INVESTIGASI

Santuy Djoko Tjandra ‘Bobol’ Negara

Buron Djoko Tjandra melenggang keluar-masuk Indonesia. Bikin e-KTP hingga datang sendiri ke pengadilan untuk mendaftarkan PK.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Selasa, 7 Juli 2020

Lebih dari satu dasawarsa bos Grup Mulia, Djoko Soegiarto Tjandra, yang menjadi terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, menghilang. Menjadi buron Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 2009, tiba-tiba sosok yang dikenal dengan sebutan ‘Joker’ ini berada di Indonesia. Namanya kembali ramai diperbincangkan ketika jejaknya tercium saat mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui kecolongan. Dia merasa geram ketika mendengar Djoko Tjandra telah mondar-mandir di Indonesia selama tiga bulan ini. “Justru yang melukai saya, saya dengar Djoko Tjandra bisa ditemui di mana-mana, di Malaysia, di Singapura. Tetapi kita sudah minta ke sana-sini juga tidak ada yang bisa bawa. Dan informasinya yang menyakitkan saya adalah katanya tiga bulanan dia ada di sini (Indonesia),” ucap Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 29 Juni 2020.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md memerintahkan agar Djoko Tjandra segera ditangkap. Hingga kini pemilik Hotel Mulia ini tercatat sebagai buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO). Karena itu, meski Djoko Tjandra mengajukan PK, tidak ada alasan untuk tak ditangkap, baik di dalam maupun luar negeri. “Menurut undang-undang, orang yang minta PK itu harus hadir di pengadilan. Kalau tidak hadir, PK tidak bisa disidangkan. Oleh sebab itu, begitu (dia) hadir di pengadilan, saya minta polisi dan Kejagung menangkapnya dan segera dijebloskan ke penjara sesuai keputusan engadilan yang telah in kracht baginya,” kata Mahfud, Kamis, 2 Juli 2020.

Djoko Tjandra saat persidangan kasus hak tagih Bank Bali.
Foto: dok. 20detik


Djoko Tjandra pergi ke Papua Nugini aman, karena dia kenal dengan penguasa di Papua Nugini, bahkan dia sempat membuat kewarganegaraan di sana.”

Sayangnya, dalam sidang kedua PK yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 6 Juli 2020, Djoko Tjandra kembali tak menampakkan batang hidungnya. Pengacaranya, Andi Putra Kusuma, bilang kliennya tengah sakit dan dirawat di klinik di Kuala Lumpur, Malaysia. Andi pun menyodorkan surat keterangan yang diteken dokter Steven pada 30 Juni 2020 kepada ketua majelis hakim Nazar Effriandi. Dalam surat itu, Djoko  Tjandra disebutkan tengah menjalani masa perawatan selama delapan hari terhitung dari 1 Juli hingga 8 Juli 2020.

Dari data yang dikumpulkan detikX, kasus Djoko Tjandra bermula ketika dirinya sebagai Direktur Utama PT Era Giat Prima/EGP bersama Setya Novanto (Wakil Direktur Utama PT EGP) mendapat permintaan dari Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli untuk menagihkan piutangnya sebesar Rp 3 triliun di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada Januari 1999. Saat itu, ketiga bank ini tengah ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tagihan itu bisa dicairkan Rp 905 miliar.

Namun Bank Bali rupanya hanya menerima Rp 359 miliar. Sisanya, Rp 546 miliar, masuk ke rekening PT EGP. Cessie Bank Bali ini tak dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bursa Efek Jakarta. Kejagung mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, ada empat orang yang dihukum, yaitu Rudy Ramli (Dirut Bank Bali), Djoko Tjandra, Syahril Sabirin (mantan Gubernur BI), dan Pande N Lubis (mantan Wakil Ketua BPPN). Sementara itu, Setya Novanto lolos dari jeratan hukum setelah Kejagung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada 2003.

Djoko Tjandra sempat ditahan pada 29 September hingga 8 November 1999, dan statusnya berubah menjadi tahanan kota pada 12 Januari 2000. Ia didakwa pasal berlapis karena diduga melakukan korupsi yang merugikan negara oleh jaksa Ridwan Moekiat dan Antasari Azhar. Pada 6 Maret 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dakwaan jaksa tak diterima dan perkara itu bukan pidana, tapi perdata. Djoko Tjandra pun dilepaskan. Namun Kejagung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang hasilnya diputuskan agar perkara tetap dilanjutkan, tapi akhirnya keputusannya sama, dakwaan jaksa ditolak.

Kejagung langsung mengajukan kasasi ke MA dan hasilnya juga ditolak. Baru pada 2008 Kejagung mengajukan PK atas putusan bebas Djoko Tjandra ke MA. Kali ini MA menerima PK dan menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan divonis hukuman 2 tahun penjara serta menyerahkan uang dari Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar ke kas negara. Putusan ini sesuai keputusan majelis hakim MA Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 yang ditandatangani ketua majelis hakim MA Djoko Sarwoko pada 11 Juni 2009.

Namun, sehari sebelum keluar vonis MA itu, Djoko Tjandra sudah melarikan diri ke luar negeri. Sejumlah pihak menduga Djoko Tjandra berada di Port Moresby, Papua Nugini. Sejak saat itu, Djoko Tjandra ditetapkan sebagai buron Kejagung dan masuk daftar cegah tangkal (tangkal) pihak Imigrasi. “Djoko Tjandra pergi ke Papua Nugini aman, karena dia kenal dengan penguasa di Papua Nugini, bahkan dia sempat membuat kewarganegaraan di sana,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada detikX, Jumat, 3 Juli 2020.

Foto Djoko Tjandra saat rekam e-KTP
Foto: dok. Istimewa

Menurut Boyamin, Djoko Tjandra mendapatkan perlakuan istimewa di Papua Nugini karena kedekatannya dengan rezim penguasa negeri itu. Ia seperti menjadi warga negara kelas satu dan bebas ke mana pun pergi. “Kemudian terjadi pergantian rezim di sana, dua tahun lalu rezim yang berjasa ini sangat tidak suka dengan Djoko Tjandra dan berusaha mengusir dia,” terang Boyamin.

Tak hanya di Papua Nugini, selama pelariannya, Djoko Tjandra bebas pergi ke Singapura dan Malaysia untuk menjalankan bisnis propertinya. Di Malaysia, ia dikenal dekat dengan para pejabat dan mantan pejabat negeri jiran, termasuk Najib Razak. Tak aneh bila ia bisa menjadi investor pembangunan Signature Tower (disebut-sebut lebih tinggi dari Petronas) di Distrik Tun Razak Exchange (TRE), yaitu kawasan bisnis dan keuangan internasional di Kuala Lumpur. “Seperti Hotel Mulia Senayan, tanah masih milik negara, tapi Joker punya hak kelola hotel dengan waktu yang panjang. Di Papua Nugini, dia hanya sebentar-sebentar saja untuk ngurusi visa dan sebagainya,” ungkap Boyamin.

Pada 2016, istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran, mengajukan permohonan uji materi Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ia mempersoalkan jaksa bisa mengajukan PK ke Mahkamah Konstitusi. MK mengabulkan permohonan itu, tapi keputusannya tak berlaku surut. Djoko Tjandra tetap terpidana dan jadi buron. Pada 5 Mei 2020, muncul pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra terhapus dari sistem basis data sejak 2014, karena tak ada permintaan lagi dari Kejagung.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menindaklanjuti dengan menghapus nama Djoko Tjandra dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020. Pada 8 Juni lalu bertandang ke Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, untuk mendaftarkan PK. Baru kemudian pada 27 Juni 2020, Kejagung kembali meminta status DPO Djoko Tjandra ke Kemenkum HAM sehingga nama Djoko Tjandra masuk kembali dalam sistem perlintasan Imigrasi.

Sebelum datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari yang sama, yaitu 8 Juni 2020, Djoko Tjandra sempat datang ke kantor Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik. Lurah Grogol Selatan Asep Subahan menceritakan pengurusan dan pembuatan KTP elektronik Djoko Tjandra dilakukan oleh pengacaranya, Anita Kolopaking. Sebelumnya, Anita menelepon Asep untuk menanyakan status kependudukan Djoko Tjandra. Saat dicek, data namanya masih ada, tapi belum masuk e-KTP. Karena itu, ia meminta agar Djoko Tjandra hadir secara fisik di kantor Kelurahan. Djoko Tjandra pun datang mengikuti prosedur pembuatan e-KTP sesuai aturan di ruang pelayanan PTSP.

Asep mempersilakan Djoko Tjandra ke ruang pelayanan dan sempat bertegur sapa dengan Anita. Asep tidak tahu pria yang datang siang itu ternyata buron paling dicari Kejagung. Saat itu, Djoko Tjandra dilayani seperti warga pada umumnya yang membutuhkan e-KTP. Pembuatan e-KTP pun dilakukan hanya dalam waktu 1,5 jam. Proses cepat itu dikarenakan sudah tersedianya blangko e-KTP di kantor Kelurahan. “Saya nggak tahu. Terus dia datangnya dari kelurahan dari luar Indonesia dan sebagainya kita nggak tahu. Makanya warga datang ke kita, seperti itu saja,” kata Asep di kantornya, Senin, 6 Juli 2020.

Andi Putra Kusuma selaku kuasa hukum Djoko Tjandra
Foto: Dwi Andayani/detikcom

Pada 29 Juni 2020, ketika sidang PK perdana digelar, Kejagung gagal menangkap buron tersebut. Sebab, Djoko Tjandra ternyata tak datang ke pengadilan. Begitupun dengan sidang PK kedua pada Senin, 6 Juli. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ridwan Ismawanta mengatakan, pihaknya akan membekuk Djoko Tjandra bila datang ke pengadilan pada sidang berikutnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan Djoko Tjandra ditangkap sebelum itu. “Di lokasi. Sebelum sidang harus ditangkap. Jelas, monggo setelah itu mau sidang PK lagi,” kata Ridwan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 6 Juli 2020.

Sementara itu, Andi mengaku secara pribadi baru bertemu dengan Djoko Tjandra saat mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengelak disebut melindungi dan menyembunyikan Djoko Tjandra. Kliennya tersebut bisa ke Indonesia dan mendaftarkan PK karena memang sudah tak ada lagi pencegahan sejak 2014.  Selain itu, Djoko Tjandra datang sendiri ke pengadilan, yang merupakan tempat publik. Semua orang bisa melihat kehadiran Djoko Tjandra.

“Artinya kan kalau Pak Djoko masuk Indonesia tanggal 8 Juni tidak ada pencegahan. Jadi dari mana saya menyelundupkan? Sedangkan untuk bisa ke PN ini kan, baris depannya pemerintah banyak banget. Ada dari Imigrasi, ada kepolisian, itu semua dilewati sebelum sampai sini. Artinya, kalau mau pertanyakan kenapa bisa sampai di sini, kami kan hanya bertemu di Pengadilan,” ungkap Andi seusai sidang PK di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2020.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE