INVESTIGASI

Jerat Penikmat Alkohol

RUU pelarangan minuman beralkohol timbul-tenggelam sejak tahun 2013. Bermula dari gugatan FPI.

Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom

Selasa, 17 November 2020

Sebanyak 21 anggota DPR RI membuat surat permohonan yang mengusulkan pentingnya Badan Legislasi (Baleg) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) pada 24 Februari 2020. Tetapi, Baleg baru merespons surat permohonan itu pada 17 September 2020 dan memutuskan penjadwalan pemaparan dari para pengusul RUU itu pada 10 November 2020.

Ke-21 anggota DPR pengusul RUU Larangan Minol ini terdiri atas 18 anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dua anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan seorang anggota Fraksi Partai Gerindra. Mereka menyampaikan dampak buruk minol atau miras terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan generasi bangsa. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas) Kementerian Kesehatan yang mereka kutip, jumlah peminum miras melonjak hingga 14,4 juta remaja atau sekitar 23 persen dari total jumlah remaja saat ini, yang mencapai 63 juta jiwa.

“Bahkan baru-baru ini, tahun 2020, ada dua kejadian yang cukup mengentak negara kita, di mana dua pemuda Depok meninggal dunia setelah minum miras. Selain itu, tepat bulan September 2020, Dubes Jepang juga mengeluarkan peringatan keras bagi warga negaranya yang ada di Indonesia untuk tidak main-main dengan minuman beralkohol setelah diketahui warga Jepang meninggal akibat minuman alkohol oplosan,” ungkap anggota Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada detikX, Senin, 16 November.

Gedung DPR
Foto : ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA


Pengaturan alkohol ini hanya setingkat keppres dan permendag (peraturan Menteri Perdagangan) yang itu semua mengarah pada sisi bisnisnya, bukan pada substansi pengaturan minuman alkohol. Sehingga menurut pengusul, perlu diatur minuman alkohol setingkat UU.”

Baidowi juga merujuk pada data Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), yang menyebutkan ada 2,5 juta jiwa penduduk dunia meninggal akibat miras. Bahkan jurnal Amerika Serikat, Journal of Studies on Alcohol and Drugs pada 2020 merilis, minuman beralkohol dalam skala rendah yang tiap minggu dikonsumsi dapat menyebabkan kematian atau dirawat.

Sementara, dari catatan detikX, usul RUU larangan minol dimulai ketika Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Front Pembela Islam (FPI) atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol pada 18 Juni 2013. Keppres ini dianggap menghambat daerah dalam membuat aturan antimiras. Salah satu aturan yang menghambat itu soal peredaran miras kategori B dan C (lebih dari 5 persen alkohol) hanya di hotel, restoran, bar, dan tempat tertentu.

MA menilai aturan yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 12 Februari 1997 itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Juga bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Putusan MA telah menimbulkan kekosongan payung hukum tentang tata niaga miras. Karena itu, DPR mengusulkan RUU larangan minol dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2015.

Rencana membuat payung hukum tata niaga miras ini menuai kritik ketika RUU itu dinamai Larangan Minuman Beralkohol. Menjelang kampanye 2019, usulan itu tenggelam dan kini muncul lagi dalam Prolegnas 2020. Penamaan RUU itu masih bisa berubah ketika sudah dibahas di tingkat Baleg. Setidaknya para pengusul beranggapan sudah menjalankan amanah dari sila pertama Pancasila dan alinia ke-4 pembukaan, serta Pasal 28 huruf H ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap warga negara dijamin atas layanan hidup sehat dan lingkungan yang aman.

Para pengusul berharap RUU larangan minol yang berjumlah tujuh bab dengan 24 pasal segera terwujud. Mereka juga masih perlu menyempurnakan dengan menerima masukan dari berbagai pihak dalam pembahasannya nanti, baik di Baleg maupun di Panitia Kerja (Panja). RUU itu dianggap penting karena tak adanya regulasi setingkat UU yang mengatur minuman beralkohol, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam pengendaliannya.

“Pengaturan alkohol ini hanya setingkat keppres dan permendag (peraturan Menteri Perdagangan), yang itu semua mengarah pada sisi bisnisnya, bukan pada substansi pengaturan minuman alkohol. Sehingga menurut pengusul, perlu diatur minuman alkohol setingkat UU,” jelas Baidowi lagi.

RUU Minol saat ini masih tahap penjelasan pengusul dan harmonisasi Tentunya dalam presentasi akan banyak masukan dan pendapat pro-kontra. Setelah itu akan melalui rapat dengar pendapat umum dengan lembaga lain, pelaku ekonomi, pengusaha hiburan malam, tokoh agama, tokoh adat, serta eksportir dan importir untuk mencari formulasi terbaik. “Karena bagaimanapun, penyalahgunaannya sudah sangat memprihatinkan. Terus bagaimana caranya untuk pengaturan terkait dengan pengendalian peredaran produksinya supaya nanti tidak disalahgunakan,” imbuh Baidowi.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Foto: Zhacky/detikcom

Anggota FPPP lainnya, Illiza Sa’addudin Djamal, mengatakan usulan tersebut masih akan dikaji oleh tenaga ahli Baleg sebelum dibahas. Setelah disetujui, akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) dan baru ke Presiden. Setelah disetujui Presiden, RUU akan DPR dengan para menteri terkait. “Jadi perjalanannya masih panjang, masih awal banget. Saya, kami di PPP, insyaallah optimistis terkait RUU ini,” kata Illiza kepada detikX di gedung DPR, Senin, 16 November.

Soal adanya perbedaan pendapat dan pro-kontra, menurut Illiza, wajar-wajar saja. Para pengusul akan menerima masukan atau saran yang disampaikan masyarakat melalui media massa atau media sosial. “Ini merupakan proses yang harus kita jalankan. Yang menolak kan juga mereka yang menyampaikan aspirasinya, tapi ini kan juga harus dilihat, ternyata memang tren penikmat alkohol memang banyak kan,” ucapnya lagi.

Menurut dia, RUU larangan minol ini punya semangat untuk melindungi generasi bangsa. Memang minol ini pasti terkait dengan sektor pariwisata hingga ritual keagamaan. Karena itu, dalam RUU itu, nantinya tidak akan membabi buta bahwa semuanya dilarang. Seperti di dalam Pasal 8 Ayat 2 diperbolehkan minol untuk kepentingan ritual agama, farmasi, wisata, dan tempat tertentu yang diatur UU dan peraturan pemerintah. “Jadi, coba dilihat dengan positif, pastikan kita nggak bisa tutup mata, kondisi negara kita, kalau PBB mengatakan prediksi pada 2025 tidak akan ada penurunan kasus terkait alkohol ini, kan kita harus lebih preventif kan dari sekarang,” terang Illiza lagi.

Yang jelas, lanjut Illiza, RUU larangan minol sebagai bentuk negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Walaupun nantinya ada ‘pasar gelap’ dan penyalahgunaan miras, akan dilakukan oleh pengawas atau keamanan. Terkait kritik miras dalam ritual agama yang tak perlu diatur-atur, justru menurut Illiza, referensi negara Indonesia adalah Pancasila yang berketuhanan, yang ada di dalam Al-Qur’an, Alkitab, dan kitab suci lainnya. “Kalau kemudian referensi kita hanya soal ekonomi, kan juga masalah nanti ke depannya, negara kita kan bukan negara sekuler atau liberal, tetapi negara yang berketuhanan, negara Pancasilais,” tegas Illiza lagi.

Berdasarkan draf RUU yang beredar, disebutkan bukan hanya pembuat dan pengedar minuman beralkohol yang akan dikenai hukuman. Sanksi pidana juga dikenakan bagi barang siapa yang mengonsumsi minuman beralkohol. Ancaman hukumannya paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 50 juta. Minuman yang dilarang dikonsumsi itu segala golongan. Termasuk di sini adalah minuman yang diproduksi oleh pabrikan tradisional, campuran, atau racikan.

Miras
Foto : Ismet Selamet/detikcom

Fraksi PDIP menyatakan belum tahu dasar pertimbangan para pengusul bahwa negara harus mengatur dan melarang minol tersebut. “Menurut saya terlalu jauh kalau negara harus mengatur dan melarang apa yang diminum oleh warga negaranya. Sementara kita tahu yang namanya minuman beralkohol ini di masyarakat Indonesia yang plural memiliki makna dan fungsi yang beragam,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Andreas Hugo Pereira kepada detikX, Sabtu, 14 November.

Bagi masyarakat seperti di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT), minuman beralkohol mempunyai makna adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun. RUU larangan minol dipastikan akan menimbulkan kontroversi. Sementara itu, argumentasi menyangkut kesehatan akibat minol sudah diatur dalam UU Kesehatan. Lalu perbuatan kejahatan akibat mengonsumsi miras sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sudah ada larangan dalam setiap agama yang ada. “Lantas, mengapa harus diatur di dalam UU?” tanya Andreas.

NasDem juga menyatakan sebaiknya pengaturan minol ini tidak perlu sampai dibuat UU, cukup surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi payung hukum pembuatan peraturan daerah (perda) di daerah masing-masing. Apalagi daerah seperti Bali dan NTT sudah melegalkan industri minol. “Jadi basisnya itu cukup payung hukumnya dari surat edaran Kemendagri yang kemudian menjadi rujukan untuk peraturan-peraturan daerah,” kata anggota Fraksi NasDem Willy Aditya kepada detikX, Senin, 16 November.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE