INVESTIGASI

Berharap
Pintu Kota Suci Dibuka

Ribuan calon jemaah umroh dilanda ketidakpastian pasca Arab Saudi menutup pintu sementara karena virus corona. Arab berjanji mengembalikan dana para jemaah.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 3 Maret 2020

Pasrah. Itulah kata yang diungkapkan para warga yang urung menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci, Mekkah dan Madinah. Calon jemaah dan biro travel umroh tak bisa berbuat apa-apa setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan menghentikan sementara kunjungan umroh dan wisata dari luar negeri, Kamis, 7 Februari 2020, lalu guna mencegah peredaran virus corona baru (COVID-19) yang merebak di dunia.

“Saya sudah persiapkan semuanya, termasuk mental dan fisik untuk melaksanakan umroh. Tapi kodrat Allah, manusia hanya berencana. Kita pasrah saja, ikutin aturan yang berlaku,” kata Rohmat Jamil, warga Sukabumi, Jawa Barat, saat ditemui di sela-sela mengikuti manasik yang dilaksanakan biro travel PT Delta Laras Wisata (Dallas), Sabtu, 29 Februari 2020.

Rohmat termasuk dari 250 calon jemaah umroh asal Sukabumi yang terdaftar di Dallas. Rencananya, mereka secara bergelombang akan diberangkatkan pada tanggal 2, 12, 17, 18, dan 27 Maret 2020 ini. Saat ini, pihak biro travel belum secara pasti menerima dampak kerugian dari penghentian keberangkatan umroh. Sebab, belum diketahui apakah visa para jemaah yang sudah distempel dan batal berangkat akan hangus atau tidak.

“Kalau visa hangus, diperkirakan kerugian visa-nya antara Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Kalau kita punya jemaah 100 orang saja berarti travel akan rugi antara Rp 300 juta,” kata Direktur Marketing PT Delta Laras Wisata, Ahmad Solehuddin Ridwansyah, Sabtu, 29 Februari 2020.

Jemaah umroh yang batal berangkat ke Arab meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, 27 November 2020.
Foto : Rifkianto Nugroho/detikcom


BKerugian berapa ribu hotel, berapa perusahaan-perusahaan bisa rugi, berapa kerugian devisa, mereka akan kena dampaknya.”

Hal yang sama juga diutarakan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (Amphuri) terkait belum adanya solusi masalah visa dengan distopnya kunjungan umroh. Masa berlaku kunjungan umroh hanya 15 hari. Sementara, pemerintah Arab Saudi belum menentukan batas penyetopan perjalanan umroh. “Sampai saat ini yang belum ada kepastian pengunduran adalah proses visa, karena biaya visa cukup tinggi, US$ 195-200 untuk visanya,” kata Ketua Umum Amphuri, Joko Asmoro, dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Februari 2020.

Joko juga berharap kepada para calon jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya ini tak melakukan refund. Sebab, kalau itu dilakukan para calon jemaah justru akan menghambat seluruh proses penanganan visa dan merugikan semua pihak. “Kita berharap tamu Allah tak melakukan proses refund. Karena proses itu merugikan semua pihak dan jemaah harus maklum tidak bisa sepenuhnya ya, pasti ada biaya-biaya dan proses cukup lama,” imbuhnya.

Kementerian Agama mengimbau para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) atau biro travel untuk tidak menerima pendaftaran paket umroh terlebih dahulu sampai ada kepastian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian lebih besar. Jangan sampai jemaah menyetorkan dananya untuk berangkat umroh, apalagi untuk paket pemberangkatan dalam waktu dekat, tapi keberangkatannya tidak pasti,” kata Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Nizar, dalam keterangannya, Minggu, 1 Maret 2020.

Hal senada disampaikan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim. Menurutnya, bila pendaftaran tetap dibuka PPIU, jemaah juga tak bisa langsung berangkat, sebab akan mendahulukan jemaah yang sudah terdaftar dan sempat tertunda keberangkatannya. Jemaah yang gagal berangkat sejak peraturan larangan masuk ke Arab Saudi diberlakukan sejak 27 Februari 2020 berjumlah 2.93 orang yang berasal dari 75 PPIU dengan delapan maskapai penerbangan.

Jumlah itu akan terus bertambah seiring tertundanya keberangkatan jemaah selama masa penutupan akses ke tanah suci di Arab Saudi. Sampai saat ini pun pemerintah Indonesia belum mendapatkan keterangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi sampai kapan pemberhentian kunjungan umroh dan ziarah ke Arab Saudi dicabut. “Seluruhnya berharap bersabar dan menahan diri demi keselamatan dan kemaslahatan jemaah umroh,” pinta Arfi.

Jemaah umroh asal Palembang tiba di Arab Saudi, 28 Februari 2020
Foto : Istimewa

Sementara, Kepala Subdit Pengawasan Ibadah Umroh dan Haji Khusus, M. Noer Alya Fitra menjelaskan, jumlah jemaah umroh yang terdaftar dan mendapatkan Nomor Porsi Umroh (NPU) per 28 Februari 2020 hingga keberangkatan Juni 2020 telah terdokumentasi dalam Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SISKOPATUH) Kementerian Agama sebanyak 46.620 orang. Mereka ini terdaftar dalam 598 PPIU yang direncanakan akan berangkat menggunakan 20 maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Saudi Airlines, Oman Air, Etihad, Emirat, Flynas, Citilink, Turkish Airline, Air Asia dan Scoot. “Rencananya berangkat sebanyak 16.177 jemaah menggunakan Saudi Airlines, 10.209 jemaah pakai Lion Air, 6.819 menggunakan Garuda Indonesia. Sisanya menggunakan maskapai lainnya,” kata M. Noer.

Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi berjanji akan mengembalikan dana biaya visa kepada jemaah umroh melalui agen-agen umroh di negara asal jemaah. Janji pemerintah Arab Saudi itu disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, Senin, 2 Maret 2020 ini. Pemerintah Saudi juga membuka layanan informasi melalui Pusat Layanan Penerimaan Kementerian Haji dan Umroh di nomor telepon 00966920002814 atau email mohcc@haj.gov.sa. “Kementerian Haji dan Umroh menjelaskan bahwa siapa saya yang mempunyai permohonan agar mengurus di agen-agen umroh setempat di negara mereka,” kata Maftuh yang menerjemahkan surat edaran pemerintah Arab Saudi itu.

Sementara seorang mutowif (pemandu) umroh dan haji bernama Mastiyo yang sudah lama bermukim di Arab Saudi mengatakan, penghentian sementara umroh diprediksikan tidak akan berlangsung lama. Masalahnya, kebijakan Kerajaan Arab Saudi akan mendapatkan tekanan dari dalam negeri, khususnya para pengusaha hotel dan akomodasi lainnya. Usaha mereka akan terkena dampak yang sangat signifikan. “Kerugian berapa ribu hotel, berapa perusahaan-perusahaan bisa rugi, berapa kerugian devisa, mereka akan kena dampaknya,” kata Mastiyo yang dihubungi detikX, Senin, 2 Maret 2020.

Suasana di Mekkah pada 28 Februari 2020.
Foto : Abdel Ghani BASHIR/AFP.

Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur yang sudah 20 tahun bekerja di Arab Saudi ini menambahkan, musibah penyebaran virus corona di Arab Saudi belum jelas, tidak seperti di China dan beberapa negara lain yang ditemukan warganya terjangkit virus mematikan itu. Pemerintah Arab Saudi terlalu semena-mena dan saklek menyetop pelaksanaan umroh. Apalagi melarang jemaah yang sudah ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah atau yang transit di Abu Dhabi atau yang sudah terlanjur terbang. “Menurut saya terlalu kasar. Harusnya dia (Arab Saudi) kalau mau menyetip harus bijak dan ada volume irama sampai distop beneran. Saya apal banget kelakuan Arab, dia mentang-mentang banget,” ucap Mastiyo.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE