INVESTIGASI

Anomali Karantina Warga Pendatang

Sejumlah warga pendatang dari luar negeri merasakan pelbagai keanehan saat karantina. Berangkat dengan hasil PCR negatif, mereka lalu dinyatakan positif COVID-19 oleh laboratorium yang ditunjuk pemerintah.

Ilustrasi: Luthfy Syahban

Senin, 19 Juli 2021

Surat keterangan hasil tes reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) laboratorium sampai di tangan Esha, bukan nama sebenarnya, Sabtu, 19 Juni 2021, di Hotel Harris Suites Puri Mansion. Esha kaget. Dirinya dinyatakan positif mengidap Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan nilai CT value 36.

“Kok, CT 36 positif? Di Qatar saja, CT 35 itu sudah bisa masuk kerja,” kata Esha kepada detikX, Rabu, 14 Juli 2021. CT value atau cycle threshold value adalah nilai dalam pemeriksaan PCR. Semakin rendah nilainya, semakin banyak materi genetik virus Corona di dalam tubuh.

Esha tiba di hotel itu sore menjelang Magrib hari sebelumnya. Sebelum diperbolehkan masuk ruangan, dia harus menjalani tes PCR. Merasa dirinya sehat, tak bergejala, sudah vaksin, dan sudah negatif PCR di Qatar, dia sempat meminta swab PCR pembanding ketika melihat hasil positif itu. Namun petugas kesehatan dari pemerintah yang ada di hotel itu tidak mengizinkannya.

Ilustrasi kedatangan penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang
Foto: Alfi Kholisdinuka/detikcom


Saya baca di berita, pasien COVID-19 yang CT-nya sudah di atas 30 saja sudah boleh pulang. Kok, saya CT 36 malah disuruh isolasi? Kan, aneh.”

Esha adalah warga negara Indonesia yang menetap di Qatar. Suaminya bekerja di sana. Bersama suami dan keempat anaknya, Esha pulang ke kampung halaman dengan menghabiskan jatah cuti suaminya. Esha memegang kartu vaksin Moderna dan hasil negatif PCR, yang diuji sehari sebelum keberangkatannya dari Qatar.

Namun pulang ke kampung halaman saat ini tidak semudah yang Esha bayangkan. Aturan pemerintah, orang-orang yang datang dari luar negeri harus melakukan karantina selama lima hari kala itu—saat ini aturannya berubah menjadi delapan hari. Ada 64 hotel karantina yang pemerintah tetapkan. Mereka yang dikarantina harus melakukan dua kali uji PCR. Jika hasilnya selalu negatif, mereka boleh keluar dari karantina. Namun, jika hasilnya positif, mereka harus diisolasi di tempat lain.

Esha dan suaminya memilih booking Hotel HarrisSuites Puri Mansion untuk karantina selama lima hari karena ruangannya berjenisapartemen. Mereka butuh ruang lebih besar untuk anak-anaknya. Namun Eshamerasa ada yang janggal selama proses tersebut. Bukan hanya karena dirinyatiba-tiba dinyatakan positif COVID-19, sebelum hasil PCR-nya keluar,hasil PCR suami dan anak-anaknya pun keluar lebih dulu. Semuanya negatif.Padahal tesnya berbarengan, di hari sebelumnya

Karena cemas, Esha pun menghubungi petugas hotel berkali-kali. “Kami nggak tahu,” kata petugas hotel kepada Esha melalui sambungan telepon kala itu. “Itu kewenangan laboratorium.”

Petugas kesehatan dari pemerintah yang ada di hotel itu kemudian mengarahkannya untuk menjalani proses isolasi selama 14 hari. Si petugas memberi opsi: Wisma Atlet, ke rumah sakit, atau ke Hotel Hariston Penjaringan, yang merupakan salah satu hotel isolasi berbayar yang ditunjuk pemerintah.

Esha mengambil pilihan terakhir meski harus membayar Rp1,1 juta per malam. Sebab, salah satu anaknya masih berumur 6 bulan dan dirinya masih harus menyusui. Dia tak mungkin membawa anak itu bersamanya ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit.

Tak sampai di situ, keanehan lainnya dia rasakan ketika di Hotel Hariston. Selama isolasi, dia menjalani dua kali tes PCR dan keduanya menyatakan dirinya negatif COVID-19. Esha memandang, itu karena rentang CT value yang digunakan laboratorium di Hotel Hariston adalah 35, bukan 40 seperti di Hotel Harris.

“Saya baca di berita, pasien COVID-19 yang CT-nya sudah di atas 30 saja sudah boleh pulang. Kok, saya CT 36 malah disuruh isolasi? Kan, aneh,” kata Esha.

Kendati selalu mendapat hasil PCR negatif COVID-19 saat isolasi di Hotel Hariston, Esha tidak diperbolehkan keluar. Esha harus tetap menjalani masa isolasi sesuai yang ditentukan pemerintah dan dijalankan pihak hotel.

Cerita serupa juga terjadi pada Prana, bukan nama sebenarnya, WNI yang datang dari Belanda. Seperti Esha, Prana kembali ke Indonesia dengan membawa surat keterangan tes PCR dengan hasil negatif. Dia tiba di Tanah Air pada Senin, 14 Juni 2021. Prana menjalani karantina di Hotel Harris Suites Puri Mansion selama lima hari.

Pada hari pertama, tes PCR menyatakan dirinya negatif COVID-19. Namun, pada hari terakhir karantina, tes PCR memvonis dirinya positif COVID-19 dengan CT value 35,02. “Padahal saya nggak keluar ke mana-mana. Cuma di hotel dan nggak ada symptom apa-apa. Saya merasa sehat banget,” katanya.

Prana juga meminta tes PCR ulang. Dia bahkan meminta bantuan kepada pengacaranya untuk hal tersebut. Namun petugas kesehatan yang ada di hotel tidak mengizinkannya. Dia pun memilih Hotel Hariston sebagai tempat isolasi.

Setelah menjalani karantina lima hari di Hotel Harris, Prana menjalani isolasi selama dua pekan di Hotel Hariston. Sampai akhirnya dia bisa keluar. Namun dia tidak terima atas pengalaman yang didapatnya itu. “Secara nggak langsung, ibaratnya saya sudah dipenjara tanpa saya bersalah. Saya buang waktu di sana, buang uang,” kata dia.

Hasil test antibodi Prana, bukan nama sebenarnya.
Foto: Istimewa

Dua hari setelah selesai isolasi di Hotel Hariston, Prana langsung memeriksa antibodinya. Hasilnya negatif. Pemeriksaan itu menyatakan tidak terbentuk antibodi COVID-19 di tubuh Prana. Dia mengklaim, berdasarkan penjelasan rekan-rekannya yang berprofesi sebagai dokter, seharusnya antibodi COVID-19 terbentuk di tubuh Prana bila dia sempat positif COVID-19. Prana meyakini hal tersebut.

Namun sejumlah dokter membantah hal ini. Sebab, antibodi sangat bergantung pada respons tubuh seseorang. Jika daya tahan tubuhnya kuat, antibodi akan tercipta dan nilainya akan tinggi. Direktur Pencegahan dan Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi membenarkan hal ini. “Antibodi bisa saja tidak terbentuk. Apalagi kalau gejala positif yang ringan,” katanya.

Juru bicara Hotel Hariston Prima menjelaskan perbedaan rentang CT value adalah kewenangan laboratorium. Laboratorium ini berbeda dengan hotel. Hotel Hariston bekerja sama dengan beberapa laboratorium untuk melakukan tes PCR. Prima menyebut laboratorium-laboratorium itu di antaranya, Laboratorium Halmera, Laboratorium Kartika, dan Laboratorium Helix.

“Kita tidak ada laboratorium spesifik. Yang penting mereka sudah terdaftar di Litbangkes dan di eHac,” kata Prima kepada detikX, Jumat, 16 Juli 2021. “Kita mencari lab yang sedang longgar dan bisa melakukan PCR pada hari itu. Kita menyesuaikan jadwal lab yang sedang bisa.”

Prima mengakui memang ada orang yang keberatan ketika harus menjalani isolasi 14 hari di Hotel Hariston. Dia menceritakan beberapa waktu lalu, ada pasien isolasi yang diterima Hotel Hariston dan memaksa keluar sebelum 14 hari. Dengan dibantu polisi, orang itu membawa hasil swab negatif. Padahal, Prima mengatakan, aturan pemerintah mengharuskan isolasi selama dua pekan dan kala itu tidak boleh melakukan swab di luar laboratorium yang bekerja sama dengan hotel.

“Jadi tiba-tiba tamu begitu dengan alasan dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan, lalu tidak balik lagi. Barangnya masih ditinggal, tapi beberapa waktu kemudian datang lagi dan menyatakan sudah negatif. Langsung kita refund hari itu juga,” kata dia.

Padahal mekanisme refund itu, Prima menjelaskan, sebenarnya tidak diatur karena mereka yang menjalani isolasi di sana harus berdiam selama dua pekan. “Mereka harusnya isolasi 14 hari kalau sudah di tempat kita. Kalau tidak isolasi selama 14 hari, berarti ada hal-hal yang khususlah,” katanya.

Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merekomendasikan Hotel Hariston, Hotel Kaisar Pancoran, Hotel Nite and Day Bandengan, dan Hotel Pop Kelapa Gading sebagai hotel isolasi untuk pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Rekomendasi itu terbit melalui surat bernomor SR.03.04/3/561/2021 pada 22 Januari 2021 dengan ditandatangani Koordinator Kekarantinaan Kesehatan Benget Saragih. Koordinator Kekarantinaan Kesehatan saat ini, Imran Prambudi, mengatakan sekarang hanya Hotel Pop Kelapa Gading dan Hotel Hariston yang menjadi tempat isolasi.

Prima memandang informasi mengenai dugaan keanehan yang dilakukan pihak hotel adalah salah sasaran. Sebab, pihak hotel hanyalah menjalankan regulasi pemerintah. “Kita hanya menampung. Kalau mereka awalnya negatif kemudian jadi positif, kita nggak tahu, ya. Yang bisa menjelaskan ini sebenarnya lab atau dokter,” kata dia.

RSDC WIsma Atlet yang juga menjadi lokasi karantina warga dari luar negeri
Foto:  Risyal Hidayat/ANTARA Foto

General Manager Hotel Harris Suites Puri Mansion Anton Rezie enggan berkomentar mengenai informasi mengenai kejanggalan proses karantina dan isolasi para pendatang dari luar negeri. Anton mengatakan hal tersebut lebih layak dijelaskan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia.

Koordinator Hotel Repatriasi PHRI Vivi Herlambang menegaskan tes PCR dan penentuan rentang CT value merupakan kewenangan laboratorium yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pemeriksaan di hotel-hotel karantina. Ada tujuh laboratorium yang dipilih pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

“Yang menentukan hotel A dapat B, misalnya, itu adalah Kementerian Kesehatan,” katanya. “Kita juga hanya mengurus hotel-hotel karantina atau hotel repatriasi, tidak mengurus hotel-hotel isolasi,” kata Vivi. “Nah, karena ada kasus-kasus seperti ini, baru mau kita urusi hotel-hotel isolasi.”

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional sudah sering mendapat laporan mengenai cerita-cerita kejanggalan selama masa karantina dan isolasi. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari mengatakan aduan semacam itu muncul di pintu masuk wilayah Jakarta. Karena masalah ini terus berkembang, Abdul mengatakan, Satgas merasa perlu membuat regulasi baru.

Regulasi tersebut adalah aturan yang mengizinkan para tamu karantina dan isolasi melakukan tes swab pembanding. Aturan ini ada pada surat Nomor B-84.A/KA SATGAS/PD.01.02/07/2021 tentang Kedatangan dan Keberangkatan WNI dan WNA pada masa PPKM Darurat tertanggal 7 Juli 2021.

“Satgas merasa perlu membuat aturan yang melindungi WNI dan WNA yang masuk,” kata Abdul. “SE Satgas ini adalah payungnya. Kementerian atau lembaga terkait, dalam hal ini Kemenkes, kemudian membuat aturan untuk implementasinya di lapangan.”

Namun, hingga Kamis, 15 Juli 2021, regulasi tersebut belum diketahui teknisnya. Pihak hotel menunggu aturan teknis mengenai regulasi itu, sedangkan Koordinator Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes Imran Prambudi mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan BNPB.

“Karena, kan, nggak gampang. Begitu diambil, mengirim sampelnya seperti apa. Lalu bila hasilnya berbeda, akan bagaimana. Itu yang perlu saya klarifikasi dengan teman-teman BNPB,” kata Imran. “Jadi saya belum bisa menjawab tes PCR pembanding itu seperti apa.”


Penulis: May Rahmadi
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE