INVESTIGASI

‘Hadiah’ Tanah untuk Pemuda Muhammadiyah

Jokowi memberikan konsesi lahan untuk dikelola Pemuda Muhammadiyah. Ditolak Dahnil Anzar, diterima dengan antusias oleh Sunanto.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 29 Maret 2021

Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah diundang audiensi ke Istana Negara pada 20 Februari 2017. Sekitar 12 orang, termasuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, hadir memenuhi undangan siang itu. Mereka datang mengenakan atasan berwarna krem khas Pemuda Muhammadiyah.

Pertemuan pada hari itu membicarakan berbagai hal, mulai isu-isu politik, ekonomi, dan sosial dalam negeri. Di hadapan Kepala Negara, Dahnil cs menyoroti soal penguasaan lahan oleh konglomerasi di Indonesia. Pemuda Muhammadiyah menuntut pemerintah agar menyelesaikan beberapa konflik agraria yang sedang diadvokasi mereka.

Konflik agraria yang dibahas adalah konflik akibat rencana pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang dilakukan PT Semen Indonesia. Selain itu, sengketa tanah antara PT Pertiwi Lestari (PT PL) dengan para petani di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat.

Jokowi berjanji menindaklanjuti desakan Pemuda Muhammadiyah itu. Namun, ia juga memberikan tantangan kepada Dahnil dan rombongan. Jokowi menantang Pemuda Muhammadiyah untuk ikut mengelola lahan Tanah Objek Reforma Agraria alias TORA. Alasan Jokowi, agar pemuda tak hanya jago mengkritisi tanpa memberikan solusi yang nyata.

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat berkunjung ke Istana Negara pada 20 Februari 2017
Foto : Bagus/detikcom


Saya kasih konsesi lahan. Lalu kemudian perhatikan aspek perundangannya. Kalau memang segala sesuatunya matang, saya bantu juga untuk permodalannya."

“Saat itu kita langsung menolak. Mending Pak Jokowi sediakan lahan untuk petani Telukjambe yang di Karawang ketimbang kita diberi lahan,” ungkap seorang pengurus Pemuda Muhammadiyah yang hadir dalam pertemuan itu saat dihubungi detikX pekan lalu.

Rupanya penolakan itu tak lantas membuat Jokowi menyetop usahanya membujuk Pemuda Muhammadiyah. Sumber tersebut menuturkan, beberapa kali utusan Istana datang ke kantor Pemuda Muhammadiyah untuk menyorongkan tawaran itu. Namun Dahnil tetap pada keputusannya.

“Kita garis bawahi, lahan konsesi kayak gitu kan kebanyakan bermasalah. Misalnya lahan milik pemerintah, ternyata sudah dimanfaatkan masyarakat. Nah, kalau lahannya diserahkan ke kita, nanti kesannya kita yang langsung dihadapkan dengan masyarakat karena kita yang mau mengelola,” kata sumber tersebut.

Jokowi memang tengah mengejar percepatan redistribusi TORA. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, pemerintah hendak mendistribusikan pengelolaan aset tanah yang totalnya berjumlah 4,5 juta hektare. Aset itu terdiri atas bekas hak guna usaha dan tanah telantar (0,4 juta hektare) serta pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektare).

Hutan yang digunakan untuk sumber TORA itu antara lain kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tak produktif. Selain itu, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang telah dikuasai, dimiliki, atau digunakan untuk permukiman dan lahan garapan. Istimewanya, bukan hanya masyarakat perorangan yang berhak mendapat konsesi dari pelepasan HPK, tapi organisasi kemasyarakatan atau badan hukum juga bisa mengajukan dan menerima hak pengelolaan lahan.

Ketentuan tentang pelepasan lahan itu lalu diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria yang diteken Menteri LHK Siti Nurbaya. Ketentuan itu kemudian dilakukan sedikit revisi pada 2019.

Sekjen Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalla
Foto : Fajar Y Rasdianto/detikX

Setelah terbitnya beleid tersebut, Jokowi dan Pemuda Muhammadiyah kembali bertemu di Istana Negara pada 24 Januari 2020. Kali ini, Pemuda Muhammadiyah telah berganti kepengurusan dengan Sunanto sebagai Ketua Umum. Jokowi kembali melayangkan tantangan soal pengelolaan lahan kepada Sunanto Cs. Bukan hanya memberikan hak pengelolaan HPK, Jokowi juga turut menjanjikan tambahan permodalan untuk pengelolaannya. Modal itu bisa berupa pinjaman ataupun akses kepada investor.

"Saya kasih konsesi lahan. Lalu kemudian perhatikan aspek perundangannya. Kalau memang segala sesuatunya matang, saya bantu juga untuk permodalannya," kata Jokowi seperti dituturkan kembali oleh Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla kepada detikX pekan lalu. "Ada kata-kata sesuai dengan perundang-undangan," lanjut Dzulfikar menegaskan.

Berbeda dengan Dahnil, Sunanto langsung menyambut antusias tawaran Jokowi tersebut. Sejak hari itu juga, Pemuda Muhammadiyah terus melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti tawaran Jokowi. Dalam dokumen yang detikX dapatkan, tercatat beberapa kali Pemuda Muhammadiyah menemui pejabat pemerintah untuk menindaklanjuti tawaran Jokowi tersebut.

Seperti pada Kamis, 25 Juni 2020, Sunanto dan pada pengurus Pemuda Muhammadiyah berkunjung ke kantor Sekretariat Negara menemui Pratikno. Di sana, Cak Nanto, sapaan akrab Sunanto, menanyakan bagaimana kelanjutan tawaran Jokowi kepada Pratikno. Menurut Dzulfikar, Pratikno menjawab akan berkoordinasi dengan Kementerian LHK.

Sebulan kemudian, Kamis, 9 Juli 2020, Pemuda Muhammadiyah berkunjung ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mereka bertanya soal tahap yang perlu dilalui supaya bisa mengejawantahkan tawaran Jokowi. Pasalnya, dalam Peraturan Menteri LHK dijelaskan bahwa nantinya Kemenko Perekonomian bakal berperan sebagai verifikator disetujui atau tidaknya permohonan pelepasan lahan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Airlangga memberi arahan agar mereka menemui Dirjen Planologi Kementerian LHK. Pada Jumat, 6 November 2020, Pemuda Muhammadiyah menemui Dirjen Planologi Sigit Hardwinarto di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat. Sunanto tidak hadir dalam kunjungan ini. Hanya diwakili Dzulfikar dan beberapa pimpinan Pemuda Muhammadiyah. Pertemuan membahas soal teknis pelepasan lahan. Disampaikan oleh Sigit waktu itu, proses pengajuannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Sanggup (memenuhi) persyaratannya?” tanya Sigit. “Sanggup,” jawab Dzulfikar. Dari situ, komunikasi Pemuda Muhammadiyah dengan staf Dirjen Planologi berlanjut. Beberapa kali Pemuda Muhammadiyah ditanyai soal lahan mana yang mau diajukan. Ada tiga pilihan, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kemudian dipilih lah lahan HPK yang dicadangkan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Kita memperhatikan aspek sosiologisnya di Sumsel itu. Masyarakat sudah begitu akrab dengan industri perkebunan, industri pertanian dan lain sebagainya. Kedua, peta sumber daya manusia kami juga cukup baik di Sumsel, kampus, dan lain sebagainya dan punya potensi pengembangan yang menjanjikan," papar Dzulfikar mengenai alasan memilih cadangan HPK di Sumsel.

Luas lahan 19.685 hektare itu tersebar di Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin, dan Batang Hari Leko. Di sana, Pemuda Muhammadiyah berencana mengembangkan lumbung pangan, lahan peternakan, budi daya perikanan, kawasan pengelolaan sampah mandiri, dan hilirisasi industri. Rencananya, Jokowi bakal meresmikan lahan HPK Pemuda Muhammadiyah ini pada Juni 2021.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto
Foto: Muhammad Ridho/detikcom

Pemberian konsesi lahan kepada Pemuda Muhammadiyah tak pelak membuka ingatan tentang persaingan di tubuh organisasi tersebut dan rumor kedekatan Sunanto dengan Istana. Persaingan kubu Sunanto dengan Dahnil memuncak pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII Tahun 2018 di Yogyakarta. Pada saat itu, Sunanto berhasil mengalahkan Dahnil dalam perebutan kursi Ketua Umum.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Iwan Setiawan sempat membeberkan adanya cawe-cawe aparat keamanan soal pemilihan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang baru. Aparat, kata dia, sempat menanyakan kepada kader Pemuda Muhammadiyah soal calon Ketum baru. “Dan itu masif dilakukan di semua wilayah di Indonesia,” tegas dia.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais juga mengembuskan isu adanya intervensi kekuasaan yang mendukung terpilihnya Sunanto sebagai Ketua Umum. Indikasi itu tercium saat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti memanggil lima calon kuat ketua umum Pemuda Muhammadiyah.

Menurut informasi yang diperoleh Amien, kelima calon itu diminta mundur sebagai kandidat Ketua Umum dan menyerahkan dukungan kepada Sunanto. “Ada pesanan kekuatan yang betul-betul berbahaya buat Islam lewat Ketum dan Sekjen Muhammadiyah meminta kadernya itu suruh mundur,” kata Amien saat diundang berbicara oleh kader Pemuda Muhammadiyah peserta Muktamar, termasuk Dahnil, di Hotel Cavinton, 28 November 2018.

Namun, Sunanto dan beberapa calon ketua umum langsung membantah isu yang dihembuskan Amien tersebut saat itu. Ahmad Labib, salah satu kandidat ketua umum, mengatakan tidak ada upaya intervensi dalam pertemuan dengan Haidar Nasir dan Abdul Mu'ti. Keduanya hanya memberikan pesan-pesan terkait berlangsungnya Muktamar dan bermartabat dan menjaga solidaritas.

Sedangkan Sunanto mengatakan, apa yang didengar oleh Amien adalah misinformasi. "Mungkin ayahanda (Amien Rais) informasinya kurang. Jadi saya kira sampai saat ini Muktamar tidak ada intervensi," jelas Sunanto sesaat setelah terpilih menjadi Ketua Umum. Pertemuan dengan Haidar, sebutnya, adalah untuk meminta nasihat dan Haidar berpesan siapapun Ketua Umum yang terpilih agar menjaga marwah Muhammadiyah.

Belakangan, setelah tak lagi menjabat di Pemuda Muhammadiyah, Dahnil mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 2019. Dia bahkan menjabat Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga dan cukup keras mengkritisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kini Dahnil menjadi Juru Bicara Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Sunanto, yang tak pernah mengkritik pemerintah. Pada awal 2021, Sunanto bahkan mendapat jatah jabatan sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Istaka Karya (Persero).

Namun, Sunanto membantah kabar bahwa pemberian konsesi lahan kepada Pemuda Muhammadiyah itu terkait dengan politik. “Saya nggak merasa. Bahkan (pada Pilpres 2019) kami kan nggak mendukung (Jokowi) juga. Dalam konteks dukungan politik di Muhammadiyah, kader diberi kebebasan, kan gitu,” begitu kata Sunanto kepada detikX, Kamis, 25 Maret 2021.

Sedangkan soal perbedaan sikap dengan Dahnil terkait pemberian lahan oleh Jokowi, dia menyebut itu murni atas pertimbangan sosial-ekonomi. Pantang baginya menolak tantangan dari Jokowi yang menurutnya ditujukan untuk kemaslahatan ekonomi bangsa.

Sikap itu pulalah yang diambilnya ketika dia menerima pinangan pemerintah untuk menjabat komisaris di perusahaan badan usaha milik negara. “Saya tidak dalam tekanan siapa pun dan untuk menerima ini. Yang saya pikirkan, kalau kami mampu mengelola, kemungkinan manfaatnya besar,” pungkasnya.


Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE