INVESTIGASI

Bagi-bagi Kursi
Wakil Menteri

Presiden Jokowi melantik 12 wakil menteri pekan lalu. Dianggap tak sesuai dengan UU tentang Kementerian Negara. Mengapa?

Presiden Jokowi berpose bersama para wakil menteri di Istana Negara (Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto)

Senin, 28 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Kabinet Indonesia Maju atau Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024. Ada 34 posisi menteri yang komposisinya dari partai politik sebanyak 16 orang dan 18 orang dari kalangan profesional atau nonparpol. Jumat, 25 Oktober 2019, Jokowi juga melantik 12 wakil menteri (wamen). Mereka berasal lima parpol, profesional, dan bekas tim relawan. Penunjukan jabatan Wamen juga berdasarkan keterwakilan etnis dan agama.

Ke-12 wamen itu adalah Mahendra Siregar, mantan Dubes RI di Amerika Serikat (Wamen Luar Negeri); Sakti Wahyu Trenggono, pengusaha dan mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf (Wamen Pertahanan); Zainut Tauhid, politikus PPP sekaligus Wakil Ketua Umum MUI (Wamen Agama); Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Wamen Keuangan); John Wempi Witepo, politikus PDI Perjuangan (Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); Alue Dohong, Deputi Badan Restorasi Gambut (Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Lalu, Jerry Sambuaga, politikus Partai Golkar (Wamen Perdagangan); Budi Arie Setiadi, Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi); Surya Tjandra, politikus PSI (Wamen Menteri Agraria dan Tata Ruang); Budi Sadikin, Direktur Utama Mining Industry Indonesia (Wamen BUMN); Kartika Wirjoatmojo, Direktur Utama Bank Mandiri (Wamen BUMN); dan Angela Tanoesoedibjo, pengusaha dan politikus Partai Perindo (Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sesaat sebelum pelantikan wakil menteri..
Foto: Rengga Sancaya/detikcom


Untuk dapat mengetahui apakah suatu kementerian butuh wamen, tentunya baru dapat diketahui setelah berjalannya kabinet dalam jangka waktu tertentu."

Alasan penunjukan 12 wamen adalah percepatan kerja kementerian. Juga pertimbangan keterwakilan etnis dan agama. “Presiden pertimbangkan kapasitas organisasi yang harus ditingkatkan. Kedua, dalam rangka pencapaian target. Menjaga keseimbangan antarsatu etnis agama dan seterusnya juga dipertimbangkan,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober.

Tapi penunjukan wamen mendapatkan kritik sejumlah kalangan, terutama partai politik yang tak mendapatkan jatah dalam kabinet, seperti Hanura dan PAN. Hanura yang selama ini mengklaim telah berdarah-darah memenangkan Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019 lalu tak mendapat jatah, walau juga partai ini tak lolos ke parlemen. “Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja,” kata Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah, Jumat, 25 Oktober.

Begitu juga PAN yang menilai penunjukan 12 wamen ini kontra produktif dengan gagasan Presiden Jokowi yang akan melakukan reformasi birokrasi dengan memangkas jabatan eselon tiga dan empat. Padahal para Direktur Jenderal di Kementerian juga merupakan pembantu menteri. “Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu sendiri?” kata Wakil Sekjen DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober.

Apalagi dengan penunjukan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo yang awalnya telah menyatakan organisasinya bubar setelah Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Mundurnya Projo mengawal Jokowi sejak 2012 itu menyiratkan ‘kekecewaan’, walau Budi sendiri menyatakan pihaknya ikhlas. “Kami ikhlas jika memang tidak dibutuhkan lagi,” terangnya, Rabu, 23 Oktober.

Budi pun langsung mengirimkan meme bergambar Jokowi dan Prabowo lengkap dengan tulisan Pro Jokowi dan Prabowo. Juga meme lainnya bergambar Jokowi dan Prabowo berdiri dengan tulisan ‘Siap Presiden, Projo kita suruh bubar saja, karena sudah jadi Projowo, Jokowi-Wowo’. Projo tak bisa menerima realitas rekonsiliasi yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo yang berujung memberikan kursi Menhan itu.

Wakil Menteri Desa dan PDT Budi Arie Setiadi melambaikan tangan usai bertemu Presiden Joko Widodo
Foto : Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

“Ada kekecewaan soal Prabowo jadi Menhan, mengingat Prabowo rival yang cukup keras waktu itu. Kita bertarung cukup keras, tapi sekarang menjadi Menhan,” ujar Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, di kantor DPP Projo, Jalan Pancoran Timur Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober.

Tapi selang dua hari kemudian, Projo buru-buru mengklarifikasi bila organisasinya tak membubarkan diri. “Projo tidak pernah menyatakan bubar, kami hanya menyatakan mundur dari kegiatan politik di tanah air. Kenapa DPP Projo menyatakan itu, karena tugas memenangkan Pak Jokowi sebagai Presiden dalam dua periode sudah selesai,” tegas Ketua Bidang Organisasi DPP Projo, Freddy Alex Damanik, Jumat, 25 Oktober.

Freddy menjelaskan, sebagai Dewan Pembina DPP Projo, dalam Rakernas III Projo tahun 2018, Jokowi memerintahkan Projo melakukan kampanye Pilpres 2019. Karenanya, Projo membentuk tim pemenangan di tingkat pusat, daerah dan cabang. Projo juga layaknya partai politik yang memiliki kepengurusan DPP, DPD dan DPC, sehingga untuk membubarkannya harus sesuai dengan mekanisme organisasi melalui Kongres II Projo yang baru akan dilaksanakan bulan Desember 2019.

Budi Arie Setiadi menepis anggapan dipilih Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa PDTT karena ngambek dan ancaman Projo untuk membubarkan diri. Menurutnya, berpolitik itu harus tegar. “Politik harus tegar, nggak boleh zero sum game, ngambek, nggak boleh baper,” katanya kepada detikX, Sabtu, 26 Oktober.

Budi juga mengaku sejak Kamis, 24 Oktober, malam ia dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang memberitahukan Jokowi membutuhkan dirinya sebagai Wakil Menteri Desa. Karena itulah, Projo akan terus berada di garis rakyat untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. “Ya, kamis malam saya dihubungi Pak Pratikno,” ucapnya.

Presiden Jokowi.
Foto : Andhika/detikcom

Pakar hukum tata negara, Bayu Dwi Anggono mengatakan, jabatan wamen yang dibentuk Jokowi secara besar-besaran perlu dikritisi. Pasalnya, dalam sistem presidensial di UUD 1945, seorang menteri lah yang menjadi pembantu presiden menjalankan pemerintahan. Pengangkatan wamen dianggap tidak sesuai Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu soal pengangkatan wamen bersifat fluktuatif. Artinya, hal itu diperlukan bila ada beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Maka, Presiden baru bisa mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

“Untuk dapat mengetahui apakah suatu kementerian butuh wamen tentunya baru dapat diketahui setelah berjalannya kabinet dalam jangka waktu tertentu,” kata Bayu yang juga menjadi Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Jumat, 25 Oktober.

Pengangkatan wamen secara besar-besaran di awal pembentukan kabinet, lanjut Bayu, sangat kental nuansa bagi-bagi kekuasaan, dibandingkan kebutuhan memperkuat kinerja pemerintahan. Sikap Presiden Jokowi dinilainya sebagai bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yang sederhana, ramping, tapi kaya fungsi dan bekerja cepat seperti yang diutarakan saat pelantikannya pada 20 Oktober lalu.


Reporter/Redaktur: M. Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE