinda dan Kutai Kartanegara. Jika dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 27 miliar.

Dari situ, nama Ismail Bolong disebut oleh beberapa tersangka yang turut diperiksa. Ismail Bolong diduga menjadi beking sekaligus koordinator penambang ilegal di beberapa lahan tambang milik PT MSJ. Berdasarkan temuan awal, ada sedikitnya 10 pelaksana inspeksi tambang (PIT) tambang batu bara milik PT MSJ yang lahannya digarap oleh para penambang ilegal.

“Setelah itu, dikirim surat panggilan beberapa kali (ke Ismail Bolong), tapi nggak bisa. Nggak datang dia,” kata sumber ini kepada reporter detikX.

Tim penyidik yang kala itu menangani kasus ini kemudian mengembangkan kasus ke beberapa lokasi tambang ilegal lainnya. Nama Ismail Bolong kembali disebut oleh beberapa penambang yang berada di lokasi tambang ilegal itu. Ismail kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Namun lagi-lagi dia tidak datang.

Menurut sumber ini, pada akhirnya, tim penyidik melepaskan kasus yang melibatkan Ismail Bolong karena beberapa anggota saat itu sempat ditelepon oleh perwira tinggi Polri. Pejabat tinggi ini diduga merupakan orang-orang dekat Ismail Bolong yang pernah dan masih menjabat posisi penting di Polda Sumatera Utara. Sumber ini mengistilahkan mereka sebagai ‘Geng Sumut’.

“Jadi bukan mentok tembok lagi ini, sudah mentok gunung. Tidak bisa diproses. Daripada ribet, ya sudah, penyidik ngalah,” jelas sumber tersebut.

Informasi ini kemudian terendus oleh Divisi Propam Polri, yang kala itu masih dipimpin Ferdy Sambo, sebelum ia dipecat karena kasus pembunuhan berencana. Ismail Bolong dipanggil dan diperiksa oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri pada pertengahan Februari 2022. Di situlah, kata sumber ini, Ismail ‘nyanyi’ dan menyebut nama pejabat tinggi Polri lain yang terlibat. Salah satu nama yang dituding oleh Ismail adalah mantan Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Budi Haryanto. Saat ini Budi menjabat Kapolrestabes Makassar.

Kesaksian Ismail itu kemudian dikonfrontasikan dengan Budi. Budi diperiksa oleh Biro Paminal. Dalam keterangannya kepada anggota Propam, Budi disebut sempat menyinggung nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Budi menuding, kata sumber ini, bahwa dia mendapat perintah langsung dari Agus dan Pipit untuk mengkoordinasikan uang setoran tambang ilegal dengan sejumlah anggota kepolisian lain.

Pengakuan Ismail Bolong soal Setoran Uang Kabareskrim hingga Klarifikasi udul Video
Video : 20detik

Dari kesaksian Budi, Propam lantas memeriksa Pipit di ruangan Wadir Sesro Paminal pada Maret 2022. Sumber ini bilang, saat itu Pipit ditanya hubungannya dengan Ismail Bolong. Namun Pipit mengaku baru tahu nama Ismail setelah menerima surat pengaduan masyarakat terkait tambang ilegal di Kaltim pada 2021.

Kepada reporter detikX, Pipit membenarkan bahwa dia pernah diperiksa Propam terkait kasus Ismail Bolong. Pipit mengaku memang pernah bertemu dengan Ismail Bolong. Seingat Pipit, Ismail memang pernah datang ke ruangannya dan meminta izin untuk berbisnis tambang. Tapi kala itu, kata Pipit, dia tidak sempat menanyakan nama orang tersebut.

“Saya usir, nggak sampai lima menit. Saya bilang, kalau minta izin, bukan di sini. Ini tempatnya penegakan hukum,” tegas Pipit saat ditemui di ruangannya di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri pada Jumat, 11 November 2022.

Kesaksian tiga orang tersebut dan sejumlah anggota lainnya inilah yang pada akhirnya dituangkan dalam surat laporan hasil penyelidikan Biro Paminal pada 18 Maret 2022. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Tim Penyelidikan dari Biro Paminal AKBP Radite Hernawa. Tim detikX mendapatkan salinan dokumen surat tersebut dari sumber lain.

Dokumen itu merupakan laporan hasil penyelidikan yang merangkum kesaksian sejumlah anggota Polri yang diperiksa terkait dugaan adanya mafia tambang di Kaltim. Nama-nama sejumlah petinggi Polri dari Mabes Polri, Polda Kaltim, hingga tingkat polsek turut disebutkan dalam dokumen tersebut. Nama yang paling jelas disebutkan adalah Komjen Agus Andrianto, yang dituding menerima dana Rp 2 miliar dari Ismail Bolong.

“Dan sisanya Rp 3 miliar diserahkan kepada Kasubdit V Dittipidter Bareskrim (Budi Haryanto),” bunyi kalimat yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Laporan dari Biro Paminal ini kemudian disebut dilanjutkan Ferdy Sambo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit, melalui surat rahasia bernomor R/1253/V/WAS.2.4./2022/Divpropam pada 7 April 2022. Dalam surat ini, dituangkan juga nama-nama lain yang diduga turut terlibat dalam jejaring mafia tambang ilegal, salah satunya mantan Kapolda Kaltim Irjen Herry Rudolf Nahak.

“Ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran, dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batu bara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat polsek, polres, Polda Kaltim, dan Bareskrim Polri,” tulis dokumen yang diduga ditandatangani Ferdy Sambo itu.

Tim detikX telah berupaya mengkonfirmasi kebenaran dua salinan dokumen berupa surat ini kepada Kadiv Propam Polri Syahar Diantono, Karo Paminal Brigjen Anggoro Sukartono, dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto. Namun, sampai artikel ini diterbitkan, ketiganya belum menanggapi permohonan wawancara kami.

Kami juga telah berupaya mengkonfirmasi dua salinan dokumen surat itu kepada Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizah. Nurul hanya menjawab singkat pesan kami dan mengatakan belum mendapatkan informasi terkait dokumen tersebut. Sedangkan Dedi menyebut saat ini Polri sedang berfokus pada pengamanan KTT G20 di Bali.

“Fokus ke pengamanan G20 dulu, oke?” tulis Dedi melalui pesan singkat pada Selasa, 8 November 2022.

Tim investigasi detikX juga turut menghubungi tim pengacara Sambo dan mantan Karo Biro Paminal Brigjen Hendra Kurniawan. Namun pengacara Sambo, Arman Hanis, hanya membalas singkat permohonan wawancara dan meminta detikX menghubungi langsung pejabat yang bersangkutan.

Sedangkan Hendra melalui pengacaranya, Henry Yosodiningrat, membenarkan Ismail Bolong memang pernah diperiksa oleh Propam Polri. Pemeriksaan itu, kata Hendra, direkam dalam bentuk video karena melibatkan beberapa perwira serta anggota Polri lainnya.

“Video testimoni Saudara IB dilakukan setelah yang bersangkutan selesai memberikan keterangan dalam berita acara interogasi yang ditandatanganinya dan dilakukan secara sadar tanpa paksaan,” kata Hendra melalui pengacaranya Henry kepada reporter detikX pada Kamis, 10 November lalu.

Saat ditanya langsung, terkait keterlibatan Agus Andiranto menerima setoran tambang ilegal batu bara, Ferdy Sambo enggan menjawabnya. "Tanya ke pejabat yang berwewenang aja," ujar Ferdy Sambo seusai sidang di PN Jaksel, Selasa, 8 November 2022.

Upaya konfirmasi juga sudah detikX sampaikan kepada Ismail Bolong.Namun nomor ponsel Ismail Bolong kini sudah tidak aktif. Tim detikcom di Kalimantan Timur sudah menyambangi rumah Ismail Bolong di Jalan Cenderawasih Nomor 23, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, pada Rabu, 9 November lalu. Namun saat itu Ismailsedang tidak di rumah.

Ismail Bolong sebetulnya sudah membuat video klarifikasi yang tersebar ke awak media pada pertengahan pekan lalu. Dalam video tersebut, Ismail mengaku, pada saat video testimoni pertamanya, Ismail diintimidasi oleh Hendra Kurniawan, yang sedang dalam keadaan mabuk. Dia menyebut saat itu dia dipaksa membaca catatan anggota Biro Paminal dan direkam video saat diperiksa di salah satu hotel di Balikpapan pada sekitar pukul 2 pagi.

“Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kabareskrim atas kejadian viral yang ada sekarang,” kata Ismail dalam video itu.

Video klarifikasi ini langsung dibantah oleh Henry Yosodiningrat dengan mengatakan Ismail Bolong telah berbohong. Menurut Henry, apa yang dilakukan Ismail merupakan bentuk pencemaran nama baik terhadap kliennya.

Henry menjelaskan perekaman video testimoni kepada terduga pelanggar dari anggota Polri memang jamak dilakukan tim Biro Paminal Divisi Propam Polri. Perekaman video ini bertujuan untuk menguatkan keterangan semua terperiksa yang diduga terlibat dalam pelanggaran etik maupun pidana.

“Klien saya sangat menyayangkan atas beredarnya video tersebut, yang kemudian dibalas dengan sanggahan yang tidak beretika, di luar kepatutan dan kepantasan,” tegas Henry.

Sementara itu, dari sejumlah nama yang disebutkan Ismail Bolong dalam video testimoninya dan keterangan dalam dua dokumen yang diterima tim detikX, baru satu saja yang berani angkat bicara, yakni Pipit Rismanto. Pipit memastikan seluruh tudingan kepadanya itu tidak benar.

Pipit mengaku dialah yang justru memerintahkan agar Ismail Bolong ditangkap. Itulah mengapa dia memerintahkan Subdit IV Dittipidter Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan tambang ilegal di Kaltim pada akhir 2021.

“Logikanya begini, kalau saya terlibat, ngapain saya minta anak buah saya nangkap pelaku tambang ilegal di Kaltim itu. Kan, nggak masuk akal,” tegas Pipit.

Sedangkan nama-nama lainnya, yakni Agus Andrianto, Herry Rudolf Nahak, dan Budi Haryanto, belum merespons pesan singkat dan telepon dari tim detikX sampai laporan ini ditayangkan.

Di sisi lain, Kompolnas tengah berkoordinasi dengan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto dan Divisi Propam Polri. Hal tersebut guna mengklarifikasi tudingan Ismail Bolong.

"Saat ini jajaran Polri sedang fokus pada pelaksanaan G20. Maka setelah gelaran G20 akan dilaksanakan rapat bersama," kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, Rabu, 9 November 2022.


Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto, Rani Rahayu
Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE