INVESTIGASI

Derasnya Penindasan Hak Digital di Wadas

Akun pemrotes rencana tambang di Wadas diserang dan ditangguhkan. Selain itu, ada indikasi malaadministrasi upaya pengerahan pasukan polisi mengepung Wadas.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 21 Februari 2022

“Bajingan!” Begitu kata Rozi—bukan nama sebenarnya—seorang pemuda Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu dini hari pekan pertama Februari 2022. Dia menyadari kehilangan kendali atas akun Twitter miliknya. Akunnya tiba-tiba hilang. Dia meyakini aparat negara adalah biang keroknya.

“Kok bisa negara sampai kayak begitu? Sebegitu takutnya?” keluh Rozi kepada reporter detikX, pekan lalu.

Beberapa jam sebelumnya, pemuda ini tahu, kendali akun Twitter @Wadas_Melawan dan @LBHyogyakarta sudah direbut. Akun @Wadas_Melawan adalah saluran komunikasi warga Desa Wadas dalam menolak penambangan batu andesit untuk keperluan proyek Bendungan Bener, proyek ambisius pemerintahan Presiden Jokowi. Sedangkan akun @LBHyogyakarta merupakan akun resmi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, yang memberikan pendampingan hukum kepada warga Wadas.

Namun ternyata operasi media sosial yang diduga dilakukan aparat malam itu juga menyasar delapan akun pribadi lainnya, termasuk Rozi. Akun-akun yang menjadi target adalah akun milik mereka yang aktif memperjuangkan tanah Wadas dari upaya penambangan batu andesit.

“Kita menyuarakan apa yang kita resahkan melalui akun-akun itu,” kata Rozi.

Setidaknya, dalam dua pekan terakhir, konflik agraria di Desa Wadas menjadi perbincangan di media sosial, media lokal, bahkan media nasional. Panasnya kabar tentang pertambangan di Desa Wadas bermula pada Selasa, 8 Februari 2022, pagi. Ribuan polisi masuk dan mengepung kampung untuk mengawal pengukuran tanah pertambangan yang menyimpan batu andesit.

Pengukuran itu dilakukan sepihak. Sebagian warga Desa Wadas menolak pertambangan tersebut, tetapi ada yang setuju. Berdasarkan informasi dari beberapa pihak, mereka yang setuju adalah yang memiliki tanah tetapi tidak hidup dari tanah tersebut. Mereka tidak tinggal di sana.

Demo Aliansi Solidaritas Rakyat untuk Wadas di Polres Purworejo, Jumat (11/2/2022).
Foto : Rinto Heksantoro/detikcom

Kericuhan terjadi ketika polisi mengepung masjid yang dijadikan tempat berkumpul para warga penolak tambang. Polisi menangkap sebagian dari mereka dan menyisir ke rumah-rumah warga. LBH Yogyakarta mencatat ada 67 orang yang ditangkap polisi. Sebanyak 64 orang di antaranya memberikan kuasa kepada LBH, tiga sisanya tidak bisa memberi kuasa karena alasan kesehatan.

Tentu saja ini bukan perang yang seimbang. Negara dengan aparat dan para penjilatnya tentu memiliki senjata jauh lebih kuat dan mumpuni untuk menindas warga yang hanya memiliki solidaritas sesama mereka.”

Akun Twitter @Wadas_Melawan mempublikasi kabar peristiwa itu melalui tulisan dan video. Sejak dibuat pada September 2019, akun yang dikelola para pemuda Desa Wadas ini kerap mengkampanyekan penolakan terhadap rencana penambangan batu andesit di sana. Beberapa alasan penolakannya antara lain dapat merusak lingkungan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka dan rencana pertambangan tersebut cacat hukum.

Rozi menjelaskan media sosial memang menjadi salah satu alat warga untuk memperjuangkan tanah mereka. Melalui grup-grup pada aplikasi pesan singkat, para warga berkoordinasi dan saling memberi kabar.

Pada saat kericuhan, para warga pun diam-diam merekam video maupun foto kebrutalan aparat dalam melakukan pengamanan. Video dan foto itu kemudian disebarkan melalui grup. Sebagian dari rekaman itu lalu dipublikasikan melalui akun Twitter @Wadas_Melawan, yang sudah memiliki lebih dari 20 ribu pengikut.

“Kalau ketahuan merekam, handphone kita bisa diambil polisi,” kata Rozi. “Rekaman itu untuk jadi bukti kalau nanti polisi bilang tidak ada kekerasan.”

Pada malam harinya setelah kericuhan, akun-akun Twitter yang aktif mengabarkan kondisi di Desa Wadas kemudian hilang. Namun, seperti saat menghilang, beberapa hari setelahnya akun-akun tersebut bisa diakses kembali tanpa penjelasan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Iqbal Alqudusy membantah telah melakukan operasi digital dan pembekuan sejumlah akun yang aktif menyuarakan penolakan tambang batu andesit di Desa Wadas. "Polri tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk men-suspend akun media sosial apa pun," kata Iqbal, Rabu pekan lalu.

Berdasarkan data analisis Drone Emprit—sebuah aplikasi yang mampu menganalisis dan memonitor media sosial berbasis teknologi big data—pada hari ketika kericuhan di Desa Wadas, terdapat lebih dari 17 ribu akun menggamit akun @Wadas_Melawan. Salah satu cuitan akun @Wadas_Melawan mendapat retweet paling banyak, yaitu lebih dari 4.700 kali dan likes lebih dari 6.900 kali.

Adapun tagar yang paling banyak digunakan adalah #WadasMelawan dan #StopPengukuranDiWadas. Masing-masing berjumlah lebih dari 10 ribu kali dan lebih dari 2.400 kali. Sejumlah tokoh turut mengikuti isu ini, salah satunya anak mantan presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menjelaskan ekspresi publik melalui berbagai twit tersebut cenderung bernuansa negatif. Paling banyak, publik merasakan marah dan takut terhadap kejadian yang menimpa warga di Desa Wadas.

Sejumlah warga yang sempat ditahan polisi tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022).
Foto : Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

“Bukan hanya dari volume percakapan, isu ini besar karena menjadi sorotan berbagai kelompok masyarakat, mulai akademisi, aktivis, politikus, dan publik umum. Jadi secara magnitude, isunya memang sangat besar,” kata Ismail kepada reporter detikX pekan lalu.

Ismail menuturkan, salah satu faktor yang menyebabkan konflik agraria di Desa Wadas ini menjadi perhatian publik adalah peristiwa besar di lapangan. Peristiwa itu menjadi kontroversi karena menyentuh emosi, perasaan, pikiran banyak orang.

Akun @Wadas_Melawan, menurut Ismail, memiliki peran penting dalam menjaga isu konflik agraria di Desa Wadas. Sebab, akun tersebut secara fokus dan konsisten memberikan informasi secara faktual dan aktual mengenai perkembangan di sana.

“Kalau tidak ada akun @Wadas_Melawan, mungkin publik akan lupa. Ketertarikan publik pada sebuah isu itu mudah sekali didistorsi. Waktu dua minggu tertarik pada satu isu saja itu sudah sangat lama,” katanya. “Karena itu, keberadaan akun seperti Wadas Melawan itu penting untuk merawat isu.”

Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Zainal Duwi Prasetia mengatakan masyarakat Desa Wadas memang sudah cukup melek terhadap media. Masyarakat sempat mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai betapa pentingnya media, juga tentang bagaimana cara mempraktikkan jurnalisme warga (citizen journalism).

Namun narasi yang disajikan secara faktual dari akun @Wadas_Melawan bukan tanpa perlawanan. Data yang dianalisis Drone Emprit, ada tagar tandingan yang menunjukkan posisi kontra-narasi @Wadas_Melawan, yaitu #FaktaWadas. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menolak melakukan analisis lebih dalam untuk mengetahui pihak mana yang memainkan tagar ini.

Ismail hanya mengatakan, yang jelas, seluruh kementerian dan lembaga pemerintah saat ini memiliki anggaran sendiri untuk kebutuhan bermedia sosial. “Biar publik mencari tahu sendiri saja,” kata Ismail.

Kepolisian Republik Indonesia, misalnya, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch melalui penelusuran di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri, telah mengeluarkan anggaran untuk sembilan paket pengadaan barang terkait aktivitas digital dalam kurun waktu 2017 hingga 2020. Total anggaran untuk membeli barang sebesar Rp 1,025 triliun. Jika dirata-rata, Polri menggelontorkan anggaran Rp 256 miliar untuk aktivitas digital setiap tahunnya.

Menurut Kepala Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Zainal Arifin, penggunaan media sosial untuk berkampanye memang hal yang sangat penting untuk strategi advokasi saat ini. Zainal mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, pemangku kebijakan tampak lebih ingin merespons isu-isu yang trending di media sosial.

“Sering kali orang turun aksi nggak dipandang. Dialog langsung dengan masyarakat itu sekarang sudah nggak begitu didengarkan,” kata Zainal. “Meski tantangannya sekarang adalah perang narasi dan perang konten.”

Saat ini pun, Zainal melanjutkan, hampir semua masyarakat yang hidup di tengah konflik melakukan kampanye melalui media sosial. Sebagian wilayah konflik sudah mendapatkan pelatihan jurnalismewarga untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa yang terjadi di wilayahnya.

Ini bukan tanpa tujuan. Jika dibutuhkan,nantinya hasil dokumentasi tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan proseshukum. “Jikalau nanti mau menggugat,” kata Zainal.

Penindasan Hak Digital

Sekretaris Jenderal Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Anton Muhajir mengatakan operasi digital yang mengakibatkan pembekuan akun para aktivis Desa Wadas menambah panjang daftar penindasan hak-hak digital di Indonesia. Hak digital secara sederhana adalah hak asasi manusia yang berlaku di ranah digital. Hak ini mencakup hak untuk mengakses Internet, hak bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital.

Represi digital itu terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2020, jumlah insidennya 140, sementara 2021 bertambah menjadi 193 insiden.

“Serangan digital memang makin politis,” kata Anton melalui pernyataan tertulis pekan lalu. “Tujuannya tidak lagi menuntut uang atau imbalan, seperti motivasi usang para penyerang, tetapi lebih pada tujuan menakut-nakuti atau memang membungkam suara-suara kritis.”

Anton melanjutkan, selain mendapatkan serangan digital, warga Desa Wadas mengalami penindasan digital melalui perang informasi. Akun-akun pemerintah dan para pendukungnya gencar membuat wacana tandingan, menyebar informasi-informasi lain tentang situasi di Wadas.

Sebenarnya, dari sisi keberimbangan informasi, ini adalah hal bagus. Publik menjadi bisa melihat informasi dari dua sisi. Namun, Anton menjelaskan, ini menjadi masalah ketika negara, yang diwakili kepolisian, kemudian memberikan label ‘HOAX’ terhadap informasi valid dari warga.

“Humas Polres Kudus, misalnya, mengunggah twit dengan label HOAX pada twit dari @Wadas_Melawan perihal penangkapan salah satu warga,” katanya. Saat ini cuitan Polres Kudus itu sudah tidak ada.

Yang membuatnya lebih parah, perang informasi menjadi semakin riuh karena kehadiran para pendengung propemerintah. Menurut Anton, mereka bekerja secara terorganisasi dalam mengunggah informasi dengan narasi membela polisi, dan, sebaliknya, menyalahkan warga penolak tambang.

“Tentu saja ini bukan perang yang seimbang. Negara dengan aparat dan para penjilatnya tentu memiliki senjata jauh lebih kuat dan mumpuni untuk menindas warga yang hanya memiliki solidaritas sesama mereka,” ujarnya.

Anton melanjutkan, warga Wadas juga mengalami penindasan hak karena aparat diduga telah memutus akses komunikasi mereka. Akibatnya, warga tidak bisa mengakses, mencari, dan menyebarkan informasi yang mereka perlukan.

Pemadaman akses internet memang tengah menjadi tren baru di negara-negara represif. Anton menjelaskan, berdasarkan catatan Koalisi Keep It On, yang memantau pemadaman akses internet global, pada Januari hingga Juni 2021 saja sudah terjadi setidaknya 50 kali pemutusan akses internet di 21 negara.

Pemadaman itu nyaris selalu terkait dengan agenda politik. Di Jammu dan Kashmir, India, pemerintah setempat sudah hampir dua tahun memutus akses internet dengan alasan bisa mengganggu stabilitas nasional.

Warga beraktivitas di sekitar rumahnya di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). 
Foto : Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

Alasan yang sama digunakan Pemerintah Myanmar di Rakhine State terkait situasi etnis Rakhine. Hal sama dilakukan militer Myanmar ketika melakukan kudeta awal tahun lalu: langsung memutus akses internet di seluruh negara begitu selesai menangkap pemimpin sipil negaranya.

“Pemadaman akses internet selalu menjadi metode pertama untuk membungkam suara-suara korban yang melawan. Persis yang dilakukan di Wadas. Hal ini karena akses internet merupakan hak digital paling fundamental,” kata Anton.

Ombudsman Jawa Tengah, yang melakukan pemantauan pelayanan publik di Desa Wadas, mengatakan kabar pemadaman akses internet itu masih didalami kebenarannya. Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida mengatakan, untuk sementara operator sinyal internet internet di sana mengatakan tidak ada pelambatan internet.

Internet di Desa Wadas memang sudah lambat, sebelumnya. “Tapi mereka sudah melakukan perbaikan pelayanan,” kata Siti kepada reporter detikX pekan lalu.

Namun, Siti menegaskan, Ombudsman Jateng menemukan indikasi adanya proses malaadministrasi pelayanan publik yang dilakukan kepolisian dalam melakukan pengamanan. Meski polisi mengklaim semuanya sudah sesuai prosedur, Ombudsman punya pandangan berbeda.

Siti menjelaskan, dalam konteks pelayanan publik, pengamanan yang dilakukan kepolisian bukan hanya harus sesuai dengan prosedur, tetapi juga harus patut. Pada peristiwa pengepungan Desa Wadas itu, polisi terindikasi melakukan pengamanan dengan cara yang tidak patut, baik dari aspek jumlah personel maupun kegiatan saat pengamanan.

“Itu adalah pelayanan publik. Ketika ada yang tidak patut, jadi berpotensi malaadministrasi. Ukuran tidak patut itu diukur dari perspektif yang menerima layanan,” katanya.


Reporter: Rani Rahayu, May Rahmadi
Penulis: May Rahmadi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE