INVESTIGASI

Ke Mana Obat COVID-19

Kemenkes telah menetapkan harga eceran tertinggi obat-obatan terapi COVID-19. Tak diindahkan oleh pelaku pasar farmasi.

Ilustrasi: Fuad Hasim

Senin, 12 Juli 2021

Lonjakan jumlah kasus positif Coronavirus Disease-19 (COVID-19) di Indonesia membuat rumah sakit ‘mengibarkan bendera putih’ dalam tiga minggu belakangan. Orang-orang yang positif COVID-19 dengan gejala sedang atau ringan terpaksa melakukan isolasi mandiri di rumah. Isoman tentunya harus dibarengi dengan kemudahan akses untuk mendapatkan obat-obatan, yang diyakini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dapat meringankan gejala COVID-19.

Obat terapi COVID-19 kini menjadi barang mahal yang diburu banyak orang. Namun obat-obatan itu kini seolah raib dari pasaran. Sebelum terbit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES.4826/2021 tanggal 3 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sebelas obat-obatan terapi COVID-19, obat-obatan tersebut telah dibanderol dengan harga selangit oleh oknum pedagang yang tak bertanggung jawab.

Pada Senin, 5 Juli 2021, polisi mengamankan penjual obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, berinisial R, yang ditengarai memainkan harga obat di tengah kepanikan masyarakat terkait lonjakan jumlah kasus COVID-19. Jenis obat tersebut antara lain tablet Ivermectin 12 mg. Obat antiparasit yang telah diatur penjualannya oleh Kemenkes seharga Rp 7.500 per tablet atau Rp 75 ribu per kotak itu dijual R dengan harga enam kali lipat, yakni Rp 450 ribu per kotak.

Selang tiga hari setelah penangkapan R, polisi menangkap tersangka inisial N dan MPP pada Kamis, 8 Juli 2021. Karena tahu obat sedang langka, MPP membeli obat dan menjualnya kepada N dengan harga dua kali lipat dari HET. N kemudian menjual lagi obat itu secara online dengan harga empat kali lipat atau sekitar Rp 8,5 juta per kotak. “Jenis obatnya adalah Oseltamivir Fosfat 75 mg,” kata Kabid Humas Polda Metro Kombes Yusri Yunus pekan lalu.

Penangkapan pedagang obat di Pasar Pramuka membuat obat-obatan untuk terapi COVID-19 menghilang entah ke mana. Setidaknya begitulah penelusuran yang dilakukan detikX di pasar obat terbesar se-Indonesia itu pada Selasa, 6 Juli 2021. Dari 11 obat yang penjualannya telah diatur oleh Kemenkes, ada empat jenis obat yang dicoba ditelusuri stok beserta harganya, yakni tablet Favipiravir 200 mg, kapsul Oseltamivir 75 mg, tablet Ivermectin 12 mg, serta Azithromycin 500 mg.

Ilustrasi suasana Pasar Obat Pramuka
Foto : Adhi Wicaksono

Dari 14 toko obat di Pasar Pramuka yang disambangi, tak ada satu pun pedagang yang mengaku menjual keempat obat terapi COVID-19 tersebut. Hanya toko obat inisial P yang menjual Azithromycin dengan merek paten Aziwin Azithromycin seharga 150 ribu per strip (enam tablet). Namun tak ada yang aneh karena HET yang ditetapkan untuk obat jenis itu Rp 178.200.

Kebanyakan pedagang yang ditemui justru merasa tersinggung ketika ditanya stok obat terapi COVID-19. Sebagian bersikap defensif sambil menyalahkan pemerintah mengenai kekosongan stok obat di Pasar Pramuka. Mereka juga kecewa atas penangkapan pedagang oleh aparat. Bahkan satu pedagang justru bersikap arogan ketika ditanya tentang penangkapan tersebut. “Udah sana, pulang saja. Di sini nggak ada obat kayak gitu-gituan,” katanya.

Yoyon, Sekjen Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka, menegaskan kekosongan obat terapi COVID-19 di Pasar Pramuka bukan karena penimbunan ataupun permainan harga oleh anggotanya. Kekosongan stok itu berarti pasokan dari distributor obatnya mandek. Pihaknya mengklaim sudah mengadu kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang kelangkaan obat COVID-19 di sana.

“Lihat, obat sampai langka kayak sekarang ini. Kami dari Asosiasi Pedagang Obat Pasar Pramuka sudah melakukan pengaduan kepada staf Pak Luhut. Melalui Bareskrim juga telah mengadukan kekosongan obat-obatan ini,” ujar pemilik toko obat Oyon itu.

Lantaran tak menemukan obat terapi COVID-19 di Pasar Pramuka, penelusuran berlanjut ke apotek-apotek di sekitar Bekasi, Jawa Barat. Dari enam apotek yang didatangi, tak ada satu pun yang memiliki obat-obatan terapi COVID-19. Stok di dua apotek Kimia Farma milik badan usaha milik negara di sebuah pertokoan di Bekasi dan Kota Harapan Indah juga kosong.

Penelusuran obat terapi COVID-19 berlanjut ke marketplace. Pencarian lantas difokuskan hanya pada obat-obatan generik. Dari berbagai macam marketplace, Tokopedia adalah platform yang paling banyak ditemukan penjual obat-obatan terapi COVID-19. Sedikitnya ada 10 pelapak yang menjual obat-obatan ini dengan harga yang jauh di atas HET.

Ilustrasi Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta membangun tenda darurat karena penuhnya rumah sakit
Foto: Pius Erlangga

Azithromycin 500 mg produksi Kimia Farma, misalnya, yang seharusnya dijual dengan harga maksimal Rp 17 ribu per strip (10 tablet) dibanderol dengan harga variatif, mulai Rp 150 ribu hingga Rp 600 ribu per strip. Lalu Favipiravir 200 mg keluaran Kimia Farma dijual dengan harga Rp 680 ribu hingga Rp 800 ribu per strip. Kenaikan harga ini tiga kali lipat di atas ketetapan HET, yang seharusnya maksimal Rp 225 ribu per strip.

Obat infeksi virus Oseltamivir 75 mg dijual dengan harga Rp 650 ribu per strip (10 kapsul) di dua toko yang tergabung dalam lapak Tokopedia. Harga itu menyalahi HET yang dipatok seharga Rp 260 ribu per strip. Terakhir, obat cacing tablet Ivermectin 12 mg produksi Indofarma dijual seharga 280-350 ribu per botol (20 tablet), padahal HET-nya hanya Rp 150 ribu per botol.

Alasan pedagang menjual harga di atas HET bermacam-macam. Seperti Buyung, bukan nama sebenarnya, menjual obat dengan harga tinggi, yakni Rp 270 ribu per strip untuk Azithromycin 500mg serta Favipiravir produksi Kimia Farma seharga Rp 680 ribu, karena kulakan obat dengan harga yang sudah tinggi pula. “Saya freelance, baru kali ini menjual obat. Ambil obat dari orang toko juga sudah mahal,” katanya.

Iksan, bukan nama sebenarnya, menjual Azithromycin generik produksi Kimia Farma seharga Rp 200 ribu karena dirinya memiliki stok lebih. “(Azithromycin) yang harga normal di apotek saya nggak dapet. Akhirnya saya beli online seharga Rp 179 ribu per strip. Saya beli dua strip, tetapi istri hanya perlu satu. Jadinya saya jual lagi,” ujarnya kepada detikX.

Menanggapi maraknya oknum yang memainkan harga obat COVID-19, External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan pihaknya telah menindak tegas lapak-lapak yang nakal. “Laporan mengenai banyaknya penjual memasang harga produk di atas kewajaran, sejalan dengan keputusan Menkes kemarin, Tokopedia telah menindak tegas dengan melakukan penurunan konten, bahkan akan banned toko atau akun tersebut,” tegasnya kepada detikX, Jumat, 9 Juli 2021, sore.

Namun, sayangnya, hingga Sabtu, 10 Juli 2021, masih banyak lapak di Tokopedia yang menjual obat terapi COVID-19 dengan harga di luar kewajaran. Lapak milik I misalnya. Walau lapaknya sudah ditutup sementara oleh Tokopedia karena ketahuan menjual obat keras tanpa resep dokter, ia masih dapat melayani pembelian. Lapak itu mengirimkan tautan toko dengan akun berbeda untuk mengelabui pengelola aplikasi. Dalam tautan tersebut, ia menjual Ivermectin keluaran Bio Farma seharga Rp 545 ribu per botol (20 tablet). Harga tersebut empat kali lipat dari HET.

Ilustrasi anrran di apotek di Jakarta
Foto : Andhika Prasetia/detikcom

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Andi Prazos menerangkan kelangkaan obat di pasaran saat ini karena prioritas pendistribusian Kimia Farma adalah ke tempat-tempat yang dianggap memiliki urgensi tinggi, seperti rumah sakit rujukan COVID-19. “Minggu kemarin itu, untuk obat Favipiravir memang stok terakhir kita. Jadi kita tempatkan ke tempat-tempat krusial, seperti rumah sakit,” katanya kepada detikX pekan lalu. Andi mengeluhkan keterbatasan bahan baku yang menjadi kendala utama Kimia Farma dalam memenuhi ketersediaan obat. “Keterlambatan pengiriman bahan baku dari China karena sulitnya penerbangan ke Indonesia, jadi tertunda pengiriman bahan baku selama seminggu,” ujarnya.

Andi menambahkan, Kimia Farma akan mengejar produksi Favipiravir setelah bahan baku datang dari China. Targetnya, akhir Juli mendatang produksi Favipiravir mencapai 7 juta tablet. Sedangkan untuk Azithromycin, ia mengaku tak ada kendala dalam proses produksinya. Mulai bahan baku hingga pendistribusian setiap hari rutin dilakukan Kimia Farma. Karena itu, ia pun mengaku tak paham mengapa terjadi kelangkaan terhadap obat jenis antibiotik ini.

Senada dengan Andi, Sekjen Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Andreas Bayu Aji menjelaskan kelangkaan obat terapi COVID-19 saat ini disebabkan oleh kurangnya bahan baku sehingga perusahaan-perusahaan farmasi ‘gagap’ dalam memproduksi obat pada saat gelombang kedua pandemi. “Kedua, adanya oknum-oknum yang ketika barang masih ada mereka beli banyak (panic buying) untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kami sudah upayakan untuk peningkatan produksi 1-2 minggu ini agar bisa terus menyuplai apotek-apotek yang kosong,” ungkapnya kepada detikX.

Aji juga mempertanyakan soal HET. Menurutnya, Menkes tak menjelaskan apakah 11 obat yang diatur HTE-nya itu berlaku untuk obat generik saja atau juga obat paten. “Lalu bagaimana dengan nasib obat-obatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Permenkes Nomor 98 Tahun 2015? Masa teman-teman yang membeli dengan HET sebelumnya terpaksa menurunkan harga sesuai dengan HET yang saat ini? Nggak jelas juga apakah itu berlaku hanya untuk generik atau obat paten juga,” cetusnya.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Aru Armando berpendapat seharusnya kelangkaan obat terapi COVID-19 dapat disiasati para stakeholder dengan memanfaatkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Polda Jatim melakukan pengawasan pada perdagangan obat di Surabaya
Foto : Amir Baihaqi/detikcom

Contohnya, dalam situasi tidak normal seperti pandemi COVID-19 ini, pengadaan barang dan jasa boleh dengan penunjukan langsung, tidak melalui tender yang memerlukan waktu lama. Kemudian distributor dan produsen obat diperbolehkan saling mengintip untuk masalah pasokan, distribusi, maupun pemasaran. Mereka juga boleh bekerja sama dalam membagi wilayah pemasaran sepanjang melapor ke KPPU. “Kan, kalau kita bicara di kondisi normal, hal itu tidak diperbolehkan,” terang Aru kepada detikX pekan lalu.

Terkait kelangkaan obat terapi COVID-19, anggota Komisi VI DPR, yang membidangi industri, investasi, persaingan usaha, Nusron Wahid menyayangkan pemerintah hanya mengimbau para pedagang agar menjual sesuai dengan ketentuan. Menko Luhut memang sudah memberi ultimatum kepada pedagang nakal, tapi sejauh ini belum ada tindakan nyata.

“Sejauh ini kan pemerintah hanya mengeluarkan imbauan-imbauan saja. Seharusnya pemerintah juga melakukan operasi pasar farmasi, seperti operasi pasar yang biasa dilakukan ketika Lebaran, harga sembako naik,” ujar politikus Golkar itu.


Reporter: Fajar Y Rasdianto, Rani Rahayu
Penulis: Rani Rahayu
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE