INVESTIGASI

Berlomba dengan Mafia Tanah Kali Ciliwung

Warga bantaran Kali Ciliwung meminta ganti rugi normalisasi secepatnya. Mafia tanah kabarnya sudah turun ke Kali Ciliwung.

Foto: Foto udara kawasan Kali Ciliwung yang belum dinormalisasi di Bukit Duri, Minggu 5 Januari 2020 (Muhammad Adimaja/ANTARA Foto)

Rabu, 22 Januari 2020

Lumpur berwarna kecokelatan sisa-sisa banjir besar pada awal Januari 2020 masih terlihat di sepanjang jalan menuju lingkungan RW 06 dan RW 16 di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Jalanan selebar tiga meter membelah pemukiman warga dan aliran Kali Ciliwung. Tidak seperti kawasan kumuh di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung pada umumnya, di daerah tersebut berdiri rumah-rumah warga mulai dari yang biasa, sedang, hingga mewah. Jarak perumahan ke bibir Ciliwung berkisar 10-50 meter.

Pada awal Januari lalu, kawasan ini sempat digenangi air Ciliwung setinggi 50-150 cm. Warga mengungsi ke Jalan Dewi Sartika yang lebih tinggi. Kawasan ini sebenarnya termasuk dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berserta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2013 silam. Normalisasi bakal diterapkan di sepanjang Kali Ciliwung yang membelah Jakarta, yakni 33,69 km. Namun, dari total panjang kali yang hendak dinormalisasi itu, baru 16,38 km yang terealisasi. Sisanya mangkrak sejak 2017, termasuk di Cililitan.

Sebenarnya warga setempat sudah tahu dan mendukung proyek itu, karena untuk menanggulangi banjir setiap tahunnya. Sayangnya, pembahasan lahan yang tak kunjung selesai sejak tahun 2014. “Warga setuju untuk dinormalisasi, karena nggak banyak makan pemukiman warga juga. Ada sekitar empat rumah yang kena, semua udah okey,” kata Ketua RW 16 Kelurahan Cililitan, Haryono yang ditemui detikX, Rabu, 8 Januari 2020.

Pemukiman di pinggir Kali Ciliwung di kawasan Cililitan, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur
Foto : Syailendra Hafiz Wiratama/detikX


“Ya, saya minta jangan asal main berbaskan tahan atau gusur saja lah. Jangan sampai timbul rusuh-rusuh kaya yang sudah-sudah. Warga minta ganti rugi, hitung sesuai NJOP, kalau nggak salah Rp 2 juta. Tolong enaknya lah.”

Diakui Haryono, sudah ada beberapa lahan warga yang dibayar dan diturap. Sebagian sudah diturap, tapi belum dibayar ganti ruginya. Dari total 46 bidang tanah warga di lingkungannya, baru tiga bidang tanah yang pemiliknya menerima ganti rugi. Nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan sesuai nilai objek pajak (NJOP) sebesar Rp 3,2 juta per meter. Hampir semua lahan di kawasan ini merupakan hak adat dan memiliki sertifikat. Lahan yang terkena pembebasan berjarak sekitar 15 meter dari bibir sungai. Sayangnya, sejak tahun 2018 sampai 2020 ini ganti rugi ini belum ada jeluntrungnya.

Haryono sendiri tak tahu masalah relokasi warganya. Yang jelas banyak warganya pindah dan membeli rumah di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Haryono berharap Pemprov DKI bergerak cepat menangani masalah pembebasan lahan. Sebab sudah banyak mafia tanah yang berkeliaran dan mencoba memberikan janji-janji surga kepada warga. “Kalau bisa Pemprov juga cepat-cepat lah. Karena apa? Ini sekarang sudah mulai masuk makelar-makelar lagi, ada yang mau bayar 70 persen atau 80 persen, karena di situ kan orang yang berkepentingan banyak, ya,” ungkap Haryono.

Dasuki, Ketua RW 06 Kelurahan Cililitan juga berharap masalah pembebasan lahan segera diselesaikan. Warga di lingkungannya yang terkena proyek normalisasi Ciliwung meminta ganti rugi sesuai dengan NJOP. Kebanyakan lahan yang akan dibebaskan berjarak 50 meter dari bibir sungai. Lahan itu, selain untuk pelebaran sungai, juga bakal dibangun akses jalan baru dan taman. “Sejak 2017 kalau tidak salah tiap beberapa meter itu sudah diturap lahannya, padahal belum ada yang dibayar. Belum ada kejelasan terkait pembayaran itu. Totalnya lebih dari 40 bidang lah itu di RW saya,” kata Dasuki yang ditemui detikX dirumahnya.

Rumah-rumah di pinggiran Kali Ciliwung di kawasan Cililitan, Kramajati, Jakarta Timur.
Foto : Syailendra Hafiz Wiratama/detikX

Sementara warga Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara yang terkena normalisasi Ciliwung juga berharap nilai ganti rugi sesuai NJOP. Misalnya warga yang tinggal di RT 05 RW 07, yang mengaku sudah bermukim di kawasan itu 48-50 tahun lebih. Banyak warga yang sudah membeli lahan garapan dan membangun rumah sendiri. Sebagian sudah mengajukan pemutihan akta tanah, namun baru enam warga yang mendapatkannya. “Saya minta jangan asal main bebaskan tanah atau gusur. Jangan sampai timbul rusuh-rusuh kayak yang sudah-sudah. Warga minta ganti rugi sesuai NJOP, kalau nggak salah Rp 2 juta. Tolong enaknya lah,” pinta ketua setempat, Amirudin kepada detikX.

Di kawasan RT 05, hampir sebagian besar warga tinggal di pemukiman padat. Akses jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Rata-rata dalam satu rumah dihuni dua kepala keluarga atau lebih. Warga menolak direlokasi ke rumah susun, sebab selain jauh dan tak ada jaminan mendapatkan fasilitas umum yang layak, juga beban biaya hidup yang berat tinggal di rusun. “Warga sebagian besar maunya minta ganti rugi. Rumah susun gede-nya seberapa sih? Belum lagi kalau dapat di lantai tujuh atau lebih tinggi lagi,” ucap Amirudin lagi.

Sekretaris Tanah Rendah RT 17/RW 07 Kampung Melayu, Destiar juga mengungkapkan hal yang sama. Sebagian besar warga yang tinggal di bantaran Ciliwung merupakan warga lokal dan pendatang. Banyak warga yang memiliki surat tanah resmi, kecuali yang tinggal 15 meter dari bantaran sungai. Banyak warga baik yang di bantaran sungai atau bukan mengajukan pemutihan akta tanah. “Semua warga bikin. Nggak tahu di-acc atau tidak. Cuma biasanya yang jalur seperti itu kemungkinannya kecil di-acc. Baru satu dua orang yang sudah jadi akta tanahnya,” ungkap Destiar kepada detikX.

Yang jelas, semua warga mendukung proyek normalisasi Ciliwung, dengan catatan bisa mendapatkan uang ganti rugi yang layak dan tempat relokasi yang jelas. Namun, memang tak kunjung ada realisasi proyek tersebut. Beberapa kali petugas mengukur lahan warga hingga awal tahun 2019, tapi setelah itu tak ada kabar lagi. “Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) lengser belum ada lagi rencana terkait normalisasi. Terakhir 2019 cuma pengukuran-pengukuran saja,” imbuh Destiar.

Haryono, Ketua RW 16 Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur
Foto : Syailendra Hafiz Wiratama/detikX

Pemprov sendiri menargetkan penyelesaian tunggakan pembebasan tanah sebanyak 118 bidang untuk pelebaran Ciliwung pada bulan April 2020 mendatang. Ke-118 bidang tanah itu berada di empat kelurahan, yaitu Tanjung Barat (Jagakarasa), Pejaten Timur (Pasar Minggu), Cililitan dan Balekambang (Kramat Jati). “Pembebasan lahan kita lagi proses inventarisasi. Kalau memang surat-suratnya komplet, anggaran diketok, kami bayar. Sekitar Maret-April,” Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, Juaini Yusuf, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.

Menurut Juaini, tujuan pembebasan lahan untuk memperlebar lebar sungai. Setelah lahan-lahan itu dibebaskan, maka proyek normalisasi akan dikerjakan Kementerian PUPR. “DKI cuma pembebasan lahan. Masalah nanti teknisnya seperti apa kan Kementerian. Anggaran (pembebasan lahan di Dinas SDA) kita sekitar Rp 600 miliar,” ungkap Juaini lagi.

Selain itu, melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 1744 Tahun 2019, Anies Baswedan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk sodetan sungai Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara. Tim ini tugasnya melaksanakan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi pembangunan, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan. Juga menginventarisasi tanah yang akan dibangun sodetan. "Kita nanti hanya akan mengecek tanahnya, melakukan sosialisasi intinya inventarisir di lapangan itu dari kita," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta Heru Hermawanto, Senin, 13 Januari 2020.

Hasil inventarisasi nantinya akan diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk ditindaklanjuti. Penilaian harga tanah akan dilakukan oleh konsultan jasa penilai publik yang ditunjuk dari Pemprov. Bakal lahan sodetan terletak di belakang Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS) Otista, Jakarta Timur sampai kawasan Cipinang Besar Selatan.

Pemandangan rumah warga tepi Kali Ciliwung di RT 05 RW 07 Kelurahan Kampung Melayu yang hancur diterjang banjir
Foto : Syailendra Hafiz Wiratama/detikX

Kebutuhan awal untuk pembangunan sodetan ini sepanjang 18.097 meter persegi. Tapi baru dibebaskan seluas 5.967 meter persegi. Sementara, Pemprov akan membebaskan sepanjang 1.200 meter persegi dan yang sudah disetujui warga ialah 600 meter persegi. "Biasanya pembebasan lahan yang memang agak lama nanti prosesnya dan itu ditangani oleh BBWSCC nanti. Kalau kita inventarisir hanya sebulan dua bulan sudah kelar," kata Heru.

Sebelumnya warga di kawasan Bidara Cina bersengketa terkait proyek sodetan Ciliwung hingga Kanal Banjir Barat (KBT) tahun 2015 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Warga saat itu menentang upaya penggusuran dengan berbagai alasan hingga akhirnya maju ke Pengadilan Jakarta Timur. Warga meminta penggantian harga tanah per meter Rp 25 juta dan harga bangunan per meter Rp 3 juta.

Tuntutan warga dimenangkan pengadilan, tapi Pemprov DKI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada tahun 2017, tapi tahun 2019 pengadilan memenangkan gugatan warga. Akhirnya Juli 2019, Pemprov DKI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi pengajuan kasasi ini dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE