INVESTIGASI

Gedoran Polisi
di Pagi Hari

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berbuntut penangkapan sejumlah pengurus KAMI. Dijerat dengan UU ITE.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Jumat, 16 Oktober 2020

Rumah berlantai dua di Perumahan Griya Tugu Asri, Jalan Anyelir, Blok C5 No 9, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, itu sepi. Rumah tersebut selama ini ditinggali oleh Syahganda Nainggolan, anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), beserta keluarganya. Di rumah itu pula pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle ditangkap tim Siber Badan Reserse Kriminal Polri pada Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 04.00 WIB. Dia dituduh sebagai penghasut aksi demonstrasi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh pada 6-8 Oktober 2020.

Saat disambangi detikX pada Kamis, 15 Oktober 2020, siang, di rumah itu hanya ada seorang yang mengaku sebagai staf Syahganda. Sayangnya, stafnya itu tak mau memberikan informasi seputar proses penangkapan Syahganda dan kepergian keluarganya dari rumah. Ia menyarankan agar membicarakan masalah itu dengan kuasa hukum Syahganda. “Ibu juga sedang tidak di rumah. Nggak tahu pulangnya kapan, sudah dari pagi keluar dari rumah,” ucap staf Syahganda.

Bukan hanya Syahganda, pentolan KAMI lainnya, Jumhur Hidayat, juga ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WIB di rumahnya, Jalan Saraswati, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut informasi yang diperoleh detikX, mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu ditangkap oleh sekitar 30 polisi. Mereka masuk ke rumah dan menggedor-gedor pintu kamar tidur. Jumhur, yang tengah berbaring di dalam kamarnya, pun dibawa ke luar.

Rumah yang ditinggali Syahganda Nainggolan di Depok, Jawa Barat
Foto: Syailendra Hafiz Wiratama/detikX

Melihat hal itu, istri Jumhur dan anaknya tak bisa berbuat apa-apa. Polisi terus menggeledah seisi rumah sambil menanyakan keberadaan senjata api milik Jumhur. Polisi juga menyita ponsel, laptop, iPad, motherboard komputer, brankas, dan sebuah buku milik Jumhur. Istri Jumhur sempat menanyakan kepada polisi akan dibawa ke mana suaminya dan dijawab ke Bareskrim. Jumhur dituding telah melakukan tindak pidana anjuran kebencian.

Tersangka JH (Jumhur Hidayat) ini di akun Twitter-nya menuliskan salah satunya ‘Undang-Undang memang untuk primitif, investor dari RRT, dan perusahaan rakus’. Ini ada di beberapa twitnya."

Kronologi penangkapan Jumhur itu dibenarkan Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani. Menurut dia, Jumhur sempat membuka bajunya dan memperlihatkan bekas jahitan operasi kantong empedu yang dijalaninya beberapa hari lalu di rumah sakit. Seutas selang juga masih terpasang di bekas operasi tersebut. Namun polisi bergeming. “Ini kan sisi kemanusiaan. Ya nggak mungkin kan Pak Jumhur menghilangkan barang bukti. Ini kesaksian dari istrinya,” ungkap Ahmad Yani kepada detikX, Kamis, 15 Oktober, di markas KAMI, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelum menangkap Syahganda dan Jumhur, polisi menangkap terlebih dahulu Anton Permana, deklarator KAMI, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, pada 12 Oktober 2020 dini hari. Beberapa pengurus KAMI daerah dan anggota KAMI juga diringkus. Pertama, Khairi Amri (Ketua KAMI Medan) ditangkap Direktorat Siber Polda Sumatera Utara pada 9 Oktober 2020. Lalu tim Polda Sumatera Utara menangkap Novita Zahara S pada 10 Oktober 2020. Pada hari yang sama, polisi menangkap Kingkin Anida di Kota Tangerang Selatan pukul 13.30 WIB. Pada 12 Oktober 2020, Polda Sumatera Utara menangkap Wahyu Rasasi Putri. Selain itu, polisi menangkap Juliana dan Deddy Wahyudi, pemilik akun @podoradong.

Seluruh orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka itu dituduh menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian bernada SARA terkait dengan aksi demonstrasi menentang omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka diancam hukuman karena melanggar Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 160 KUHP, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Syahganda Nainggolan
Foto: Ari Saputra/detikcom

Empat tersangka di Medan, yaitu Khairi Amri, Juliana, Novita, dan Wahyu, dituduh melakukan aktivitas di media sosial yang diduga menjadi salah satu penyebab aksi demonstrasi berujung kerusuhan. “Ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial, yang saya sampaikan ini dari Medan. Yang dari Medan ini akhirnya kita temukan ya, ada dua laporan polisi (LP), kemudian ada empat tersangka yang kami lakukan penangkapan dan penahanan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan persnya, Kamis, 15 Oktober.

Khairi Amri adalah admin grup WhatsApp (WAG) KAMI Medan. Di dalam WAG itu ditemukan foto kantor DPR RI yang bertulisan ‘Dijamin Komplit Kantor Sarang Maling dan Setan’. Juga ada tulisan yang dikirim Khairi untuk mengumpulkan saksi pelemparan kantor DPRD dan polisi. Lalu ada tulisan ‘Kalian Jangan Takut dan Jangan Mundur’. Khairi juga diduga terlihat langsung melakukan pengumpulan massa sambil membagikan nasi bungkus. “Jadi ini tersangka KA (Khairi Amri) yang dia admin KAMI Medan akan kita perdalam kembali. Di sana banyak member-nya masih didalami Cyber Crime Polri. Nanti evaluasi,” ujar Argo.

Juliana dalam pesan di WAG itu menuliskan, ‘Batu kena satu orang, bom molotov membakar 10 orang, dan bensin berjajaran’. Lalu ia menuliskan pesan membuat skenario seperti kasus kerusuhan Mei 1998, mengajak melakukan penjarahan toko milik keturunan Tionghoa dan rumahnya, serta mengajak preman menjarah. Begitu juga Novita dan Wahyu, yang menulis bahwa pemerintah bakal perang sendiri dengan China. Wahyu misalnya disebut menyampaikan para pendemo wajib membawa bom molotov. Semua temuan yang bernada hasutan dan hoax ini masih didalami tim Cyber Crime Mabes Polri.

“Ada barbuk, ada handphone, dokumen chatting masing-masing tersangka kita jadikan barbuk. Ada uang Rp 500 ribu. Di WAG tadi mengumpulkan uang untuk suplai  logistik terkumpul Rp 500 ribu. Kemudian, ada ATM kita sita dan ini menjadi petunjuk dari pemeriksaan penyidikan berlanjut,” terang Argo lagi.

Khairi mengakui sebagai admin WAG KAMI Medan dan ada anggotanya yang mengirimkan ajakan untuk demo rusuh seperti kerusuhan Mei 1998. Tapi Khairi membantah isi pesan-pesan yang ada di grupnya itu bernada ujaran kebencian dan SARA. “Bukan SARA, tapi ada apa ya, ke penguasa pula. Mengajak (demonstrasi) sampai chaos. Saya kaget itu, ‘Ayo buat seperti 98’. Tidak ada kayaknya SARA, nggak ada. Cuma ketidaksenangan ke kebijakan pemerintah. Apalagi kita sama-sama nggak tahu omnibus law, tapi kita anggap kita menolak gitu,” ungkapnya di Mabes Polri, Senin, 12 Oktober lalu.

Jumhur Hidayat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri
Foto: Reno Esnir/Antara Foto

Sementara itu, Jumhur Hidayat ditangkap karena mengunggah ujaran kebencian melalui akun Twitter pribadinya terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Cuitannya itu dinilai sebagai ajakan yang mengundang perbuatan anarkistis dan vandalisme. “Tersangka JH (Jumhur Hidayat) ini di akun Twitter-nya menuliskan salah satunya ‘Undang-Undang memang untuk primitif, investor dari RRT, dan perusahaan rakus’. Ini ada di beberapa twitnya,” imbuh Argo lagi.

Anton Permana dituduh polisi telah menuliskan di akun Facebook dan YouTube antara lain soal multifungsi Polri melebihi dwifungsi ABRI. Lalu ada tulisan NKRI yang dipelesetkan menjadi ‘Negara Kepolisian Republik Indonesia’, disahkan UU Cipta Kerja bukti negara telah dijajah, negara tak kuasa lindungi rakyatnya, negara dikuasai cukong, serta VOC gaya baru. Sedangkan Syahganda mencuitkan penolakan omnibus law melalui akun Twitter-nya. Juga dukungan aksi demonstrasi buruh. Selain itu, ia mengunggah foto tapi diberi tulisan atau keterangan yang beda dengan kejadiannya.

Melihat deklarator dan anggota KAMI yang ditangkapi polisi itu, sejumlah pentolan KAMI pun mendatangi Bareskrim Polri, seperti Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Rochmat Wahab, Rocky Gerung, dan Bachtiar Chamsyah, pada Kamis, 15 Oktober 2020, siang. Mereka berencana menemui Kepala Polri Jenderal Idham Azis untuk menyampaikan pandangan mereka serta menemui Jumhur, Syahganda, dan Anton Permana. Alih-alih bertemu, malah terjadi adu mulut dengan polisi yang berjaga di sekitar kantor Bareskrim yang melarang mereka masuk. Mereka kecewa dan langsung pulang. Salah satu intinya mereka mempertanyakan penangkapan Jumhur yang masih pemulihan pasca-operasi empedu.

“Yang menjadi persoalan kita itu, ya karena Pak Jumhur Hidayat yang habis operasi, dan dia juga sudah menjelaskan habis dioperasi, kenapa ditangkap? Kenapa nggak bisa dipanggil? Sedangkan tindak pidana yang dia lakukan itu kan tindakan ITE, yang perlu kita uji lagi. Berbeda dengan teroris atau apa yang memang dibutuhkan waktu yang cepat, sedangkan ini kenapa harus ditangkap pagi-pagi Subuh gitu,” ujar Ahmad Yani lagi.

Pembakaran halte Trans Jakarta di Jalan MH Thamrin dalam demo menolak omnibus law, pekan laku.
Foto : Grandyos Zafna/detikcom

Yani menegaskan tuduhan bahwa KAMI dalang kerusuhan harus dibuktikan. Jangan sampai polisi mengambil kesimpulan atas temuan di WAG. Apalagi WAG sifatnya grup pribadi. WAG KAMI bisa dibuat siapa saja. KAMI merupakan organisasi jejaring, yang tak ada hubungan dengan Syahganda dan grup-grup WA itu. “Sampai kita melakukan pendampingan pemeriksaan itu bukan karena WA group Pak Syahganda dan Pak Anton. Tapi kalau Pak Syahganda itu dalam rangkaian tweet-nya di Twitter,” jelas Yani.

Dalam pernyataan sikapnya pascapenangkapan, Presidium KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri. Mereka juga mengungkapkan adanya indikasi ponsel beberapa tokoh KAMI diretas dan dikendalikan beberapa pihak tertentu. KAMI pun menolak dikaitkannya demo UU Cipta Kerja yang anarkistis dengan organisasinya. Sebab, secara kelembagaan, KAMI belum turut campur dalam demonstrasi itu meski mendukung.

“KAMI meminta Polri membebaskan tokoh KAMI dari tuduhan yang dikaitkan dengan penerapan UU ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet, patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat,” demikian pernyataan KAMI.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE