Menteri 'Spesialis Darurat' Luhut

Ketika COVID-19 menggila, saat itu pula Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan muncul dan mengambil alih tongkat komando penanganan. Minggu, 27 Juni 2021, sore, telepon seluler Luhut berdering. Panggilan tersebut ternyata dari Presiden Joko Widodo. Jokowi menginstruksikan Luhut untuk menyiapkan usulan skema pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang akan diterapkan melihat lonjakan signifikan angka kasus COVID-19 secara nasional. “Laksanakan dan amankan!” jawab Luhut.

Sehari kemudian, Senin, 28 Juni 2021, Jokowi menggelar rapat terbatas tentang penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain Luhut, menurut seorang sumber detikX, rapat tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto. Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Satgas COVID-19 Letjen COVID-19 Ganip Warsito.

Ratas itu membicarakan ihwal rancangan skema pengetatan PPKM. Salah satu sumber yang mengetahui jalannya rapat itu bercerita kepada detikX, Jokowi membuka rapat dengan usulan nama kebijakan PPKM. Jokowi lantas meminta Airlangga dan Luhut, yang juga merupakan wakil Airlangga di KPCPEN, mempresentasikan PPKM versi mereka masing-masing. Presentasi dimulai oleh Airlangga, baru kemudian Luhut. “Kalau dari Pak Luhut bagaimana?” kata Jokowi setelah mendengar uraian Airlangga.

Sosok Luhut adalah satu di antara para menteri lain yang diharap bisa back-up full tugas-tugas Bapak Presiden. Menurut Pak Presiden, semua program yang diberikan kepada Luhut hampir semua sukses. Jadi saya kira wajar saja Pak Luhut akhirnya dipilih kembali.”

Luhut mengusulkan nama PPKM darurat. Nama itu diusulkan dengan melihat situasi COVID-19 yang semakin genting saja. PPKM darurat dipilih agar tindakan-tindakan dalam pembatasan masyarakat dapat diberlakukan semaksimal mungkin. “Lebih terarah, baik koordinasi maupun sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar kebijakan PPKM darurat ini,” ujar Luhut. Sempat terdiam beberapa saat, Jokowi lantas sepakat dengan Luhut. “Ya, saya setuju, Pak Luhut,” ujar sumber detikX itu menirukan ucapan Jokowi.

Rapat terbatas hari itu ditutup dengan kesepakatan nama PPKM darurat untuk mengatasi lonjakan COVID-19 selepas libur Lebaran. Jokowi juga menugasi Luhut dan Airlangga untuk mematangkan konsep PPKM darurat versi mereka masing-masing. Bukan Airlangga selaku Ketua KPCPEN, Jokowi menunjuk Luhut untuk memegang tongkat komando penanganan COVID-19 Jawa-Bali. Pada September 2020, Luhut juga ditugasi menekan penyebaran COVID-19 di delapan wilayah.

Rabu, 30 Juni 2021, tersebar draf skema PPKM darurat versi Luhut dan PPKM mikro versi Airlangga. Banyak pihak yang membanding-bandingkan skema keduanya. Sehari berikutnya, 1 Juli 2021, Jokowi secara pribadi menyampaikan kepada Luhut bahwa skema PPKM darurat versinya-lah yang akan diimplementasikan di Jawa-Bali. Akhirnya, pada hari yang sama pula, didampingi Menkes dan Mendagri, Luhut secara resmi mengumumkan masa pemberlakuan PPKM darurat dan kebijakan-kebijakan yang menyertai.

“Dan sekarang Presiden sudah perintahkan kami untuk menyusun, dan selama empat hari kami susun dengan mendengar semua pandangan, baik dari epidemiolog, dari asosiasi profesi kedokteran, dari macam-macam, semua sudah kita dengar,” kata Luhut saat jumpa pers tersebut.

Penunjukan Luhut untuk kedua kalinya tak pelak mendatangkan pro dan kontra. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengungkap alasan Jokowi menunjuk Luhut menjadi komandan penanganan COVID-19 karena citra baik Luhut di mata Jokowi. Luhut dipandang selalu sukses dalam memegang program-program yang diamanatkan.

“Sosok Pak Luhut adalah satu di antara para menteri lain yang diharap bisa back-up full tugas-tugas Bapak Presiden. Menurut Pak Presiden, semua program yang diberikan kepada Luhut hampir semua sukses. Jadi saya kira wajar saja Pak Luhut akhirnya dipilih kembali,” ujar Ngabalin kepada detikX pekan lalu.

Walau Luhut menjadi wakil Airlangga di KPCPEN, menurut Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, hal tersebut dijamin tak akan menyebabkan gesekan di antara kedua belah pihak. “(Penanganan) COVID kan kerjaannya banyak banget. Pak Airlangga juga harus mikirin bansos, insentif bisnis, dan stimulus. Bagi-bagi tugas saja ini, mah. Pak Luhut kan juga wakil dia di KPCPEN. Jadi bersinergi saja,” katanya kepada detikX, pekan lalu.

Sejak Sabtu, 3 Juli 2021, PPKM darurat yang digagas Luhut resmi diberlakukan dengan cakupan area 121 kabupaten/kota di Jawa-Bali dengan nilai asesmen 3 dan 4, serta komposisi rincian pengetatan aktivitas meliputi: pemberlakuan 100 persen penerapan work from home (bekerja di rumah) untuk sektor non-esensial, sedangkan untuk sektor esensial, seperti perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, serta industri orientasi ekspor memberlakukan kapasitas 50 persen maksimum bekerja di kantor (WFO).

Penerapan WFO 100 persen diperbolehkan untuk sektor kritikal yang mencakup sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan sebagainya. Supermarket hingga toko kelontong yang menjual bahan kebutuhan pokok sehari-hari tetap diperbolehkan buka hingga pukul 20.00 WIB waktu setempat dengan maksimal kapasitas pengunjung 50 persen.

Seluruh tempat ibadah, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, seperti area publik, taman umum, dan tempat wisata, ditutup. Sedangkan restoran hanya boleh menerima pesan antar atau take away. Transportasi umum hanya boleh memuat penumpang dengan kapasitas 70 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang serta tidak diperkenankan makan di tempat resepsi (makanan disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang).

Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi jarak jauh, seperti pesawat, bus dan kereta api, wajib mengantongi kartu vaksin, minimal sudah vaksinasi dosis pertama, beserta surat polymerase chain reaction (PCR) test H-2 sebelum keberangkatan, sedangkan H-1 sebelum keberangkatan untuk surat antigen.

Dalam rapat sosialisasi PPKM darurat dengan kepala daerah yang digelar Jumat, 2 Juli 2021, Luhut menegaskan tak segan-segan akan memberikan teguran tertulis hingga memberhentikan sementara kepala daerah yang tak mengindahkan PPKM darurat sesuai yang tertuang dalam Pasal 68 UU Nomor 23. Hal itu juga diungkap Luhur saat menggelar jumpa pers untuk menjelaskan sejumlah aturan PPKM darurat.

“Gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai pemberhentian sementara,” tegas Luhut.