INVESTIGASI

Pemilu Pernah Ditunda oleh Rezim Otoriter

Pemilu di Indonesia pernah beberapa kali ditunda oleh pemerintahan yang dituding berwatak otoriter. Sedangkan wacana penundaan Pemilu 2024 dianggap sebagai upaya busuk dan pemufakatan jahat.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa, 15 Maret 2022

Wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh tiga ketua umum partai koalisi pemerintah. Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Penundaan semacam ini pernah terjadi saat Indonesia dinakhodai rezim otoriter.

Sejarawan dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam menuturkan penundaan pemilu pernah dilakukan pada awal masa Orde Baru pemerintahan Soeharto pada 1968.

“Kan dia (Soeharto) baru jadi presiden penuh pada Maret 1968. Sebelumnya, tahun 1967, itu penjabat presiden (didapuk oleh MPRS). Sedangkan untuk menyelenggarakan pemilu bulan Juli, hanya beberapa bulan dari Maret, dia merasa tidak siap. Jadi makanya diundur sampai tahun 1971,” jelas Asvi.

Bivitri Susanti saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan uji formil UU KPK, Rabu (19/2/2020).
Foto : Ari Saputra/detikcom


Jadi menurut kami, ini adalah upaya busuk, pemufakatan jahat, upaya busuk, dari segelintir elite yang berusaha melanggengkan kekuasaan.”

Padahal Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution, yang saat itu menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), telah membuat ketetapan pada 5 Juli 1966. Isi Pasal 1 Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 itu: Pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.

Akhirnya, pemilu untuk memilih anggota DPR serta DPRD mundur sekitar empat tahun dari waktu yang ditetapkan MPRS, tepatnya pada 5 Juli 1971. Pemenangnya adalah Partai Golkar, yang akhirnya mendominasi DPR dengan perolehan kursi 62,80 persen. Soeharto kemudian dipilih oleh MPR untuk menjadi Presiden RI.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menuturkan penundaan pemilu pada 1968 itu dilakukan karena Soeharto masih khawatir terhadap masih banyaknya pendukung Sukarno. Karena itu, pemilu diundurkan menjadi sekitar setahun setelah Sukarno meninggal dunia. Kemudian, pada 1976, seharusnya dilakukan pemilu, tapi dimundurkan lagi oleh Soeharto ke 1977.

“Tahun 1971 itu mulai ada fusi partai politik, dari banyak partai menjadi 10 partai,” kata Bivitri melalui sambungan telepon kepada reporter detikX, pekan lalu.

Bivitri menegaskan berbagai pemunduran agenda pemilu mengacaukan demokrasi. Maka dari itu, ini hanya cukup dalam sejarah saja, jangan terulang.

“Benang merahnya adalah kemunduran pemilu itu pasti mengumumkan gagasan-gagasan tentang otoritarianisme di baliknya,” ujarnya.

Jangan Ubah Konstitusi Sembarangan

Belakangan, isu penundaan Pemilu 2024 diembuskan oleh tiga pentolan partai politik di Indonesia. Menurut Bivitri Susanti, dari sisi hukum, hanya ada dua faktor yang menjadi celah bagi munculnya penundaan tersebut, yaitu konstitusi dan Undang-Undang Pemilu.

Kalau dari sisi konstitusi, kata Bivitri, jelas tidak bisa kecuali jika konstitusi tersebut diubah.

“Jangan ubah-ubah konstitusi sembarangan, karena gagasan konstitusionalisme itu sendiri adalah pembatasan kekuasaan,” tegas Bivitri.

Made with Flourish

Jika amandemen ini terlaksana, lanjut Bivitri, para elite politik dan penguasa akan semakin bertindak semaunya. Jika amandemen ini bisa dilanggengkan, apa pun bisa terjadi. Keadaan akan lebih parah dari revisi UU KPK, yang dikebut hanya dua minggu.

“Masyarakat sipil, media massa, mau teriak kayak apa, mereka jalan terus dengan rencananya. Makin hancur kita. Itu yang mengerikan,” ucapnya.

Kemudian, jika dari sisi Undang-Undang Pemilu, Bivitri menuturkan, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa saja memundurkan pemilu dalam kondisi darurat.

“Kondisi darurat yang dimaksud itu kalau bencana alam maupun nonalam,” ujarnya.

Meski begitu, pilihan tersebut tak logis menjadi alasan penundaan. Bencana alam yang dimaksud, seperti gempa bumi luar biasa, yang menyebabkan banyak orang tidak bisa melakukan pemilihan umum.

“Nah, memang bisa saja, tapi kan kalau mau pakai pasal itu, nggak bisa dipakai dari sekarang. Namanya darurat, masa dua tahun lagi udah kita bilang kondisi darurat. Kan, nggak logis juga,” tuturnya.

Sedangkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berujar upaya penundaan Pemilu 2024 adalah skenario segelintir elite yang berusaha mempertahankan kekuasaannya.

“Jadi menurut kami, ini adalah upaya busuk, pemufakatan jahat, upaya busuk, dari segelintir elite yang berusaha melanggengkan kekuasaan,” kata Herzaky kepada reporter detikX pekan lalu.

Herzaky Mahendra Putra di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).
Foto : Azhar/detikcom

Begitu juga kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Dia menyatakan sikap partainya masih konsisten dan patuh terhadap konstitusi. Sebab, konstitusi itu sudah jelas membatasi kekuasaan yang mutlak.

"Maka dari itu, PDI Perjuangan berpandangan bahwa dua periode adalah waktu yang ideal dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi kita," ujar Masinton kepada reporter detikX pekan lalu.

Menurutnya, sampai saat ini PDI Perjuangan belum tertarik membicarakan soal penundaan pemilu, karena saat ini rakyat perlu dibantu dengan hal-hal yang konkret.


Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto, Syailendra Hafiz Wiratama
Penulis: Syailendra Hafiz Wiratama
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE