INVESTIGASI

Robohnya Lembaga Penelitian Kami

Melesaknya sejumlah lembaga riset ke dalam BRIN dianggap menggiring langkah penelitian Indonesia menuju kesuraman.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 10 Januari 2020

Gedung Lembaga Eijkman di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, perlahan tak lagi punya aktivitas. Hiruk pikuk kegiatan penelitian biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran yang berjalan sejak 1992 hanya tinggal kenangan bagi para pekerja dan peneliti Eijkman. Akhir Desember lalu, undang-undang memaksa mereka berhenti beraktivitas dan pusat kegiatannya akan dipindahkan ke Cibinong Science Center di Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

"Kita sudah tidak punya hak lagi untuk semuanya," kata Profesor dr Herawati Supolo Sudoyo, PhD, eks Deputi Riset Fundamental Lembaga Eijkman, kepada reporter detikX, Sabtu, 8 Januari 2021.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah melakukan sentralisasi lembaga riset beserta seluruh asetnya. Aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Lembaga-lembaga riset milik pemerintah, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan), serta Kementerian Riset dan Teknologi harus melebur ke dalam BRIN.

Lembaga Eijkman sebagai organisasi yang berada di bawah Kemenristek mau tak mau juga dicaplok untuk melebur ke dalam BRIN. Karena itu, hampir seluruh alat penelitian Lembaga Eijkman pun dipindahkan secara bertahap ke laboratorium milik BRIN di Cibinong, Jawa Barat.

Herawati menjelaskan, hanya 17 peneliti yang direkrut BRIN. Seluruh orang itu memang sudah berstatus aparatur sipil negara (ASN). Sisanya, yang masih berstatus kontrak, nasibnya tidak jelas.

Para peneliti Eijkman berpamitan.
Foto : Eijkman

“Total orang-orang di Lembaga Eijkman itu ada 155, termasuk yang nonpeneliti,” kata Herawati.

Selama ini, Lembaga Eijkman merekrut banyak peneliti dengan status kontrak. Kontrak setiap peneliti akan diperpanjang sesuai kebutuhan proyek penelitian di Eijkman. Lembaga ini tidak bisa menjadikan para peneliti kontrak itu sebagai ASN karena birokrasi tidak memberi kewenangan perekrutan ASN pada Lembaga Eijkman.

Akibatnya, peleburan Eijkman ke dalam BRIN berarti juga pemberhentian kerja bagi banyak pekerja lembaga itu. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyadari kondisi tersebut. “Benar bahwa ada proses pemberhentian sebagai pegawai Lembaga Biologi Molekuler Eijkman,” kata Handoko.

Untuk memperjelas nasib para pekerja kontrak di Lembaga Eijkman, Handoko membuat empat opsi agar mereka juga bisa direkrut ke BRIN. Opsi pertama, honorer periset usia di atas 40 tahun dan S3 dapat mengikuti penerimaan ASN jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021.

Kedua, honorer periset usia kurang dari 40 tahun dan S3 dapat mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021. Ketiga, honorer periset non-S3 dapat melanjutkan studi dengan skema by-research dan research assistantship. Jika tidak tertarik melanjutkan studi, sebagian akan menjadi operator laboratorium di Cibinong.

Keempat, honorer nonperiset diambil alih RSCM. Ini sekaligus mengikuti rencana pengalihan gedung LBM Eijkman ke RSCM sesuai permintaan Kementerian Kesehatan, yang memang memiliki aset tersebut sejak awal.

Peran Sentral Penanganan Pandemi

Sejak berdiri 29 tahun lalu, Lembaga Eijkman telah membantu negara dengan pelbagai hasil penelitiannya. Lembaga ini bahkan memiliki peran sentral dalam penanganan pandemi COVID-19.

Pada awal-awal pandemi, misalnya, para peneliti Eijkman-lah yang menegaskan bahwa penggunaan rapid test tidak efektif dalam pelacakan virus COVID-19 di Indonesia. Setelah itu, pemerintah mengubah metode pelacakan dengan menggunakan tes antigen dan polymerase chain reaction (PCR).

Bukan hanya itu, para peneliti Eijkman menjadi pelopor pelacakan varian COVID-19 dengan metode whole genome sequencing. Memang bukan hanya Eijkman yang mengerjakan ini, tetapi laboratorium Lembaga Eijkman awalnya lebih mampu memeriksa banyak sampel dibanding laboratorium lainnya.

Para peneliti Eijkman juga mengerjakan berbagai penelitian lain, seperti terapi plasma konvalesen untuk pemulihan pasien COVID-19 dan vaksin Merah Putih. Namun, karena Eijkman dilebur dengan BRIN, proyek-proyek tersebut harus terhenti.

“Tidak ada lagi (kami melakukan) genome sequencing dan lain-lain. Duitnya mana? Orangnya mana?” terang Herawati. “Yang dilupakan (dari peleburan ini) adalah tim yang sudah terbentuk. Tim itu harus ada chemistry.”

Memang 17 peneliti Eijkman yang bergabung dengan BRIN nantinya akan menyatu dengan para peneliti lainnya untuk mengerjakan proyek-proyek penelitian atas arahan pemerintah. Namun, menurut Hera, hal tersebut merusak chemistry yang sebelumnya sudah terbangun.

Pengujian COVID-19 di Lembaga Eijkman.
Foto : Detikcom Third Party 

“Kami, kan, bukan benda, yang bisa dipisah dan digabung dengan yang lain seenaknya,” katanya.

Menurut ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan, pemerintah seharusnya tidak melakukan sentralisasi lembaga penelitian yang berdampak pada tercerai-berainya para peneliti. Yang lebih penting daripada itu, menurutnya, adalah masalah ekosistem penelitian yang tidak mendukung produktivitas peneliti.

“Apakah dengan menjadikan PNS akan meningkatkan produktivitas? Saya kira tidak,” kata Ahmad kepada reporter detikX pekan lalu.

Kisruh peleburan Lembaga Eijkman dengan BRIN ini memicu penolakan dari banyak kalangan. Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa bahkan membuat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo di change.org, bertajuk ‘Surat Terbuka untuk Kembalikan Lembaga-lembaga Riset yang Terintegrasi ke BRIN’.

Beberapa tokoh dalam aliansi ini adalah cendekiawan Azyumardi Azra, guru besar Universitas Institut Pertanian Bogor Didin S Damanhuri, dan eks Dirjen Pendidikan Tinggi yang juga Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dalam petisi yang saat ini sudah ditandatangani lebih dari 4.800 orang itu, para tokoh memandang peleburan lembaga Eijkman dan lembaga-lembaga lainnya akan membuat Indonesia kehilangan sekitar 1.500 peneliti. Mereka adalah para peneliti tapi bukan PNS.

Perwakilan aliansi Achmad Nur Hidayat mengatakan pemerintah telah mengambil jalan yang salah dalam membangun masa depan penelitian di Indonesia. Di banyak negara, Hidayat menjelaskan, penelitian-penelitian justru sangat terdesentralisasi. Artinya, seluruh lembaga penelitian diberi kebebasan dan kemandirian dalam melakukan kerja-kerja penelitian sehingga mampu berinovasi dengan lebih leluasa.

Sementara itu, peleburan lembaga-lembaga riset ke dalam BRIN justru sebaliknya. Pemerintah, melalui BRIN, akan memegang kendali penuh atas kerja-kerja para peneliti dari pelbagai bidang.

“Masa depan penelitian kita akan suram,” kata Hidayat kepada reporter detikX. “Negara-negara yang melakukan sentralisasi penelitian dan melakukan ideologisasi kepada peneliti itu relatif terjadi hanya di negara-negara fasis dan otoriter.”

Karena itu, para penggagas petisi meminta Joko Widodo meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, yang menjadi akar masalah sentralisasi penelitian di Indonesia. Ada beberapa poin tuntutan mereka.

Pertama, semua lembaga penelitian tidak perlu melebur ke dalam BRIN. Mereka meminta BRIN hanya berwenang dalam melakukan koordinasi, tetapi tidak dalam melakukan penelitian.

“Lembaga-lembaga yang sekarang dilebur ke BRIN itu tetap terpisah seperti sebelumnya. Hanya, berada di bawah koordinasi BRIN,” kata Hidayat.

Kedua, perlu ada revisi struktur BRIN. Menurut mereka, BRIN harus terhindar dari kepentingan politik. Artinya, tidak boleh ada tokoh politik yang berada dalam struktur BRIN. Saat ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Keanggotaan Dewan Pengarah harus terhindar dari politik. Biarkan pengarahnya langsung presiden,” kata Hidayat.


Reporter: Rani Rahayu, May Rahmadi
Penulis: May Rahmadi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE