INVESTIGASI

Tergesernya Geng Solo

Kapolri Jenderal Idham Azis merotasi besar-besaran perwira Bhayangkara. Rotasi itu dinilai telah menggeser 'geng Solo' dari bursa calon Kapolri Januari 2021.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 23 November 2020

Kerumunan massa penjemput kepulangan dan beberapa acara Habib Rizieq, yang dianggap tak mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada 10-14 November 2020, menuai kritik. Saat itu tak ada aparat keamanan, baik Polri, TNI, Satpol PP, maupun Satgas COVID-19, yang bertindak kecuali imbauan semata. Hal itulah yang kabarnya membuat Presiden Joko Widodo marah dan meminta aparat keamanan segera bertindak tegas.

Buru-buru Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan kepada seluruh jajarannya melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar prokes tersebut. Ia mengeluarkan surat telegram rahasia bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tentang perintah penegakan hukum atas pelanggaran prokes COVID-19 yang diteken oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo pada 16 November 2020. Dalam surat telegram itu, pejabat Polri yang tak tegas akan dievaluasi.

Tapi, pada hari yang sama, Kapolri juga mengeluarkan dua surat telegram lainnya yang diteken oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan, yaitu bernomor ST/3222/XI/KEP./2020 dan KEP./2206/XI/2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Kapolri mencopot dan mengganti Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi, yang dianggap gagal menegakkan hukum terhadap pelanggaran prokes, khususnya massa Rizieq.

Kapolri Jenderal Idham Aziz
Foto: Mei Amelia R/detikcom


Rotasi besar-besaran yang baru terjadi setahu saya hanya mutasi biasa, tour of duty. Ada yang pensiun, ada yang sekolah, ada yang sudah dianggap cukup bertugas di satu tempat dan perlu dimutasi ke tempat lain untuk penyegaran dan pembinaan karier, ada juga yang reward and punishment."

Posisi Kapolda Metro Jaya langsung diserahkan kepada Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur. Sedangkan Kapolda Jawa Barat diserahkan tugasnya kepada Irjen Ahmad Dofiri, yang menjabat Asisten Logistik Kapolri. Kapolri juga mengeluarkan sembilan telegram rahasia tentang rotasi 600-an perwira menengah (pamen) hingga perwira tinggi (pati). Alasan rotasi itu adalah ada beberapa perwira yang masuk masa pensiun, masuk masa pendidikan, dan lain-lainnya, sehingga harus dimutasi.

Namun Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melihat pergantian sejumlah pejabat Polri itu bernuansa politis. Rotasi itu bukan hanya dalam rangka menjalankan perintah Presiden, tapi juga dimanfaatkan Idham untuk menyongsong suksesi jabatan Kapolri yang akan dilakukan pada Januari 2021. Seperti diketahui, Idham, yang lahir pada 30 Januari 1963, akan memasuki masa pensiun pada Desember 2020 nanti.

Dengan mencopot Nana, kata Neta, Idham praktis telah menggeser kekuatan 'geng Solo' dalam bursa Kapolri. Geng Solo adalah sebutan bagi sejumlah pejabat teras Polri yang pernah bertugas sebagai Kapolresta Solo ketika Jokowi menjabat wali kota. Selain Nana, dalam barisan ini terdapat Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Keduanya juga disebut-sebut calon kuat Kapolri.

Di sisi lain, Idham menempatkan orang-orang yang dipercayainya dalam posisi strategis, seperti Fadil Imran dan Ahmad Dofiri. Nah, menurut Neta, keduanya termasuk dalam 'geng Makassar'. Idham memang berasal dari Makassar. Kendati demikian, bukan berarti peluang geng Solo menjadi Kapolri telah tertutup.

Mantan Kapolda Metro Irjen Nana Sudjana
Foto: Luqman Nurhadi Arunanta/detikcom

“Peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021. Meski penentuan calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, masing-masing kekuatan di internal Polri berusaha mencari peluang dan bermanuver menyuguhkan calon-calon terbaik dari kubunya,” kata Neta kepada detikX pekan lalu.

Rotasi juga telah memberikan peluang kepada kelompok perwira Polri lainnya ke dalam bursa Kapolri, yaitu 'geng Pejaten' dan kelompok independen. Sementara itu, 'geng Palembang' sudah lama hilang dari permukaan. Sayang, Neta tak menjelaskan siapa saja yang masuk dalam geng Pejaten dan kelompok independen. Namun, yang jelas, bursa Kapolri memang masih sangat cair untuk dianalisis, sehingga cukup sulit memprediksi siapa nama yang bakal diserahkan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada Desember nanti juga akan ada dua posisi jenderal bintang tiga yang kosong, yaitu Sekretaris Utama Lemhannas dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Karena itu, akan ada dua jenderal bintang dua naik menjadi bintang tiga. Nah, siapa pun di antara keduanya berpeluang besar masuk ke dalam bursa calon Kapolri. Hingga kini, ada 13 jenderal bintang tiga, tujuh di antaranya menempati posisi di luar institusi Polri.

Sejauh ini, nama-nama lain yang berpotensi menjabat Kapolri juga telah beredar. Yang mencuat adalah Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Agus Andrianto Prabowo, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Rycko Amelza Dahniel, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan Dankor Brimob Irjen Anang Revandoko.


Infografis: Fuad Hasim/detikcom

“Memang banyak versi soal nama-nama itu. Dengan kuatnya tarik-menarik bursa calon Kapolri kali ini, IPW melihat kelompok independen yang bakal terpilih menjadi Kapolri. Tapi semua menjadi hak prerogatif Presiden tentang siapa yang akan dipilihnya menjadi Kapolri,” imbuh Neta.

Namun, di mata Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), rotasi besar-besaran yang dilakukan Idham merupakan hal biasa. Hal itu untuk penyegaran dan pembinaan karier, juga memberikan reward and punishment. Dua yang karena punishment adalah Nana Sudjana dan Rudy Sufahriadi. “Rotasi besar-besaran yang baru terjadi setahu saya hanya mutasi biasa, tour of duty. Ada yang pensiun, ada yang sekolah, ada yang sudah dianggap cukup bertugas di satu tempat dan perlu dimutasi ke tempat lain untuk penyegaran dan pembinaan karier, ada juga yang reward and punishment,” ungkap juru bicara sekaligus komisioner Kompolnas Poengky Indarty kepada detikX, Jumat, 20 November.

Meski begitu, lanjut Poengky, sesuai kewenangannya, Kompolnas segera memberikan sejumlah pertimbangan kepada Presiden terkait rekam jejak para calon Kapolri. Salah satu pertimbangannya, dalam mengganti orang nomor satu di tubuh Polri, Presiden harus merujuk pada Pasal 11 ayat (60) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam pasal itu, calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Jenjang kepangkatan dalam arti pangkat tertinggi di bawah Kapolri.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane
Foto: Ari Saputra/detikcom

“Sedangkan yang dimaksud jenjang karier adalah pengalaman penugasan dari perwira tinggi calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian,” pungkas Poengky.


Penulis: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE